Promosi Hakim Adelin Lis Tak Patut

Siaran Pers
WALHI Sumut : Promosi Hakim Majelis Adelin Lis Tak Patut
——————————————————————————
(Walhi Sumut :11/11/2007)
Pasca putusan bebas Adelin Lis oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Nopember 2007 dalam kasus pembalakan hutan muncul polemic dan kontrovesial yang belum tuntas dipahami oleh publik. Publik khususnya di Sumatera Utara masih menantikan penjelasan dari institusi hukum dan aparat Negara yang bertangungjawab atas bebasnya Adelin Lis dari jerat hukum. Atas desakan publik Komisi Yudisial akan memerika Majelis Hakim dalam perkara ini. Jaksa Agung berencana akan memeriksa JPU (jaksa penuntut umum) yang menangani perkara ini. Persidangan Adlin Lis dalam perkara ini diduga kuat ada semacam konspirasi dan indikasi mafia peradilan bermain di dalamnya. Selanjutnya desakan untuk dilakukan eksaminasi atas putusan ini masih sedang berlangsung.

Dalam kondisi yang masih controversial dan carut marut semacam ini kenapa justru ada rencana promosi terhadap majelis hakim Adelin Lis. Hal ini tidak logis dan melukai perasaan publik yang masih ingin mendapatkan kejelasan atas penanganan kasus ini, ujar Hardi Munthe Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara di Medan (11/11/2007). Seharusnya yang dilakukan adalah memeriksa semua Aparat yang terlibat dan menjelaskan kepada publik mengapa sampai terjadi vonis bebas. Promosi jabatan dalam kondisi ini tidak patut dan tidak pantas. Bagaimana mungkin hakim yann membuat putusan kontrovesial dan mencederai rasa keadilan publik diberikan penghargaan yang tak pantas diberikan dalam kondisi ini. Sepantasnya hakim Adelin Lis segera dibebaskan dari tugasnya agar pemeriksaan oleh Tim Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mendapat apresiasi dari publik. Nampaknya jelas bahwa penegakan hukum atas kejahatan kehutanan dan lingkungan yang dilakukan hanya dongeng atau permainan belaka khususnya di Sumatera Utara. Bagaimana mungkin publik di Mandailing Natal yang menjadi korban longsor dan banjir (tahun 2006) dapat menerima kenyataan vonis bebas bagi penghancur hutan di Madina? Rakyat korban banjir Bahorok 2003 yang selama ini yang menderita oleh bencana lingkungan karena hancurnya hutan tentu akan semakin marah dan merasa tidak adil menerima kenyataan ini, ujar Hardi yang lama mendampingi korban banjir Bahorok 2003.

Pejabat harus Bertanggungjawab
Kehancuran hutan di Sumatera Utara tidak terlepas dari pengawasan dan tanggungjawab Pemerintah. Menteri Kehutanan MS Kaban dan jajaranya seharusnya bertanggungjawab atas parahnya kehancuran hutan di daerah ini. Laju kerusakan hutan 152.000 hektar per tahun di Sumut telah menyumbangkan 60 s.d 70 persen hutan Sumatera Utara rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Mestinya pejabat Kehutanan dimintai pertanggungjawabanya atas semua ini. Juga dalam bebasnya Adelin Lis seharusnya Menteri Kehutanan MS Kaban segera diperiksa oleh Aparat Kepolisian karena surat dan sikapnya yang mengintervensi proses dan menggiring ke arah administrasi sehingga intervensi dimaksud berkontribusi signifikan membawa putusan ini bebas dari sanksi pidananya. Aparat Kepolisian harusnya berani dan segera menuntaskan intervensi ini, agar jelas dan tidak berlarut-larut, ujar Hardi.
Selanjutnya tindakan MS Kaban terlalu maju dan tidak pantas sehingga patutlah diusut atas dugaan persekongkolan yang menguntungkan pelaku pembalak hutan yang berujung divonis bebas. Kita dan 21 NGO di Sumatera Utara (antara lain BAKUMSU, OPPUK, YLL, LPM Haranggaol, dll) telah melayangkan surat pada tanggal 9 Nopember 2007 kepada Presiden RI agar selaku atasannya menindak tegas Menhut MS Kaban atas intervensinya dalam kasus Adelin Lis. Dalam hal ini Inpres No. 4 tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan dan peredaran hasil hutan secara liar telah dikangkangi. Seharusnya sebelum mengeluarkan surat dimaksud, Menhut MS Kaban harus melapor dan berkordinasi dengan MENKOPOLHUKAM selaku kordinator yang ditunjuk Presiden dalam pemberantasan pembalakan hutan, bukan maju sendiri, tambah Hardi.

Pemilik Ijin Bisa Ditindak
Perusakan hutan dengan dalih HPH (hak pengusahaan hutan) atau Ijin Pemanfaatan Hutan tidak serta merta bebas nilai atau bebas dari jerat hukum. Kerusakan hutan terbesar dan berdampak luas adalah dikarenakan banyaknya ijin-ijin yang diberikan oleh pejabat kehutanan dan Pemerintah yang tidak mendapat pengawasan ketat dan terkesan sengaja dibiarkan. Ada kesalahan memandang ijin HPH atau ijin pemanfaatan hutan yang digiring sepihak seolah tidak bisa menyalah. Bukan berarti kalau sudah diberikan ijin atau HPH, pemegang ijin sesuka hati merusakan kawasan hutan di dalam arealnya. Ada ketentuan yang harus dipatuhi bahwa dalam setiap SK HPH atau SK pemegang ijin harus mematuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Antara lain adalah dilarang menebang dilarang menebang di radius 100 meter kiri-kanan tepi sungai, areal di atas kelerengan 40%, daerah konservasi atau resapan air, dst. Kalau ini dilakukan maka dapat dijerat pidana sesuai dengan UU Kehutanan No.41 tahun 1999 tentang kehutanan. Ibarat seseorang diberi ijin menyewa kamar di hotel atau menyewa rumah, seseorang dimaksud diijinkan menguasai dan membayar kewajiban, namun apa bisa si pemegang ijin merusak atau mengambil sesuatu bukan haknya atau melakukan tindakan yang merugikan si pemberi ijin? Dalam ketentuannya hal ini dilarang dan bisa ditindak. Namun yang terjadi dalam kasus bebasnya Adelin Lis Institusi Hukum tidak punya logika dan visi yang sama dan berjalan sendiri-sendiri dengan target sendiri. Lebih jauh lagi Mangaliat Simarmata, SH dari BAKUMSU menajamkan bahwa sejak awal nada indikasi kuat konspirasi yang melemahkan pembuktian dan mafia peradilan bermain yang berujung pada vonis bebas, hal ini harus diusut tuntas termasuk Kuasa Hukum terdakwa pantas diusut, ujarnya. Hardi menggambarkan kalau kondisi pemberantasan dan penegakan hukum dalam kondisi sekarang ini ini masih terus berlangsung maka nasib berbagai kasus perambahan/pembalakan hutan yang sedang ditangani dan masih belum tersentuh akan semakin tidak jelas juntrungnya, ujarnya.

Demikian disampaikan. Semoga mendapat perhatian dan follow-upnya.

Hardi Munthe
Direktur Eksekutif
WALHI Sumatera Utara
Jalan Nanggarjati No.4 Medan 20236
Tel/Fak :061-455 3430
Email : walhisumut@telkom.net atau walhisumut06@yahoo.co.id

Leave a comment »

Vonis Bebas Bukti Peradilan LH Tak Profesional

SIARAN PERS : [TERKAIT PUTUSAN ADLIN LIS]
WALHI SUMUT : Vonis Bebas Bukti Tidak Profesionalnya Peradilan LH
——————————————————
Walhi Sumatera Utara sebagai NGO yang memiliki anggota 45 berbasiskan NGO/LSM tersebar di kabupaten di Sumatera Utara tetap mengawal proses penegakan hukum lingkungan, kedaulatan rakyat atas sumber kehidupan, keadilan dan penegakan supremasi hukum.

Pasca putusan bebas Adlin Lis di Pengadilan Negeri Medan, semua pihak bersuara keras adalah hal yang wajar karena kekecewaan yang mendalam. Namun hal penting bagaimana kita tetap mengawal isu pembalakan hutan dan konsisten di isu hukum dan lingkungan. Kita berharap pasca putusan bebas Adlin Lis tetap dilihat dalam konteks hukum dan penyelamatan lingkungan. Secara moral kita mengajak semua pihak agar mendesak penerapan hukum yang fair, professional dan berwibawa. Aspek keadilan rakyat, kepentingan ekologis/LH secara konsisten perlu disuarakan. Kita tidak ingin isu vonis bebas ini dijadikan isu atau komoditas pihak tertentu ataupun kepentingan politilk pihak-pihak tertentu. ujar Hardi Munthe Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara dalam siaran persnya (7/11/2007)

Kami menilai bebasnya Adlin Lis juga sangat terkait dengan tingginya intervensi, faktor non hukum lebih dominan dan lebih sarat kepentingan politis. Akhirnya berujung kepada putusan yang merugikan kepentingan public, menista rasa keadilan dan masa depan penegakan hukum lingkungan hidup kita. Seharusnya pasca putusan bebas Adlin Lis Departemen Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan dan Institusi Peradilan mengevaluasi diri dan membangun soliditas antar institusi hukum dan Pemerintah sehingga upaya hukum yang akan dilakukan ke depan antara lain upaya kasasi yang akan dilakukan oleh Jaksa dapat membuahkan hasil yang dapat mewujudkan keadilan dan kepatutan hukum. Image yang kadung terbangun selama ini kelihatan semua instansi hukum dan pemerintah berjalan sendiri-sendiri, terkesan membangun ego dan saling meniadakan sehingga sistem peradilan lingkungan yang dijalankan menjadi carut marut dan pada titik nadir terendah.
Sebagai gambaran hari ini (7/11/07) kita mendengar bahwa Polisi kembali menetapkan Adlin Lis sebagai DPO dalam kasus Money Laundryng, Jaksa merasa harus menghargai hak azasi seseorang sehingga segara membebaskan Adlin Lis dari tahanan dan membantah ada kesepakatan dengan Polisi bahwa Adlin Lis harus dijerat, sementara Hakim memvonis bebas Adlin Lis dan mengesankan Jaksa yang tidak mampu membuktikan, selain itu Menteri Kehutanan malah terkesan menggiring ke wacana administrative. Kita bayangkan bagaimana deret panjang vonis bebas di Sumatera Utara sudah mencapai 11 kasus sejak tahun 2006 sampai sekarang telah bertambah menjadi 12..Dalam potret ini sangat kelihatan bahwa Aparat Hukum atau Institusi peradilan/pemerintah tidak professional dan terkesan ego sehingga berujung pada vonis bebas. Jika Aparat Hukum Profesional dan Solid maka tidak akan terjadi vonis bebas. Kini kita justru mempertanyakan profesionalisme dan keseriusan Aparat Hukum dalam penegakan hukum lingkungan terutama dalam kasus ini. Atau sudah ada semacam konspirasi atau scenario dibalik vonis bebas ini? ujar Hardi. Kondisi ini sangat merugikan bagi nasib pemberantasan pembalakan hutan dan rasa keadilan public. Kondisi ini sudah sangat memprihatinkan dan membuat ketidakpercayaan rakyat terhadap supremasi hukum yang diharapkan public semakin sirna.

Evaluasi dan koreksi mendasar harus dilakukan pasca putusan ini. Untuk itu kita meminta agar Komisi Yudisial segera memeriksa Hakim, Komisi Kejaksaan meneliti Jaksa Penuntut perkara ini dan karena putusan vonis bebas yang kontroversial ini, tambah Hardi.
Kasus Adlin Lis ini bukanlah kasus biasa, kasus ini diharapkan menjadi salah satu barometer bagi penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Sebagaimana diketahui bahwa Mujur Timber Group adalah salah satu perusahaan yang menguasai HPH terbesar 170.000 hektar di kawasan hutan Sumatera Utara yakni Keangnam Development Indonesia, Inanta Timber (keduanya di Madina) dan Mitra Wana Lestari (di Labuhan Batu). Ketiganya dalam kondisi masih aktif ijinya. Apa jadinya penegakan hukum bagi kasus-kasus lainnya yang sekarang masih belum disentuh atau pun yang di-SP3-kan. Sebagaimana diketahui sekarang ada 3 kasus SP3 yang ditangani oleh POLDA Sumut yakni kasus PT. KAS, PT.MAI (di Tapanuli Selatan) dan PT.GDLP (di Labuhan Batu).

Salam adil dan lestari,

Hardi Munthe
Direktur Eksekutif
WALHI Sumatera Utara
Jalan Nanggar Jati No. 4 Medan 20236
Tel/Fax : 061- 455 3430
Email : walhisumut@telkom.net atau walhisumut06@yahoo.co.id

Leave a comment »

Vonis Bebas Bukti Peradilan LH Tak Profesional

SIARAN PERS : [TERKAIT PUTUSAN ADLIN LIS]
WALHI SUMUT : Vonis Bebas Bukti Tidak Profesionalnya Peradilan LH
——————————————————
Walhi Sumatera Utara sebagai NGO yang memiliki anggota 45 berbasiskan NGO/LSM tersebar di kabupaten di Sumatera Utara tetap mengawal proses penegakan hukum lingkungan, kedaulatan rakyat atas sumber kehidupan, keadilan dan penegakan supremasi hukum.

Pasca putusan bebas Adlin Lis di Pengadilan Negeri Medan, semua pihak bersuara keras adalah hal yang wajar karena kekecewaan yang mendalam. Namun hal penting bagaimana kita tetap mengawal isu pembalakan hutan dan konsisten di isu hukum dan lingkungan. Kita berharap pasca putusan bebas Adlin Lis tetap dilihat dalam konteks hukum dan penyelamatan lingkungan. Secara moral kita mengajak semua pihak agar mendesak penerapan hukum yang fair, professional dan berwibawa. Aspek keadilan rakyat, kepentingan ekologis/LH secara konsisten perlu disuarakan. Kita tidak ingin isu vonis bebas ini dijadikan isu atau komoditas pihak tertentu ataupun kepentingan politilk pihak-pihak tertentu. ujar Hardi Munthe Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara dalam siaran persnya (7/11/2007)

Kami menilai bebasnya Adlin Lis juga sangat terkait dengan tingginya intervensi, faktor non hukum lebih dominan dan lebih sarat kepentingan politis. Akhirnya berujung kepada putusan yang merugikan kepentingan public, menista rasa keadilan dan masa depan penegakan hukum lingkungan hidup kita. Seharusnya pasca putusan bebas Adlin Lis Departemen Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan dan Institusi Peradilan mengevaluasi diri dan membangun soliditas antar institusi hukum dan Pemerintah sehingga upaya hukum yang akan dilakukan ke depan antara lain upaya kasasi yang akan dilakukan oleh Jaksa dapat membuahkan hasil yang dapat mewujudkan keadilan dan kepatutan hukum. Image yang kadung terbangun selama ini kelihatan semua instansi hukum dan pemerintah berjalan sendiri-sendiri, terkesan membangun ego dan saling meniadakan sehingga sistem peradilan lingkungan yang dijalankan menjadi carut marut dan pada titik nadir terendah.
Sebagai gambaran hari ini (7/11/07) kita mendengar bahwa Polisi kembali menetapkan Adlin Lis sebagai DPO dalam kasus Money Laundryng, Jaksa merasa harus menghargai hak azasi seseorang sehingga segara membebaskan Adlin Lis dari tahanan dan membantah ada kesepakatan dengan Polisi bahwa Adlin Lis harus dijerat, sementara Hakim memvonis bebas Adlin Lis dan mengesankan Jaksa yang tidak mampu membuktikan, selain itu Menteri Kehutanan malah terkesan menggiring ke wacana administrative. Kita bayangkan bagaimana deret panjang vonis bebas di Sumatera Utara sudah mencapai 11 kasus sejak tahun 2006 sampai sekarang telah bertambah menjadi 12..Dalam potret ini sangat kelihatan bahwa Aparat Hukum atau Institusi peradilan/pemerintah tidak professional dan terkesan ego sehingga berujung pada vonis bebas. Jika Aparat Hukum Profesional dan Solid maka tidak akan terjadi vonis bebas. Kini kita justru mempertanyakan profesionalisme dan keseriusan Aparat Hukum dalam penegakan hukum lingkungan terutama dalam kasus ini. Atau sudah ada semacam konspirasi atau scenario dibalik vonis bebas ini? ujar Hardi. Kondisi ini sangat merugikan bagi nasib pemberantasan pembalakan hutan dan rasa keadilan public. Kondisi ini sudah sangat memprihatinkan dan membuat ketidakpercayaan rakyat terhadap supremasi hukum yang diharapkan public semakin sirna.

Evaluasi dan koreksi mendasar harus dilakukan pasca putusan ini. Untuk itu kita meminta agar Komisi Yudisial segera memeriksa Hakim, Komisi Kejaksaan meneliti Jaksa Penuntut perkara ini dan karena putusan vonis bebas yang kontroversial ini, tambah Hardi.
Kasus Adlin Lis ini bukanlah kasus biasa, kasus ini diharapkan menjadi salah satu barometer bagi penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Sebagaimana diketahui bahwa Mujur Timber Group adalah salah satu perusahaan yang menguasai HPH terbesar 170.000 hektar di kawasan hutan Sumatera Utara yakni Keangnam Development Indonesia, Inanta Timber (keduanya di Madina) dan Mitra Wana Lestari (di Labuhan Batu). Ketiganya dalam kondisi masih aktif ijinya. Apa jadinya penegakan hukum bagi kasus-kasus lainnya yang sekarang masih belum disentuh atau pun yang di-SP3-kan. Sebagaimana diketahui sekarang ada 3 kasus SP3 yang ditangani oleh POLDA Sumut yakni kasus PT. KAS, PT.MAI (di Tapanuli Selatan) dan PT.GDLP (di Labuhan Batu).

Salam adil dan lestari,

Hardi Munthe
Direktur Eksekutif
WALHI Sumatera Utara
Jalan Nanggar Jati No. 4 Medan 20236
Tel/Fax : 061- 455 3430
Email : walhisumut@telkom.net atau walhisumut06@yahoo.co.id

Leave a comment »

Peradilan Adelin Lis Tak Becus dan Bobrok

Keterangan Pers Atas Putusan Adlin Lis:
WALHI SUMUT : Mengecam Peradilan Bobrok dan Tidak Becus Dalam Putusan Bebas Adlin Lis.

Kita telah menyaksikan putusan hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutus tidak terbukti atau dengan kata lain putusan/vonis bebas pelaku pembalak hutan Adlin Lis.

Kita sangat menyesalkan dan mengecam terjadi lagi vonis bebas Sumatera Utara. Kami mencatat sebelumnya sudah ada 11 (sebelas) kasus vonis bebas kurun waktu tahun2006 s/d 2007 di Sumatera Utara. Beberapa kasus vonis bebas ini telah menjadi “Pil Pahit” bagi penegakan hukum kehutanan dan lingkungan di Sumatera Utara. Dari 11 kasus ini semula ditangani Polda (4 kasus), Polres Tapsel (1 kasus), Polres Dairi (1 kasus), Polres Asahan (4 kasus) dan terakhir Polres Labuhan Batu (1 kasus). Putusan bebas Adlin Lis ini semakin menambah panjang deret vonis bebas dan menambah besar kekecewaan public terhadap institusi peradilan (lingkungan) di Indonesia khususnya di Sumatera Utara, tegas Hardi Munthe Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara di Medan (6/11/207).
Kita terus memantau proses kasus Adlin Lis ini. Harapan public klasus Adlin Lis ini merupakan barometer pengakan hokum dalam pemberantasan pembalakan hutan di Indonesia, telah sirna. Pasalnya pengusutan kasus ini telah memakan waktu panjang, perhatian publik, dunia internasional, energi dan biaya pengusutan yang luar biasa. Fakta persidangan, saksi, bukti dan desakan public melalui unjuk rasa serta aksi-aski tekanan sudah cukup untuk membuktikan bahwa public Sumatera Utara sangat mendambakan keadilan dan pelaku pembalak hutan dihukum seberat-beratnya. Namun harapan public terhadap peradilan yang fair, berwibawa dan professional menjadi hambar dan semakin sulit ditemukan di Indonesia, ujarnya.

Selama ini adanya dugaan konspirasi dan permaian dalam proses pengusutan, hari ini dibuktikan sudah oleh pengadilan negeri Medan. Kita sangat kecewa dan ini sangat menciderai perasaan masyarakat dan keadilan publi, kita berkabung atas putusan bebas ini, ujar Hardi Munthe dengan kecewa. Kejanggalan demi kejanggalan terindikasi sejak awal antara lain adanya surat Menteri Kehutanan yang terkesan menggiring bahwa kasus ini adalah administrative, puluhan saksi tiba-tiba saja menarik kesaksiannya di persidangan, JPU tidak menerapkan UU Lingkungan Hidup No.23 tahun 1997 dalam tuntutan yang seharusnya dapat memperberat dakwaan. Kekecawaan kita sejak awal adalah majelis hakim yang tidak melakukan sidang lapangan ke lokasi. Terkesan ada kesengajaan dan pembiaran-pembiaran sehingga memperlemah pembuktian dan dakwaan. Bagaimana mungkin majelis dapat memuntuskan perkara ini dengan adil dan professional kalau tidak pernah ke lokasi, nilai Hardi.

Putusan bebas ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hokum kasus-kasus hutan dan lingkungan lainnya, ujarnya. Padahal ada puluhan bahkan ratusan lagi kasus-kasus perambahan hutan yang dilakukan secara sistematis baik dengan modus ijin maupun illegal di Sumatera Utara. Para pembalak hutan dan “Adlin Lis” yang lain akan semakin bebas dan meraja lela. Institusi peradilan khususnya di Sumatera Utara saat ini sangat mengecewakan dan tidak berwibawa. Hukum telah dikalahkan oleh pemodal dan pembalak hutan, ujar Hardi kecewa.

Atas putusan bebas ini, kita akan segera melaporkan ketidakberesan dan kebobrokan Hakim dalam putusan bebas ke Komisi Yudisial. WALHI Sumut akan menggalang dukungan pro demokrasi dan pro rakyat dan segera melaporkan perilaku hakim PN Medan yang menyidangkan perkara ini ke Komisi Yudisial.. Kita akan meminta Ketua Mahkamah Agung untuk segera mengevaluasi Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Ketua Pengadilan Tinggi Sumut atas ketidakbecusan institusi peradilan di Sumatera Utara khususnya dalam kasus vonis bebas Adlin Lis ini. Tim Kejaaksaan Agung harus segera turun dan mengevaluasi jajaaranya dan segera melakukan perlawanan hukum, desak Hardi. Aparat hokum jangan bermain-main dan harus sensitive terhadap dampak dan kerugian yang ditimbulkan karena perusakan hutan yang dilakukan oleh Mujur Timber Group (Adlin Lis,cs) terhadap lingkungan hidup dan rakyat Sumatera Utara, desak Hardi..

Kejahatan kehutanan dan lingkungan semacam ini harus dihentikan segera dan peradilan kasus lingkungan harus becus dalam menangani perkara kejahatan semacam. Hal ini disebabkan laju kerusakan hutan di Sumatera Utara yang mencapai 152.000 hektar per tahun dan kerusakan hutan Sumut yang sudah mencapai 70 persen, tidak bisa lagi dibiarkan. Dampak ekologis seperti banjir, longsor, kekeringan dan perubahan iklim adalah fakta yang tak terbantahkan. Dunia Internasional akan mempertanyakan dan terus menuding Pemerintah dan Peradilan di Indonesia tidak memiliki wibawa. Kita akan malu dan terus dipersalahkan dengan kondisi ini. Padahal Indonesia sangat gencar menyakinkan dunia Internasional sehingga ditunjuk tuan rumah pertemuan dunia bagi perubahan iklim global (yang sangat terkait dengan penyelamatan hutan) di Bali pada Desember 2007 mendatang. Kalau kejahatan kehutanan dan lingkungan terus dibiarkan bebas maka Pemerintah akan dituding telah melakukan pembohongan global kepada dunia Internasional.

Ke depan, perlu dilakukan reformasi dalam proses peradilan lingkungan. Saatnya Pemerintah merealisasikan Peradilan Khusus atau Ad Hoc Lingkungan Hidup, karena masalah lingkungan memerlukan kekhususan dan kapasitas tersendiri, desak Hardi..

Medan , 6 Nopember 2007

Hardi Munthe
Direktur Eksekutif
WALHI Sumatera Utara
Jalan Naggar Jati No.4 Medan 20236
Tel/Fax : 061- 455 34 30
HP. 0812 641 6466Email : walhisumut@telkom.net atau walhisumut06@yahoo.co.id

Leave a comment »

Vonis Bebas Adelin Lis Menciderai Publik

Tangapan Atas Putusan Adlin Lis:

WALHI SUMUT : Putusan Kasus Adlin Lis Sangat Mengecewakan dan Menciderai Publik

 

Hari ini kita telah menyaksikan putusan hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutus tidak terbukti atau dengan kata lain putusan/vonis bebas  pelaku pembalak hutan Adlin Lis di Pengadilan Negeri Medan.

 

Putusan ini sangat mengejutkan kita. Kita tidak menyangka akan terjadi vonis bebas lagi di Sumatera Utara. Sudah ada 11 (sebelas) kasus vonis bebas sejak tahun 2006 s/d 2007, saat ini telah bertambah. Ini semakin menambah panjang deret vonis bebas dan menambah besar kekecewaan public terhadap institusi peradilan (lingkungan) di Indonesia khususnya di Sumatera Utara, tegas Hardi Munthe Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara yang terus memantau sampai hari ini.

 

Kasus Adlin Lis ini merupakan barometer pengakan hokum dalam pemberantasan pembalakan hutan di Indonesia. Pasalnya pengusutan kasus ini telah memakan waktu panjang, perhatian, energi dan biaya pengusutan yang luar biasa. Fakta persidangan, saksi, bukti dan desakan public melalui unjuk rasa serta aksi-aski tekanan sudah cukup untuk membuktikan bahwa public Sumatera Utara sangat mendambakan pelaku pembalak hutan harus dijerat seberat-beratnya. Namun harapan public akan dunia peradilan yang fair, berwibawa dan professional menjadi hambar, tegas Mangaliat Simarmata, SH Direktur Eksekutif BAKUMSU (Bantuan Hukum dan Advokasi rakyat Sumatera Utara)

 

Putusan bebas ini luar biasa dan diluar dugaan kita. Selama ini adanya dugaan konspirasi dan permaian dalam proses pengusutan, hari ini dibuktikan sudah oleh pengadilan negeri Medan. Kita sangat kecewa dan ini sangat menciderai perasaan masyarakat dan keadilan yang didambakan, ujar Hardi Munthe. Kejanggalan demi kejanggalan terindikasi sejak awal antara lain tidak diterapkannya UU Lingkungan Hidup No.23 tahun 1997 dalam tuntutan, adanya surat Menteri Kehutanan kepada kuasa hokum yang terindikasi menggiring bahwa kasus ini adalah administrative, majelis hakim yang tidak melakukan sidang lapangan ke lokasi, dll adalah fenomena pengusuta kasus ini, yang awalnya hanyalah dugaan. Akan tetapi hari ini terbukti dugaan itu mengarah kepada vonis bebas. Bagaimana mungkin majelis dapat memuntuskan perkara ini dengan adil dan professional kalau tidak pernah ke lokasi, nilai Hardi. Ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hokum kasus-kasus hutan dan lingkungan lainnya, ujarnya.

 

Untuk itu, kita akan segera melaporkan preseden buruk atas putusan bebas oleh mejelis hakim yang menyidangkan kasus ini ke Komisi Yudisial. WALHI Sumut akan menggalang dukungan pro demokrasi dan pro rakyat dan segera melaporkan perilaku hakim PN Medan yang menyidangkan perkara ini ke Komisi Yudisial. Institusi peradilan khususnya di Sumatera Utara saat ini sangat mengecewakan dan tidak berwibawa. Maka itu, kita akan meminta Ketua Mahkamah Agung untuk segera mengevaluasi Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Ketua Pengadilan Tinggi Sumut atas putusan bebas kasus ini, bila perlu memberikan sanksi moral dan tindakan tegas atas ketidakbecusan kinerja peradilan dalam kasus-kasus lingkungan dan kehutanan. Selanjutnya dalam hal lain Jaksa harus mengambil sikap  dan mengambil perlawanan hokum ke yang lebih tinggi dan tidak “bermain-main” lagi, pinta Hardi.

 

Laju kerusakan hutan di Sumatera Utara yang mencapai 152.000 hektar per tahun dan kerusakan hutan Sumut yang sudah mencapai 70 persen, tidak bisa lagi dibiarkan terus terjadi. Dampak ekologis seperti banjir, longsor, kekeringan dan perubahan iklim adalah fakta yang tak terbantahkan. Dunia Internasional akan mempertanyakan dan menilai tidak serius Pemerintah dan Peradilan di Indonesia. Kita akan malu dan terus dipersalahkan dengan kondisi ini. Padahal Indonesia sangat gencar menyakinkan dunia Internasional sehingga ditunjuk tuan rumah pertemuan dunia bagi perubahan iklim global di Bali pada Desember 2007 mendatang. Kita akan malu dan akan bilang apa kepada dunia intenasional dan bangsa ini, kalau kejahatan kehutanan dan lingkungan terus dibiarkan bebas. Atas preseden dan potret buruk penegakan hukum bagi kejahatan kehutanan dan lingkungan semacam ini maka kita akan mendorong perlu direalisasikan Peradilan Khusus atau Ad Hoc Lingkungan Hidup, tukas Hardi.

 

Medan,  5 Nopember 2007

 

 

 

Hardi Munthe

Direktur Eksekutif

WALHI Sumatera Utara

Jalan Naggar Jati No.4 Medan 20236

Tel/Fax : 061- 455 34 30

Email : walhisumut@telkom.net atau walhisumut06@yahoo.co.id

Leave a comment »

Hakim Gunakan Nurani Perkara Adlin Lis

RELEASE PERS

WALHI DESAK NURANI JAKSA DAN HAKIM DALAM KASUS ADLIN LIS

(Walhi Sumut, 21/10/2007)
Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007 akan digelar sidang dengan agenda tuntutan terhadap perkara perambahan hutan yang melibatkan bigbos Mujur Timber Group Adlin Lis, dkk di Pengadilan Negeri Medan. Telah hampir empat bulan (Juni 2007) sidang peradilan terhadap kasus perambahan hutan ini digelar, sudah akan memasuki tahap akhir untuk menentukan apakah Adlin Lis, dkk mampu dijerat oleh hukum melalui tangan pengadilan.

Saat ini adalah momen yang pas untuk mendesakkan agar Jaksa Penuntut dan Hakim Pengadilan Negeri Medan mampu dan piawai dalam menerapkan hukum dalam kasus adlin lis, dkk. Persidangan demi persidangan sudah digelar secara maraton dan menguras energi public khususnya di Sumatera Utara yang memantau setiap proses peradilan kasus ini. Saatnya, kita meminta agar Jaksa dan Hakim menggunakan nurani agar mampu dan professional serta menggunakan moral dalam rangka memutuskan perkara ini, desak Hardi Munthe Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara di Medan (21/10/2007).

Beberapa kasus vonis bebas di Sumatera Utara telah menjadi “Pil Pahit” bagi penegakan hukum kehutanan dan lingkungan di Sumatera Utara. Dari catatan WALHI Sumatera Utara di Sumatera Utara sejak tahun 2006 sampai 2007 sudah ada 11 (sebelas) kasus destructive logging/pembalakan hutan baik illegal maupun legal. Dari 11 kasus ini semula ditangani Polda (4 kasus), Polres Tapsel (1 kasus), Polres Dairi (1 kasus), Polres Asahan (4 kasus) dan terakhir Polres Labuhan Batu (1 kasus). Potret buram penegakan hukum kasus destructive logging semacam ini jangan lagi terjadi karena selain akan menambah panjang daftar vonis bebas juga akan semakin memperparah ketidakpercayaan public atas supremasi hukum di Indonesia dalam menjerat pelaku perusakan hutan, tambah Hardi Munthe.

Dampak kerusakan hutan yang terjadi di Mandailing Natal sudah sangat parah dan telah menimbulkan kerugian akibat banjir, longsor dan kekeringan. Ingat longsor dan banjir Madina (2006). Sementara laju kerusakan hutan (deforestasi) di Sumut telah mencapai 152.000 hektar per tahun. Hutan di Sumut hanya tinggal hutan lindung dan konservasi. Itupun dalam posisi terancam antara lain oleh aktifitas ekspansi perkebunan sawit, pertambangan, perambahan atau pembalakan hutan secara tidak sah, dampak IPKTM/HPH/HPHTI, dll. Kita akan terus dituding oleh dunia internasional karena tidak bisa mencegah dan menjaga hutan sebagai penyerap karbon dan paru-paru dunia. Untuk itu harus ada keseriusan Pemerintah dan Aparat Hukum untuk menunjukkan keseriusan dan kemampuannya dalam menjaga dan melestarikan hutan Indonesia yang tinggal 50 % saja yang layak dipertahankan dari 120 Juta Hektar.

Kami meminta agar Jaksa dan Hakim yang menyidangkan perakara Adlin Lis tidak memakai “kaca mata kuda” atau kaku dalam menerapkan hukum lingkungan dan kehutanan dan serius, tambah Mangaliat Simarmata, SH Direktur Eksekutif Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) bersama Hardi Munthe. Jaksa dan Hakim harus mampu membaca apa keinginan rakyat dan mampu menggunakan nuraninya dalam menuntut dan memutuskan perkara Adlin Lis. Beberapa aksi massa elemen warga Sumut sudah digelar, energi semua pihak sudah terkuras untuk mengawal proses pengusutan perkara ini. Hukum harus mampu menghukum pelanggar hukum kehutanan dan lingkungan. Bila perlu kami akan mengajak Hakim yang menyidangkan perkara ini agar turun ke masyarakat untuk mengetahui dan mendengar secara langsung apa yang diinginkan oleh public Sumatera Utara terhadap proses hukum perkara ini, tegas Hardi Munthe mengakhiri.

Salam adil dan lestari,

Hardi Munthe
Direktur Eksekutif
WALHI Sumatera Utara

Leave a comment »

JAGA WIBAWA DAN INPENDENSI PERADILAN PERKARA ADLIN LIS

RELEASE PERS :

JAGA WIBAWA DAN INPENDENSI PERADILAN PERKARA ADLIN LIS

(Walhi Sumut-Medan : 28-10-2007)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara (WALHI Sumut) sebagai organisasi non pemerintah yang konsern terhadap penyelematan LH, yang memiliki 45 Anggota NGO/LSM yang tersebar di Kabupaten di Sumatera Utara tetap mengawal dan meminta sikap tegas dari Pengadilan yang menyidangkan perkara perambahan hutan yang dilakukan oleh Adlin Lis,dkk.  Pada tanggal 29 Oktober 2007 (besok) akan dilakukan sidang lanjutan dengan agenda pembelaan oleh Pembela Adlin Lis di PN Medan. Pada sidang sebelumnya kita mengikuti langsung dan dengan seksama bahwa Adlin Lis dituntut 10 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan. Tuntutan Jaksa ini sangat tidak sesuai dan tidak sebanding dengan kerusakan hutan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari tindakan eksploitasi yang di lakukan oleh perusahaan KNDI dan Inanta Timber di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Kami sangat menyesalkan pada tuntutan JPU hanya mendalilkan pada 2 (dua) UU yakni UU Kehutanan dan Korupsi. Padahal dampak kerusakan lingkungan hidup seperti kerusakan daerah aliran sungai (DAS), perubahan iklim mikro, kehilangan vegetasi (pohon), kehilangan daerah resapan air dan sumber air bagi pertanian warga di sepanjang DAS tidak mendapat perhatian serius, ujar Hardi Munthe Direktur WALHI Sumut di Medan (28/10/2007).  Tuntutan JPU sesungguhnya bisa lebih berat bahkan lebih dari 15 tahun jika JPU piawai dan professional dalam menerapkan sanksi pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika UU LH ini diterapkan maka tuntutan JPU akan semakin memberatkan karena perbuatan pidana dilakukan secara sistematis oleh badan hukum dalam kasus oleh perusahaan Keangnam Development Indonesia) dan IT (Inanta Timber) dan terhadap jajaran pemberi perintah dalam perusahaan dimaksud. Untuk itu Hakim jangan hanya terpaku pada tuntutan JPU dan hakim dapat memberikan sanksi yang lebih berat dengan menerapkan UU LH,  tambah Mangaliat Simarmata, SH Direktur Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) bersama Hardi Munthe Tahun 2006 s/d 2007 Peradilan Hukum Kasus-Kasus Hutan dan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara terhadap Mafia/Intelektual Terorganisir Masih Menunjukkan Rangking Paling Buruk dan Hanya Mampu Melakukan Vonis Bebas dan Pilih Tebang serta Tebang Pilih. Azas kepatutan, keadilan dan kepastian bagi rakyat nampaknya belum benar-benar dilakukan di negeri Indonesia ini. Hukum nampaknya masih diperlakukan bagi kaum lemah dan rakyat jelata tapi bagi kapitalis, borjuis dan kaum punya diut tidak tersentuh sama sekali. Pada tahun 2006 ada 56 orang Petani Simalungun yang dijerat hukum karena dituduh merambah hutan, 22 orang diantaranya divonis bersalah dan dipenjarakan oleh PN Simalungun. Kami menyerukan kepada Hakim dan Jaksa agar mampu berlaku adil dan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada Adlin Lis, jangan hanya kepada rakyat kecil saja hukum diperlakukan tegas dan berat, desak Ir. Agus Marpaung dan Tri Utomo dari Perhimpunan Petani Pinggiran Kawasan Hutan(P3KH-Simalungun) yang merupakan mitra kerja WALHI Sumut. Dampak penegakan hukum yang tidak adil menimbulkan kesan kepercayaan public terhadap hukum semakin menipis. Padahal kerusakan hutan dan lingkungan yang telah menimbulkan banjir.longsor dan bencana kekeringan belum pernah ada terdakwanya. Kita berharap berbagai bencana lingkungan seperti longsor, banjir dan kekeringan dapat dipertimbangkan pengadilan (Hakim dan Jaksa) dalam memutus perkara perambahan hutan untuk memberatkan. Banjir Bahorok 2003 sampai sekarang tidak ada terdakwanya dan terkesan kita hanya menyalahkan alam dan mengesankan takdir dari Tuhan. Padahal kerusakan hutan di berbagai tempat telah menimbulkan penderitaan karena ulah manusia itu sendiri. Untuk itu Aparat Hukum harus bisa memberikan sanksi yang tegas dan berat kepada Adlin Lis, dkk untuk menunjukkan supremasi hukum dapat ditegakkan, ujar Edi Suriatno dari YPMP (Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Pancasila, selaku Anggota WALHI Sumut yang berbasis di Langkat) di Medan (28/10/2007). Kasus perambahan hutan yang dilakukan oleh Adlin Lis, dkk (KNDI dan IT:red) merupakan sorotan dunia dan menjadi barometer penegakan hukum lingkungan dan ujian bagi peradilan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Menurut catatan WALHI Sumut tahun 2006 s/d 2007 ada 11 kasus vonis bebas bagi pelaku  perusak hutan (destructive logging). Wibawa dan citra pengadilan khususnya Hakim yang menyidangkan perkara ini sangat dipertaruhkan. Kami meminta agar Hakim tetap menjaga independesi dan tidak terpengaruh oleh pembelaan yang dilakukan oleh kuasa hukum Adlin Lis dalam persidangan kasus ini, tegas Hardi Munthe. Wibawa dan Independesi peradilan di Indonesia dapat memperbaiki citra Indonesia di dunia Internasional khususnya dalam pemberantasan pembalakan hutan dan penyelamatan hutan yang semakin menipis. Perlu diketahui Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Pertemuan Internasional Perubahan Iklim Global yang akan dilakukan di Bali Desember 2007 mendatang. Pertemuan strategis ini terkait penting dengan kondisi hutan di Indonesia. Inilah menjadi ujin berat bagi Aparat Hukum, Pemerintah dan Rakyat Indonesia ketika penggancuran hutan yang dilakukan dengan modus legal dan illegal terus terjadi dimana pengawasan dan sanksi yang ketat dan tegas masih terus dipertanyakan. Untuk itu WALHI Sumut dengan tegas menyatakan Hakim dan Jaksa tidak bermain-main dan tetap independen dalam kasus Adlin Lis ini untuk menunjukkan martabat dan wibawa hukum kita ke dunia Internasional, tegas Hardi Munthe mengakhiri pernyataanya.  

Hardi Munthe

Direktur Eksekutif

WALHI Sumatera Utara

Jl.Nanggar Jati No.4 Medan 20236 Tel/Fax : 061- 455 3430

Email: walhisumut@telkom.net atau walhisumut06@yahoo.co.id

Leave a comment »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.