Archive for July, 2007

Kejatisu Ajukan Kasasi

Kejatisu Ajukan Kasasi

Bebasnya 3 Terdakwa Illegal Logging di PN Madina Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) melakukan perlawanan hukum dengan cara mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) RI, terkait dibebaskannya tiga terdakwa perkara illegal logging oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Mandailing Natal (Madina) melalui putusan sela beberapa waktu lalu.

Hal itu diutarakan oleh Kepala Kejatisu (Kajatisu) Tengku Zakaria SH MH, Jumat (27/7) di kantornya Jalan Jenderal Besar AH Nasution, kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Kajatisu menjelaskan bahwa tindakan perlawanan kejaksaan dalam perkara illegal logging yang dilakukan 3 terdakwa, yaitu Ir Washington Pane selaku Direktur Operasional, Lingga Tanu Wijaya selaku Manajer Champ dan Oscar Sipayung selaku Direktur Utama PT Keang Nam Development Indonesia (PT KNDI), berbentuk pengajuan Kasasi ke MA RI.

Disebutkannya, Kejatisu telah berhasil menyusun dakwaan yang cermat dan tepat sasaran sesuai UU dan bukti-bukti awal yang diberikan oleh penyidik Polri. Ia juga menjelaskan dalam kaitan kasasi tersebut, pihak Kejatisu telah melakukan ekspose dan gelar perkara di Kejaksaan Agung (Kejakgung) RI bersama dengan Komisi Yudisial (KY) RI. T Zakaria mengatakan, Kejagung dan KY telah sepakat bahwa di dalam dakwaan Kejatisu terhadap ketiga terdakwa telah memenuhi syarat-syarat asas formal dan materil.

“KY juga membenarkan tidak ada pasal-pasal dalam dakwaan yang menyimpang dari UU, baik itu KUHP atau UU lain yang disertakan dalam dakwaan perkara pembalakan liar tersebut,” paparnya.

Pernyataan KY tersebut, kata Zakaria, telah disampaikan ke Kejatisu dua minggu yang lalu. “KY menyempatkan datang ke Sumut guna membahas kasus tersebut dua minggu yang lalu dan mereka (KY, red) telah memeriksa tidak ada penyimpangan dalam pasal-pasal yang didakwakan,” jelasnya.

Mengomentari dibebaskannya tiga orang tedakwa yang bekerja untuk PT KNDI tersebut, T Zakaria berpendapat, terdapat perbedaan cara pandang antara tim jaksa dan majelis hakim PN Madina. Sehingga terdapat perbedaan dalam putusan sela, majelis hakim PN Madina dengan majelis hakim PN Medan. Walaupun pokok perkaranya sama persis, yaitu pembalakan liar di luar RKT yang telah disahkan oleh pemerintah dalam pengelolaan HPH seluas 58 Ha yang di kuasai oleh PT KNDI yang tergabung dalam Mujur Timber Grup, milik Adelin Lis itu.

“Anda lihat, eksepsi Adelin Lis di PN Medan ditolak oleh majelis hakim perkara tersebut, sementara PN Madina membebaskan para terdakwa yang nota bene bekerja sama dalam satu perusahaan,” tandasnya.

Saat ini persidangan Adelin Lis, selaku terdakwa kasus pembalakan liar telah memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi. Dari 60 saksi yang dijadwalkan akan di sidangkan oleh tim Kejatisu, PN Medan baru memeriksa tiga orang saksi, yaitu Ir Oscar Sipayung Dirut PT KNDI, Ir Umasda Kepala perencanaan dan Hasiholan Silaen mandor penebangan di perusahaan tersebut.

Budi Alimuddin >> Global | Medan
Oleh Redaksi Web – Saturday 28 July 2007 – 12:04:16
| Kirim kepada teman |

Advertisements

Leave a comment »

Menhut Minta Polisi Libatkan Ahli Ukur Kayu

Menhut Minta Polisi Libatkan Ahli Ukur Kayu

Menteri Kehutanan Malam Sambat Kaban meminta kepolisian melibatkan ahli pengukuran untuk mengetahui jumlah kayu diduga hasil pembalakan. Pelibatan mereka dinilai penting untuk mengetahui jumlah kayu sebenarnya. Kaban menyampaikan hal itu terkait maraknya penebangan liar di Indragiri Hilir, Riau. “Persoalan banyaknya kayu mesti dihitung dengan dasar yang kuat. Penghitungan tidak bisa dilakukan berdasarkan perkiraan angka-angka. Penghitungan kayu itu harus melibatkan ahli yang bersertifikat,” tutur Kaban di Medan, Jumat (27/7).

Saat ditanya ahli yang dimaksud, Kaban tidak menjelaskan. Penghitungan kayu yang dilakukan oleh bukan ahlinya, katanya, hasilnya pun tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Pengukuran kayu temuan itu harus oleh ahlinya. Jangan sampai terlanjut membesar-besarkan sesuatu yang belum pasti. Lebih bagus panggil ahlinya dahulu,” katanya.

Kaban menghormati proses penghitungan yang dilakukan kepolisian. Hanya saja, dia menekankan agar penghitungan dilakukan dengan benar. “Satu persoalan yang mendasar, harus ada pembedaan antara kegiatan hutan tanaman HPH kegiatan program HPHTI. Program HPHTI memakai penebangannya habis dan peremajaan kemudian,” katanya.

Dari catatan Departemen Kehutanan, sejauh ini terdapat sekitar 200 perusahaan yang memegang izin HPH. “Pada prinsipnya, Departemen Kehutanan dengan Polri mempunyai tugas yang sama dalam memerangi pembalakan liar di Indonesia,” katanya.

Untuk menyelamatkan hutan, tutur Kaban, pemerintah mendorong penanaman hutan dua juta hektar setahun. “Jika ingin menyelamatkan hutan alam Indonesia, maka harus dilakukan penanaman,” tukasnya seraya meminta semua pihak mendukung upaya rehabilitasi dan konservasi hutan.

Sebelumnya Kaban didampingi Pangdam I/BB Mayjen J Suryo Prabowo dan Bupati Sergai HT Erry Nuradi melakukan penanaman lima ribu bibit hutan bakau yang dirangkai dalam kegiatan di Perkampungan Remaja Masjid Brigade Badan Koordinasi Persatuan Masjid Indonesia (BKPRMI) se-Indonesia di Pantai Cermin.

Edi Sukarno >> Global | Medan
Oleh Redaksi Web – Saturday 28 July 2007 – 12:32:08
| Kirim kepada teman |

Leave a comment »

Sistem Hutan Kerakyatan [wacana]

[SISTEM HUTAN KERAKYATAN : ALTERNATIF PENGELOLAAN HUTAN YANG PARTISIPATIF DAN PRO RAKYAT]

Oleh : Hardi Munthe*) 

Carut Marut Pengelolaan Hutan

Hutan merupakan kekayaan alam dan asset penting Negara dalam mendukung kehidupan dan penghidupan baik secara ekonomi, social, budaya dan indentitas diri Bangsa. Indonesia adalah Negara ketiga setelah Brazil dan Zaire yang memiliki potensi keanekaragaman hutan (ekosistem) dengan luas lebih dari 120 Juta hektar yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun dalam implementasi kebijakan pembangunan pasca Orde Baru mulailah Hutan ditempatkan sebagai sumber devisa Negara non migas yang dulu sempat dikenal dengan “Emas Hijau”. Seiring dengan kebijakan pembangunan ini maka paradigma melihat hutan berubah drastis sampai pada di masyarakat pada era 80-90an yang sempat saya ingat, sangat sering mendengar hutan adalah tempat yang seram dan angker sehingga perlu ditebas dan menghasilkan uang secara cepat. Drastis laju penebangan hutan baik secara legal (HPH, HPHTI IPHHK, dan ijin lain) maupun secara tidak saha (illegal) terus meningkat dari tahun ke tahun. Laju deforestasi (pengurangan luas hutan) Indonesia mencapai 3 Juta Ha per tahun (2006) dengan angka ini maka kerusakan hutan Indonesia mencapai 60 Juta Ha atau lebih dari 50% dalam kondisi rusak dan kritis. Sementara untuk Sumatera Utara dengan luas hutan menurut versi Perda No.7 Tahun 2003 tentang Tata Ruang Propinsi adalah seluas 3.679.338,48 Hektar. Pengamatan dan catatan WALHI Sumut laju kerusakan hutan di Sumatera Utara mencapai 152.000 Ha per tahun atau 420 Ha per hari. Hutan Sumatera Utara berada pada posisi memprihatinkan dan perlu penyelamatan. Kondisi hutan (baik hutan Negara maupun hutan hak) di Sumatera Utara sudah 70 persen dalam kondisi kritis dan tidak berfungsi sebagai penyangga kehidupan. Buktinya, banjir, longsor, kekeringan dan perubahan iklim mikro sekarang sedang dan terus terjadi. Ini menujukkan fungsi hutan sebagai buffer (penyangga kehidupan) tidak berfungsi maksimal. Modus pembukaan hutan sangat beragam antara lain pembukaan perkebunan, pertambangan, perambahan liar, perluasan pemukiman dan pertanian, transmigrasi sampai pada penguasaan lahan secara tidak sah terus terjadi.  

Dalam kondisi yang memprihatinkan ini Pemerintah sudah gagal dalam mengelola hutan.Kebijakan tumpang tindih, birokrasi dan system pengelolaan yang pro modal dan korupsi adalah akar masalah kerusakan hutan yang terus menerus terjadi. Pengelolaan yang berorientasi pada tegak kayu (timber oriented) menjadikan posisi dan peran hutan dan masyarakat sekitar sangat lemah. Saat ini pengelolaan hutan justru berorientasi pada tegakan kayu dan lahan (timber and land oriented). Devisa dan PAD yang menjadi target (out put) pembangunan adalah momok yang menjustifikasi (membenarkan) hutan dieksploitasi (dihabisi). Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Seterusnya masyarakat sekitar atau di dalam hutan menjadi objek dan pada posisi yang sangat lemah. Sering masyarakat menjadi penonton seterusnya setelah hutan hancur maka rakyat sekitar menjadi kambing hitam. Dituduh merambah dan pelaku perusakan hutan.

Potret carut marut (kebablasan) apalagi pasca otonomi daerah, daerah begitu bersemangat menghabisi hutan alam yang memang tinggal tebang dan tidak pernah menanam. PAD = pokoknya ada diut, pokoknya ada pemasukan ke kas dan pundit-pundi pejabat. Seterusnya Petani Simalungun sebanyak 56 orang menjadi korban penangkapan, penahanan dan beberapa divonis oleh Pengadilan Negeri Simalungun bersalah. Petani Labuhan Batu sekarang ditahan di POLDA SU karena dituduh menduduki dan merusak kebun sawit PT.SLJ (sawita leidong jaya) yang notabene berada dalam kawasan hutan lindung dan konservasi (hutan register 4/KL). Mengapa PT.SLJ tidak ditindak?

 Peran Rakyat Dalam Pengelolaan Hutan

Justru Negara telah gagal dalam mengelola hutan. Hukum lingkungan belum mampu menjamin kelestarian hutan. Pemilik Modal tidak bisa diharapkan memenuhi kesejahteraan karena memang prinsip kapitalis adalah laba dan keuntungan dengan modal yang minim. Dalam kondisi ini peran rakyat sangat penting untuk dikuatkan. Sesunguhnya peran ini telah dijamin dalam konstitusi Negara kita. UUD 1945 Bumi dan Air serta Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan sebesarnya demi kemakmuran rakyat. Tujuan pengelolaan (pembangunan) sumber daya alam (baca: hutan) jelas adalah kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Rakyat dalam arti seluruh rakyat. Namun dalam implementasi Negara atau Pemerintah perlu ada untuk melindungi masyarakat yang tidak memiliki akses dan posisi yang lemah sehingga disini perlu ada regulasi atau peraturan yang sifanya memastikan kemakmuran secara seimbang dan berkelanjutan. Jika memang tujuan seperti ini yang akan dicapai maka RAKYAT secara langsung yang harus dikuatkan peran dan haknya dalam konteks pengelolaan yang adil dan lestari. Negara perlu membuka partisipasi rakyat sekitar hutan dalam menentukan perencanaan, pemanfaatan dan pengelolaan yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Peran ini sangat mungkin dilakukan karena Rakyat sekitar hutanlah yang akan menikmati pemanfataan hutan secara adil dan lestari. Partisipasi ini harusnya diwujudkan dalam komunitas pengelolaan hutan yang memiliki system dan mekanisme.Sistem hutan kerakyatan adalah sebuah model yang dapat mengakomodasikan kepentingan pemenuhan kebutuhan secara ekonomi, ekologis, social dan nilai sakral hutan.

Model-modal ini sesunguhnya telah ada. Misalnya Dinas Kehutanan Simalungun bersama NGO/LSM tahun 2000 pernah secara bersama memberdayakan masyarakat sekitar hutan dengan mengelola hutan yang gundul/kritis dengan tanaman ekonomis seperti kemiri, jengkol, petai, durian, palawija, dll. Ini adalah kearifan lokal yang tumbuh di daerah ini. Toh, hutan sudah gundul masyarakat membutuhkan hutan untuk kehidupannya. Secara ekologis, tanaman masyarakat ini justru mampu memfungsikan sebagai penyangga dan penahan erosi. Di Tapsel, ada system hutan larangan. Di Taput ada hutan kemenyan atau Haminjon. Sistem kearifan lokal semacam ini ini seharusnya dibuka secara lebar oleh Aparat Birokrasi (Eksekutif dan Legislatif) dan tidak dinafikan. Model partisipasi aktif rakyat sekitar hutan perlu didorong dan diakomodasi dalam kebijakan daerah bukan top down seperti proyek Gerhan (gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan). Konsep HTR (hutan tanaman rakyat) yang baru-baru ini terdengar nampaknya juga akan bernasib sama dengan konsep Gerhan karena pola pendekatan yang dilakukan Pemerintah sangat top dowm dan minim transparansi sejak perencanaanya. Masalahnya sekarang apakah Pemerintah memiliki persepsi yang sama dalam melihat realitas ini dan bagaimana pula konsep pengelolaan hutan dapat berubah dari top down menjadi partisipatif?

Peran Rakyat dalam melindungi hutan sangat logis dan arif. Masyarakat sekitar tentu tidak ingin hutan rusak karena merekalah yang akan terkena dampaknya. Logika ini memang terusik ketika Negara lebih mendorong Modal (baca: pengusaha/borjuis/punay diut/mampu membayar) atau Kapital (penumpuk modal) masuk dan mengobok-obok kearifan lokal dan system nilai social (hutan) yang ada di tingkatan rakyat. Masyarakat justru sering lemah dalam posisi ini. Ketika Kapital dan Mesin Kekuasaan (Negara yang dikendalikan oleh Pemerintah) bersatu maka Rakyat tersistem dan tertindas. Sering masalah ini tidak disadari oleh semua pihak. Untuk itu, peran semua pihak untuk memposisikan rakyat sebagai stakeholder (pelaku utama) dalam manajemen hutan. Tentu dengan kelemahan di tingkat rakyat mulai dari informasi dan manajemen pengelolaan yang lebih modern dapat diatasi oleh kemauan baik dari Pemerintah dalam menjadikan rakyat sebagai penentu. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan motivator bagaimana rakyat mengelola hutan untuk kesejahteraanya.

Membangun Peluang dan Komitmen

Peluang-peluang ke arah ini sangat memungkinkan dilakukan. Pasca pertemuan G-8 di Jerman baru-baru ini yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu Negara yang perlu dibantu agar hutannya dapat ditanami kembali dan dijaga dari kerusakan yang terus menerus. Sebanyak 189 negara maju siap membantu Indonesia untuk mengatasi dampak pemanasan global (global warming) dengan cara menanami dan menghijaukan kembali hutan 100 s/d 500 USD per Hektar (Kompas 14 Juli 2007, hal 22). Peluang ini tidakan akan ada jika tidak ada komitmen dan pemahaman pemerintah  khususnya  pemerintah daerah dalam melihat manfaat hutan jangka panjang.

 Kabupaten Simalungun sangat berpotensi agar hutannya dapat dihijaukan kembali. Beberapa lokasi seperti register 1, 2 dan 18 bisa didorong sebagai model pengelolaan hutan yang partisipatif dan pro rakyat. Legislatif, Eksekutif, NGO dan Elemen peduli lainnya perlu duduk bersama dan memberikan komitmen untuk membangun hutan Simalungun yang adil dan berkelanjutan serta pro rakyat. Bagaimana menyakinkan public dan rakyat Simalungun bahwa Pemerintah memiliki komitmen ini. Lalu bagaimana rakyat tidak lagi dijadikan sasaran “kambing hitam” kebobrokan pengelolaan hutan selama ini. Bagaimana rakyat jangan ditangkapi, jangan dikriminalisasikan, bagaimana rakyat memiliki akses dan alat produksi (tanah) untuk kesejahteraanya sesuai dengan amanat UU Agraria No.5 tahun 1960. Objek land reform (distribusi) tanah untuk rakyat dapat dilakukan di dalam kawasan hutan yang sudah dikelola rakyat secara lestari. Mekanisme, pembatasan hak menguasai tanah, tanah absente (tanah kelebihan) perlu dibangun pemahan konsep yang jelas dan tegas. Hak kelola rakyat perlu dijamin. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada perlu digali sebagai sebuah system nilai pengelolaan hutan. Simalungun memiliki nilai-nilai ini. Bagaimana nilai ini direvitalisasi (dibangkitkan/ditegakkan). Bagaimana rakyat mampu dan mengorganisir dirinya agar nilai kolektifitas menjadi pijakan dalam pengelolaan hutan yang arif dan bijaksana. Intinya bagaimana menempatkan rakyat sekitar hutan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan yang adil dan lestari. 

Medan, 24 Juli 2007

Hardi Munthe

Direktur Eksekutif

WALHI Sumatera Utara

2006-2008

Leave a comment »

PT.TPL/IIU SEROBOT TANAH ULAYAT DI HUMBANG

PERNYATAAN SIKAP DAN TUNTUTAN MASYARAKAT ADAT MARBUN
YANG TERGABUNG DALAM KELOMPOK TANI KEMENYAN KECAMATAN POLLUNG KAB.HUMBANG HASUNDUTAN PROPINSI SUMATERA UTARA

HANYA DISINI KUPERSEMBAHKAN SELURUH JIWA RAGAKU, DAN KUPASTIKAN TAK AKAN ADA YANG MAMPU MEREBUTNYA DARIKU !

“Tano dohot tombak haminjon na pinukka ni da oppung i do ngolu-ngolu ni dak-danak dohot na mangodang ikkon do tapartahanton sahat ro di nalao mate”
Kemenyan adalah kekayaan dan menjadi kebanggaan tanah leluhur kami karena Kemenyan dapat tumbuh dan menghasilkan dengan kwalitas tinggi hanya di kabupaten Humbang Hasundutan khususnya di kecamatan Pollung, kecamatan Parlilitan dan kecamatan Sijamapolang. Kemenyan telah menjadi komoditi pertanian/perkebunan unggulan di daerah ini sejak zaman penjajahan Belanda.

Khusus di kec. Pollung Kab. Humbang Hasundutan (Humbahas) Prop.Sumatera Utara, budidaya Kemenyan telah dilakukan oleh masyarakat adat Raja Bius Marbun yang terdiri dari marga Lumban Batu, Banjar Nahor dan Lumban Gaol beserta marga boru dan marga na ro, sejak tahun 1817. Pada awalnya, Kemenyan digunakan hanya sebagai bahan baku obat-obatan dan bahan-bahan persembahan pada upacara adat ataupun kegiatan spiritual.

Namun sejak tahun 1920-an, nenek moyang kami mulai mengetahui bahwa Kemenyan merupakan komoditi yang bisa diperdagangkan sehingga mereka mulai memberi perhatian khusus untuk tanaman Kemenyan. Sejak masa itu sampai sekarang, Kemenyan menjadi sumber kehidupan dan penghidupan utama bagi masyarakat adat yang tinggal di daerah ini. Saat ini, kebun Kemenyan di kec.Pollung, kab. Humbang Hasundutan seluas + 3500 Ha dan dikelola oleh + 1500 KK yang tersebar di 11 desa, yakni : Desa Hutajulu, Hutapaung, Pollung, Riaria, Pandumaan, Sipituhuta, Aek Nauli I, Aek Nauli II, Parsingguran I, Parsingguran II dan Pansur Batu. Ke-sebelas desa ini adalah merupakan wilayah tanah adat marga Marbun.

Perlu kami sampaikan, bahwa mulai dari nenek moyang kami, hingga kami sekarang (generasinya yang ke-12) sebagai pemilik saat ini, tidak pernah memberikan tanah adat maupun tombak (hutan/kebun) kemenyan milik marga Marbun kepada pihak manapun. Akan tetapi setelah kami menuntut penebangan pohon kemenyan yang dilakukan TPL, oleh Dinas Kehutanan (pemerintah) mengatakan bahwa tombak kemenyan milik kami telah masuk dalam kawasan register 41 yang dijadikan dasar oleh pemerintah cq menteri kehutanan untuk memberikan tanah tersebut kepada PT. TPL, melalui SK Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1992 tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT.IIU seluas 269.060 Ha dan SK Menhut No. SK.351/Menhut-II/2004 tentang perubahan kedua atas keputusan Menhut no. 493/Kpts-II/1992 tentang pemberian HPHTI kepada PT.IIU, juga SK Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara seluas + 3.742.120 Ha, serta keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara No: 522.21/684/IV tentang pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman tahun 2006 PT.TPL Tbk.

Berdasarkan ijin-ijin yang diberikan Menteri Kehutanan inilah PT. TPL melakukan perampasan dan perambahan kebun kemenyan milik kami selaku pewaris tanah adat Marbun. Perampasan lahan dan perambahan/penebangan kemenyan ini oleh TPL telah meresahkan kami (keturunan Marbun) sebagai pemilik kebun Kemenyan. Hal serupa ini sebelumnya juga sudah pernah terjadi yakni pada tahun 1992 dan tahun 1998, pada saat itu PT. TPL merampas tanah dan merambah kebun kemenyan kami secara paksa dengan menggunakan kekuatan aparat TNI dan Kepolisian Republik Indonesia.

Berbagai upaya penyelesaian sudah kami lakukan namun pemerintah (mulai dari pusat hingga daerah), Legislatif (mulai dari DPR RI hingga DPRD Kab. Humbahas dan PT. TPL tidak pernah serius untuk menyelesaikan permasalahan ini bahkan terkesan berusaha untuk mem peti es kan tuntutan kami.

Berangkat dari kondisi ini, kami masyarakat adat Marbun melihat dan menyimpulkan bahwa pemerintah jelas-jelas telah mendukung (dengan melihat ijin-ijin yang dikeluarkan) tindakan TPL yang telah melakukan perambahan hutan, perampasan tanah adat milik marga Marbun. Karena itu kami meminta agar pemerintah dapat dengan segera memberikan perhatian yang serius untuk menyelesaikan masalah ini dengan mencabut ijin-ijin tersebut di atas yang berkaitan dengan tanah adat milik marga Marbun.

Sekali lagi kami tegaskan, bahwa tanah atau kebun kemenyan kami merupakan tanah adat marga Marbun yang sudah dimiliki dan dikelola secara turun temurun (sudah 12 generasi). Karena itu harus tetap dipertahankan, sebab kebun kemenyan merupakan sumber kehidupan dan penghidupan utama bagi kami. Oleh karena itu, perampasan tanah adat Marbun dan perambahan kemenyan yang dilakukan oleh PT. TPL sama artinya membunuh generasi marga Marbun secara perlahan-lahan.

Berdasarkan dari kondisi obyektif, maka kami menyatakan sikap dan tuntutan sebagai berikut :
1. HENTIKAN PERAMPASAN TANAH ADAT milik marga MARBUN, PERAMBAHAN KEMENYAN, PERAMBAHAN KAYU ALAM, DAN PEMBUKAAN JALAN yang melalui tombak kemenyan milik masyarakat adat marga Marbun oleh TPL dan pihak manapun;
2. BEBASKAN TANAH ADAT MARBUN DARI REGISTER 41 DAN HPHTI PT. TPL;
3. GANTI RUGI TERHADAP KEBUN KEMENYAN (pohon kemenyan) YANG TELAH DIRAMBAH PT. TPL
Demikian pernyataan sikap dan tuntutan ini kami sampaikan.

Pollung, 20 Mei 2007
Kelompok Tani Kemenyan Kec. Pollung

Guntur Sariaman Simamora
Devisi Propaganda dan Kampanye
Jalan Lintas Sidikalang-Doloksanggul Simpang Tiga Kec. Pollung
Contact Persons;
Jannus atau Guntur atau Lambok
e-mail : basis_progrev@plasa.com

Turut Mendukung ;
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia
Sumatera Utara

Hardi Munthe
Direktur Eksekutif
Jalan Sukaria No.19 (stm) Medan 20146
Tel/Fax : 061- 4553430

Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM)

Arifin Telaumbanua, SH
Sekrataris Eksekutif

Leave a comment »

SK MENHUT 44/2005 MASIH BERMASALAH

Press Release : No.07/PR/WSU/V/07
IMPLEMENTASI SK MENHUT 44 TAHUN 2005 :
BOM WAKTU BAGI RAKYAT (PUBLIK) SUMATERA UTARA

Carut marut kebijakan kehutanan masih menjadi akar mendasar problem kehutanan Indonesia. Menteri Kehutanan RI mengeluarkan SK. No. 44 tahun 2005 tertanggal 16 Februari 2005 tentang penunjukan kawasan hutan di wilayah provinsi sumatera utara seluas ± 3.742.120 Ha. Kebijakan bombastis ini telah menimbulkan polemic dan rasa takut yang luar biasa khususnya bagi rakyat Sumatera Utara.

Hasil kunjungan lapangan ke beberapa kabupaten yang dilakukan tim WALHI Sumatera Utara selama 1 bulan sejak April s.d Mei 2007 menyimpulkan bahwa kebijakan ini sangat potensial menimbulkan bom waktu dan konflik yang sewaktu-waktu dapat meledak dan meledak. Beberapa wilayah krisis yang dikunjungi oleh tim WALHI Sumut adalah Kabupaten Simalungun (Gunung Simbolon Register 1, 2 dan 18), Asahan (Register 5A Nantalu), Labuhan Batu (Register 4 KL), Tobasa, Dairi dan Tapsel. Sebagai contoh di Kabupaten Simalungun dimana rakyat yang bermukim di register 1 dan 2 sejak tahun 1979 secara turun temurun tinggal dan hidup disana. Namun dengan adanya operasi hutan lestari tahun 2006 yang memakai topeng SK 44 tahun 2005 total 56 orang warga telah berhadapan dengan hokum (dituduh, ditangkap dan diadili) dengan tuduhan menduduki kawasan hutan tanpa ijin. Tak pelak pengalaman pahit ini telah membuat keresahan dan beban psikologis bagi kehidupan masyarakat sekitar. Padahal jauh sebelum keluar SK 44 dan jauh sebelum rezim orde baru berkuasa kawasan tersebut sudah gundul dan kritis. Warga mengusahai dan menguasai lahan dengan menanam tananam pangan seperti kemiri, mangga, duria, palawija, dll sehingga kawasan tersebut terlihat hijau malah ditangkap dan diadili oleh hokum. Sementara di Nantalu Asahan, Kepala Desa Padang Mahondang Kecamatan Pulau Rakyat malah mengeluarkan surat bernomor 420/57/PM/2007 tertanggal 31 Januari 2007 yakni larangan terhadap masyarakat agar tidak mengelola kawasan hutan Nantalu. Padahal jauh sebelumnya didalam kawasan hutan tersebut sudah gundul karena dirambah dan dikuasai oleh pemilik modal seperti JT.S, Anggota DPRD Asahan, Haji Z, Aeng, Aan M, dll mencapai puluhan ribu Ha namun tidak pernah ditindak dan dilarang oleh Pemerintah atau Aparat terkait. Disisi lain, hal sama terjadi di Air Hitam dan Kualu Hulu Kab. Labuhan Batu (perbatasan dengan ASahan) yang dikenal dengan kasus Graha Dura, dimana kawasan hutan lindung dan konservasi disebut register 4KL telah digarap oleh PT. Sawita Leidong Jaya mencapai ± 18.000 Ha namun tidak pernah ditindak dan diadili oleh Aparat Hukum terkait. Sementara rakyat yang mencoba mengusahai untuk program ketahanan pangan (pertanian) ditindak dan dituduh menduduki lahan hutan tanpa ijin. Di Labuhan Batu kasus Kualuh Leidong dimana dinas kehutanan Labuhan Batu tiba-tiba saja mengklaim/memasang plank bahwa kawasan tersebut adalah kawasan hutan Negara dengan status hutan lindung, agi-lagi berdasarkan SK Menhut No.44 tahun 2005. Hal ini membuat keresahan luar biasa bagi masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Padahal jauh sebelum kemerdekaan diproklamirkan masyarakat Kualuh Leidong sudah hidup dan berketurunan di lokasi tersebut dan bahkan sarana social, pemerintah (seperti kantor camat, kantor desa, dll) sudah sejak lama berdiri serta daerah ini terkenal dengan lumbung padi Labuhan Batu. Tak pelak hal ini membuat 2000-an KK warga Leidong merasa ketakutan akan digusur oleh adanya kebijakan SK Menhut No. 44 tahun 2005. Paling berbahaya, menurut SK Menhut No.44 tahun 2005 ada 14 Kecamatan atau 74 Desa/Kelurahan di Kabupaten Labuhan Batu yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Artinya hampir 2/3 Kabupaten Labuhan Batu adalah kawasan hutan lindung sesuai SK No.44 tahun 2005 dan semuanya siap-siap untuk digusur, ujar Hardi Munthe Direktur Eksekutif yang turun ke lokasi rawan baru-baru ini.
Pemerintah seharusnya hati-hati dan realistis jika ingin membuat kebijakan, kebijakan SK Menhut No.44 tahun 2005 adalah kebijakan bombastis dan merupakan bom waktu yang sekarang sudah siap meledak. Untuk itu, Pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan, Dinas Kehutanan, BPN, Dinas Tata Ruang, dan aparat terkait harus proaktif dan realistis serta berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ini. Keluarnya SK 44 tahun 2005 ini adalah paradoksal dimana dalam kondisi pertumbuhan penduduk dan meluasnya pembukaan kawasan hutan masih menetapkan bahwa hutan Sumatera Utara seluas 3,7 Juta Hektar. Anehnya, sejak zaman Belanda sampai sekarang luas hutan Sumatera Utara tidak berkurang. Padahal jika dilihat lagi dalam Perda No.7 tahun 2003 tentang RTRWP luas hutan Sumatera Utara seluas 3,679 Juta hektar, ada perbedaan luasan. Disini, Pemerintah membuat kebijakan yang kacau dan tidak realistis serta tidak valid. Sesuai UU Kehutanan No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan pasal 15 seharusnya pemerintah segera melakukan tahapan pengukuhan kawasan kawasan hutan mulai dari penunjukan, penatabatasan, pemetaan dan penetapan. Dalam proses tahapan ini seharusnya Pemerintah tidak top down tetapi harus membuka ruang partisipasi public khususnya masyarakat sekitar hutan dan pihak-pihak yang konsern isu hutan dan lingkungan untuk ikut terlibat dalam perencanaan, implementasi, pengawasan dan monitoring kebijakan manajemen penataan (ruang) kehutanam yang dimulai dari proses pengukuhan. Hal ini sangat dimungkinkan jika melihat PP No. 69 tahun 1996 tentang partisipasi masyarakat dalam penataan ruang.

Batas fisik hutan tidak jelas dan Penataan Hutan Yang Masih Pro Modal
Akar permasalahan kehutanan saat ini adalah tidak jelasnya batas fisik hutan, sehingga penggarapan-penggarapan hutan dan pemberian ijin-ijin oleh Pemerintah terhadap ekspansi perkebunan sangat kacau balau dan tumpang tindih dengan kawasan hutan dan hak masyarakat lokal/adat. Patok hutan zaman Belanda sudah tidak terlihat lagi dan semuannya sudah tidak jelas sehingga harus segera dilakukan kesepakatan antara Negara dengan rakyat terkait dengan batas-batas hutan, mana yang menjadi wilayah kelola Negara dan wilayah kelola rakyat. Negara harus menjamin hak kelola rakyat yang diakui oleh Negara sehingga jelas alat produksi rakyat dalam memenuhi kesejahteraannya. Mandat UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 adalah jelas, distribusi tanah yang adil bagi rakyat, rakyat adalah rakyat yang langsung mengerjakan lahan untuk kesejahteraanya bukan rakyat yang menumpuk modal/kapitalis. Selama ini yang terjadi adalah Negara lebih berpihak kepada kepentingan kapitalis dan memberi ruang luas bagi modal untuk mencaplok wilayah hutan sementara masyarakat lokal dan masyarakat adat tidak diakui dan malah ditindas serta dikebiri alat produksi sehingga menjadi buruh tani di tanahnya sendiri. Implementasi kebijakan kehutanan dalam pengukuhan kawasan hutan haruslah memandang rakyat yang secara arif dan bijaksana mengelola hutan. Kebijakan kehutanan yang berkeadilan dan pro rakyat dengan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan hidup sangat dinantikan rakyat. Pemerintah dalam hal ini Menteri Kehutanan, Dinas Kehutanan, BPN dan Pemerintah Daerah serta apparatur terkait/berkompeten harus berkordinasi untuk mewujudkan pengelolaa hutan yang pro rakyat dan berkeadilan.

Untuk itu, WALHI Sumatera Utara sebagai bagian dari factor pendorong perwujudan pengelolaan sumber daya alam (hutan) yang pro rakyat dan lingkungan hidup terus akan melakukan upaya-upaya antara lain inventarisir masalah terkait hutan register, mengawal implementasi pengukungan hutan Sumatera Utara termasuk dakam waktu dekat akan bersama elemen konsern lainnya mendorong dialog public yang mendudukkan semua pihak mulai dari pemerintah (Gubernur, Dinas Kehutanan, Bupati, BPN) DPRD, NGO/LSM, rakyat sekitar hutan, aparat hokum untuk mencari solusi terhadap penataan dan pengelolaan hutan Sumatera Utara, juga tetap mengkritisi implementasi SK 44 tahun 2005, implementasi land reform dan mengajak peranserta rakyat dalam mengontrol kebijakan yang pro rakyat dan lingkungan hidup.

Wassalam,
Kontak Info :

Hardi Munthe
Direktur Eksekutif
Jalan Sukaria No.19 (stm)
Medan 2146
Tel/Fax : 061 455 3430

Leave a comment »

KAPOLDASU HARUS SERIUS KASUS HUTAN SIMALUNGUN

PRESS RELEASE
No.04/PR/WSU/I/07
WALHI SUMATERA UTARA MEMINTA :
KAPOLDASU UNTUK SERIUS MENANGANI
KASUS “PEMBABATAN” KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN SIMALUNGUN SUMATERA UTARA

Berbagai upaya elemen NGO di Kab. Simalungun Propinsi Sumatera Utara yang konsern terhadap pembongkaran kasus-kasus pembalakan hutan (destructive logging) yang dilakukan oleh pejabat dan pemodal dengan modus illegal logging, pencaplokan hutan dan pembukaan kebun sawit harus menjadi perhatian serius KAPOLRI melalui KAPOLDA Sumatera Utara dan Dinas Kehutanan Sumut (selaku wakil pemerintah/Dephut), ungkap Hardi Munthe Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara. WALHI Sumatera Utara adalah sebuah forum yang beranggotakan 45 ORNOP (organisasi non pemerintah) yang konsern terhadap pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang adil dan berkelanjutan serta pro rakyat. WALHI Sumatera Utara bersama elemen NGO/Ornop Simalungun memberikan apresiasi yang sangat serius untuk mengungkap dan membongkar sindikasi mafia yang selama ini tidak tersentuh secara serius oleh aparat hukum di Simalungun. Beberapa Ornop Simalungun baru-baru ini telah mengirimkan daftar nama “pembabatan” kawasan hutan Simalingun kepada Mabes POLRI melalui Wakabareskrim Kriminal Irjen Polisi Goris Mere. Dengan demikian harapan public Sumatera Utara khususnya Simalungun agar pengusutan kasus pembalakan hutan dalam tiga kategori (illegal logging, pencaplokan kawasan hutan dan pembukaan perkebunan sawit di kawasan hutan lindung) dengan memanfaatkan rakyat lemah sebagai tameng pejabat dan pemilik modal dapat terungkap dan diusut tuntas. Aparat hokum khususnya POLDASU dan PPNS Kehutanan konsisten mengusut otak pelaku pembalakan hutan Simalungun sesuaai dengan ketentuan UU N0. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan aturan formal lainnya. Setidaknya ada 17 orang nama pejabat dan pemilik modal terkait pembabatan hutan telah dilaporkan oleh NGO Simalungun kepada Mabes POLRI sehingga diharapkan Mabes POLRI dan POLDA Sumatera Utara sebagai atasan POLRES sesegera mungkin memproses laporan ini. Kita yakin POLRES tidak mampu sendirian mengusut persoalan semacam ini, karena akan terjadi banyak interenst dan tekanan politis di wilayah ini. Hal ini sudah menjadi pengalaman di berbagai daerah di Sumatera Utara terkait pengusutan illegal logging. Transparansi dan akuntabilitas aparat hokum terhadap penanganan kasus ini sangat menjadi domain (titik) penting dan sangat dinantikan oleh publik Sumatera Utara dalam pengusutan destructive logging, ujar Hardi. Kita juga mendorong Dinas Kehutanan Propinsi agar proaktif terlibat dalam pengungkapan kasus ini karena kawasan lindung/hutan lindung seperti kawasan register adalah masih kewenangan pusat sesuai aturan kehutanan.

WALHI Sumatera Utara mencatat laju deforestasy (pengurangan luasan hutan) SUMUT dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mencapai 152.000 hektar per tahun. Artinya setiap hari seluas 420 hektar hutan Sumut habis dibabat oleh aktifitas illegal logging dan legal logging. WALHI Sumatera Utara mempredikasi jika kasus-kasus pembalakan hutan seperti di Simalungun ini tidak disikapi secara sangat serius oleh aparat hokum dan Pemerintah terkait maka akan menjadi preseden buruk bagi wajah perhutanan Indonesia yang carut marut. Hampir 70 persen hutan Sumatera Utara dalam kondisi rusak parah. Pemerintah juga diminta untuk melakukan upaya kordinatif dan terkonsolidasi untuk mengatasi masalah perhutanan di Sumatera Utara. Mengacu kepada Perda No.7 tahun 2003 tentang RUTRW Propinsi Sumatera Utara, memiliki luas hutan 3,679 Juta hektar sudah mengalami degradasi (penurunan) baik secara kuantitas (luasan) dan kualitas yang sangat tinggi. Saat ini hutan yang dapat dipertahankan tinggal hutan/kawasan lindung seluas 1,5 Juta Hektar yang tersebar di beberapa kabupaten. Itupun (kawasan lindung) seperti taman nasional (leuser dan batang gadis), cagar alam, suaka marga satwa dan hutan lindung seperti register 1,2 18 yang di Simalungun dan di lokasi lain seperti Nantalu di Asahan dan Labuhan Batu, dll mengalami kerusakan yang sangat drastic oleh aktifitas illegal logging maupun legal logging. Beberapa aktifitas yang mengancam hutan lindung ini antara lain pembukaan perkebunan skala besar, pertambangan, ekspansi lahan, dll. Dampak rusaknya hutan sebagai penyangga kehidupan, resapan air dan penahan erosi akan menjadi fakta yang tak terbantahkan.Berbagai bencana ekologis seperti banjir, longsor, kekeringan dan perubahan iklim mikro setiap tahun mengancam perikehidupan rakyat Sumatera Utara. Terakhir banjir Langkat dan Longsor Madina adalah potret buruk pengelolaan hutan yang berdampak pada korban yang sangat besar. Ditambah bencana Bahorok 2003 adalah bukti nyata dampak rusaknya ekosistem hutan sebagai penyangga kehidupan.

Kita tidak menginginkan kawasan lindung seperti di register 1, 2 dan 18 di Simalungun terus dibiarkan rusak dan pejabat serta mafia (pemodal) yang terlibat dibiarkan bebas berkeliaran. Adalah logika yang tidak masuk akal jika rakyat kecil yang menjadi target/korban penangkapan OHL (operasi hutan lestari) dan dipersalahkan sementara pejabat dan pemodalnya tidak tersentuh oleh hokum. WALHI Sumatera Utara dan NGO/Ornop Simalungun meminta aparat hokum dan Pemerintah untuk secara adil dan tidak lagi melindungi mafia hutan yang mengalihfungsikan hutan register di Simalungun menjadi perkebunan sawit yang sangat luas. Harus disadari oleh semua pihak khususnya Pemerintah bahwa persoalan ini juga tidak terlepas dari kebijakan, pengawasan dan penegakan hokum yang sangat lemah. Selain itu adanya pembiaran dan kelalaian Pemerintah tehadap persoalan semacam ini menjadi pelajaran berharga sebagai semangat dalam pengelolaan hutan yang pro rakyat dan lingkungan hidup ke depan.
Karena kompleksitas permasalahan perhutanan di Sumatera Utara khususnya di Simalungun, maka ke depan WALHI Sumatera Utara dan beberapa elemen NGO/Ornop akan mengajak semua pihak khususnya rakyat sekitar dan pemerintah yang konsern dengan permasalahan ini untuk duduk bersama dan mencari solusi permasalahan. Selain itu kita juga akan mendesakkan POLRI melalui POLDASU agar penanganan kasus pembabatan hutan Simalungun dengan ketiga kategori (illegal logging, pencaplokan kawasan hutan dan pembukaan kebun sawit dalam kawasan hutan) yang berlangsung saat ini dapat diusut dan menyentuh otak pelakunya, tambah Ir. Agus Marpaung, dan Jusniar Siahaan, SH, Dewan Daerah WALHI Sumatera Utara.

Pematang Siantar, 27 Januari 2007
Kontak Info :

Hardi Munthe Jusniar Siahaan, SH Ir.Agus Marpaung
Direktur Eksekutif Dewan Daerah Ketua Dewan Daerah

Anggota WALHI Sumatera Utara di Siantar-Simalungun : Eltrans, YLBHK, Cinta Desa, Bina Insani, YPSM, LPM Haranggaol, FKPM, Eka Bhakti, Bina Yasa, CCE, CDF, CBR, Daya Lestari.

Leave a comment »

SAATNYA MANAJEMEN DAS BERBASIS RAKYAT

Press Release : No.06/PR/WSU/IV/07
PEMERINTAH HARUS MEWUJUDNYATAKAN
MANAJEMEN DAS BERBASIS MASYARAKAT

Relitas pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) atau Sungai di Indonesia masih menerapkan manajemen berbasis modal/kapital dan state (negara) dan bahkan nampaknya Pemerintah belum mampu menerapkan manajemen pengelolaan sungai yang dapat menjawab secara utuh aspek ekologis, ekonomis, social yang komprehensif. Banjir dan kekeringan yang terjadi di Jakarta adalah gambaran tidak adanya kebijakan negara yang lebih serius mengelola sumber alam atau sungai sebagai sebuah ekosistem yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara langsung. Banjir Bahorok 2003, Banjir Medan 2001-2002, Banjir Besitang 2006, adalah sebagian dampak dari buruknya pola dan pendekatan pengelolaan sungai. Akar persoalannya adalah, pola dan pendekatan yang dilakukan masih saja berorientasi kepada nilai ekonomo capital sungai, sehingga kebijakan yang ada masih berpihak atau pro terhadap modal/capital yang ingin mengekspolitasi sungai, ujar Hardi Munthe, Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara.

UU No.7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air juga tidak terlepas dari jeratan kepentingan modal yang ingin menguasai sumber daya air (sungai) untuk kepentingan akumulasi keuntungan. Dengan demikian maka tiap kebijakan yang lahir hanya menguntungkan pemodal. Pola dan pendekatan yang diciptakan oleh negara tidak mengherankan sering berpihak kepada kepentingan ekonomi kapital. Tak jarang DAS atau Sungai hanya sebagai sub-ordinasi (bagian kecil) dari manajemen ekonomi modal. Hal ini mengakibatkan Sungai-Sungai di Indonesia diposisikan sebagai objek-benefit (objek yang menguntungkan) untuk mendukung industri/capital.

Fungsi Sosial/Cultural DAS/Sungai
Disorientasi pengelolaan sumber alam DAS/Sungai yang pro modal menjadikan masyarakat sepanjang Sungai dalam posisi yang tidak menguntungkan dan sering menjadi korban. Sebagai misal DAS Deli yang memiliki panjang ± 82 KM dengan daerah tangkapan air 48.162 KM2 memiliki luas 8.469 Ha (BPDAS tahun 2003) adalah sebuah ekosistem tempat hidup ribuan keluarga yang menggantungkan dan masih memanfaatkan Sungai. Namun sering masyarakat tidak pernah terlibat dalam penentuan kebijakan mulai dari perencanaan, implementasi, evalusi dan pengawasan. Hal ini menimbulkan konflik kepentingan masyarakat dan negara. Masyarakat seharusnya dilibatkan dalam manajemen DAS sehingga pendekatan dan pola manajemen partisipatif yang mengarusutamakan rakyat sebagai stakeholder adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari jika negara ingin mengelola sungai secara adil dan berkelanjutan, tambah Hardi Munthe. Nampaknya, pola kebijakan pengelolaan mulai dari perencaan, penataan, pengawasan yang dilakukan masih bersifat parsial dan sektoral, sehingga kordinasi pengelolan sungai antar Pemerintah juga masih kacau balau.

Dalam kondisi realitas kekacauan manajemen dan orientasi DAS maka rakyat dan sungai dalam posisi menjadi sasaran eksploitasi secara tidak terkendali. Maka, pendekatan topdown dan egosektoral harus sudah direformasi dan ditinggalkan. Pola keberpihakan kepada kepentingan modal/industri tanpa memperhatikan aspek social masyarakat adalah suatu kekeliruan dan harus dirubah. Pemerintah harus menempatkan masyarakat sekitar Sungai sebagai Subjek utama dan menentukan dalam manejemen DAS berbasis masyarakat. Untuk itu, WALHI meminta kepada Pemerintah dan Legislatif Propinsi untuk melahirkan Perda Pengelolaan Sungai yang berbasis masyarakat dan ekosistem. Hal ini sangat penting untuk menghindari ego sektoral, pengelolaan lintas batas administrasi, partisipasi rakyat, budaya/culture masyarakat Sumatera Utara yang hidup berdampingan dengan sungai. Kebijakan ini harus segera diwujudnyatakan jika tidak ingin bencana (banjir, kekeringan), konflik social, pelanggaran-pelanggaran terus terjadi.

Proses penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran yang terjadi misalnya di Sungai Deli oleh Kepolisian haruslah menjadi bagian integral dari manajemen control terhadap pengelolaan DAS. Untuk itu, ini perlu dikawal untuk memastikan bahwa hukum lingkungan konsisten ditegakkan, ujar Ferry MS Ritonga selaku Kordinator Gerakan Lingkungan Rakyat Medan (GELIAT Medan).

Dengan demikian pola manajemen integral dan kordinatif secara utuh dari semua aspek baik social, ekologis, ekonomi, hukum, kebijakan haruslah terus didesakkan agar tidak parsial dan sektoral karena pengelolaan DAS tidak bisa dibatasi oleh wilayah administrative tetapi harus pendekatan sistem integral dalam satu kesatuan ekosistem yang utuh. Disini perlu sekali adanya sebuah kebijakan daerah Perda Propinsi yang diharapkan mampu menjawab akar persoalan mendasar.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi atensi semua pihak khususnya Pemerintah terkait.

Salam hijau,
Kontak info :

Hardi Munthe
Direktur Eksekutif
Jalan Sukaria No. 19 (stm) Medan 20146
Tel/Fax : 061 455 3430

Leave a comment »