Archive for August, 2007

Menhut: Industri Belum Mau Sisihkan Laba untuk Lingkungan

Menhut: Industri Belum Mau Sisihkan Laba untuk Lingkungan

Jakarta, (Analisa)

Menteri Kehutanan MS Kaban mengkritik industri yang sampai kini belum mau menyisihkan keuntungan untuk pembayaran jasa lingkungan di daerah penghasil air dan oksigen.

Padahal langkah itu penting untuk mendukung kelestarian usaha mereka sendiri, kata Menhut di Jakarta, Rabu.

“Saat ini belum banyak industri yang mau menyisihkan keuntungannya untuk berperan dalam kelestarian lingkungan,” katanya.

Dia menuturkan, pembangunan yang berkelanjutan harus memerhatikan hubungan yang serasi antara daerah hulu dan hilir. Sayangnya, daerah hulu yang merupakan produsen jasa lingkungan, seperti air dan oksigen, sering kali hanya menanggung sendirian biaya pemeliharaan lingkungan.

Kaban mengatakan, keberlanjutan dunia usaha juga sangat dipengaruhi oleh adanya hubungan hulu dan hilir. Kondisi hulu yang baik akan menjamin keberlanjutan berusaha dari dunia usaha yang umumnya berada di hilir.

“Industri sangat membutuhkan kualitas dan kuantitas air yang memadai dan lestari untuk proses produksinya. Hal itu hanya akan tersedia bila kondisi hulu dapat menjaminnya. Jadi, dunia usaha juga perlu peduli dengan masyarakat hulu,” tegasnya.

Dikatakannya, industri bisa bekerjasama mengumpulkan dana yang ditujukan untuk kelestarian lingkungan di daerah hulu. Kalangan industri bisa meniru langkah yang digagas oleh PT Indonesia Power dengan membentuk Eco Trust Fund Institution, kata Menhut.

Lembaga seperti ini menggalang dana untuk merehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

“Langkah PT Indonesia Power tersebut patut diapresiasi. Sudah sepantasnya industri memiliki kesadaran untuk kelestarian lingkungan,” katanya.

Eco Trust Fund Institution yang digagas Indonesia Power antara lain menggandeng Asosiasi Perstektilan Indonesia, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Universitas Pajajaran serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat.

Untuk dana awal, telah terkumpul sebanyak Rp500 juta yang akan digunakan untuk kegiatan perbaikan di daerah hulu.

Sementara itu Direktur Utama Indonesia Power, Abimanyu Suyoso menyatakan, Indonesia memiliki potensi sumber energi terbarukan yang sangat besar dan layak dikembangkan, yaitu air. Namun, degradasi lingkungan telah mengancam potensi tersebut.

“Degradasi lingkungan terutama dipicu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan laju alih fungsi lahan dan deforestasi sangat tinggi,” katanya.

Dia menuturkan, saat ini sumber energi terbarukan sesungguhnya sangat diharapkan bisa menjadi andalan untuk mengoperasikan pembangkit listrik. Terutama dengan makin meningkatnya harga energi primer, khususnya bahan bakar minyak.

Apalagi, di saat yang sama harga jual listrik kepada konsumen tidak mengalami kenaikan.

“Ketika permintaan listrik memaksa kami mengoperasikan pembangkit listri berbahan bakar minyak, maka kami harus menanggung kerugian yang sangat besar karena biasa produksi listrik yang jauh lebih besar dari harga jual kepada konsumen,” ungkapnya.

Sebagai anak usaha PT Perusahaan Listrik Negara, Indonesia Power merupakan pembangkit listrik terbear di Asia Tenggara dengan kontribusi sebesar 46 persen dari total keburuhan listrik di Jawa Bali. (Ant)

Advertisements

Leave a comment »

Banyak Perusahaan di Tapteng Tak Miliki Izin Lingkungan

Aneh, Banyak Perusahaan di Tapteng Tak Miliki Izin Lingkungan

Pandan, (Analisa)

Ternyata, masih ada perusahaan di Kabupaten Tapanuli Tengah yang tak mengantongi izin lingkungan alam sekitar usaha, baik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) bagi perusahaan yang berskala besar, maupun izin Usaha Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Usaha Pengelolaan Lingkungan (UKL) untuk perusahaan menengah dan kecil.

“Sejauh ini, hanya 4 perusahaan berskala besar di Kabupaten Tapanuli Tengah yang resmi memiliki izin Amdal, yakni PLTA Sipan Sihaporas Kecamatan Pandan, PLTU Labuan Angin Kecamatan Tapian Nauli, PLTU Sitardas (Belum dibangun) Kecamatan Badiri dan Pabrik Kelapa Sawit SGSR Kecamatan Sirandorung,” kata Kepala Kantor Badan Peneliti dan Pengendalian Dampak Alam dan Lingkungan Daerah (Bappedalda) Pemkab Tapteng, Ir Aris Sutrisno didampingi stafnya, Hermansyah ketika ditemui Analisa diruangannya.

Aris mengatakan, banyaknya perusahaan di Tapteng, sejauh ini hanya 2 perusahaan yang melayangkan permohonan pengeluaran izin UPL/UKL ke Bappedalda, kendati dilakukan baru sekitar 2 minggu lalu.

“Walaupun ada yang mengurus izin lingkungan, biasanya perusahaan yang masih baru, sebab peraturan baru sekarang setiap perusahaan yang tidak mengantongi izin lingkungan, pihak perbankan tidak akan mengucurkan kredit kepada perusahaan pemohon,” ungkapnya.

Disebutkan, minimnya kesadaran perusahaan-perusahaan untuk mengurus izin lingkungan, tidak terlepas dari ‘ketidak tegasan’ hukum mengenai gangguan alam lingkungan.

“Artinya, selama ini yang ada hanya sebuah ketentuan yang berisi, jika sebuah perusahaan telah menganggu lingkungan dan menyebabkan kerugian bagi orang lain dapat dituntut melalui persidangan ‘class action’. Sehingga kelemahannya, kalau tidak ada yang menuntut, maka perusahaan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi,” tegas Aris.

PANTAU LIMBAH DAN KOTORAN

Akibatnya, lanjut dia, perusahaan merasa ‘bebas’ membuang limbah kotor produksi tanpa melalui proses penyaringan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Namun, kata Aris, sampai sekarang pihaknya belum menemukan kerusakan lingkungan dari kegiatan perusahaan-perusahaan yang belum mengantongi izin tersebut. Sebab, Bapedalda yang bertugas memeriksa kerusakan lingkungan senantiasa memantau perkembangan limbah dan kotoran dari sisa produksi tiap perusahaan. Dan hasilnya, sejauh ini belum satupun limbah perusahaan di Tapteng yang merusak lingkungan dan kesehatan.

“Begitupun, untuk menjaga lingkungan agar tidak rusak, sebagai tanggungjawab bersama, dalam waktu dekat atau sekitar September 2007 mendatang, Bapedalda Tapteng akan mengadakan sosialisasi tentang lingkungan dengan pihak perusahaan termasuk kepada para pelajar yang ada di Kabupaten Tapteng melalui kegiatan cerdas cermat di Sekolah. Rencana kegiatan ini sudah disampaikan melalui surat kepada pihak perusahaan-perusahaan,” tandas dia. (yan)

Leave a comment »

Penindakan Perambah Hutan Diskriminatif

Penindakan Perambah Hutan Diskriminatif di Simalungun

Tanggal :  30 Jul 2007
Sumber :  Media Indonesia

“MALANG tak bisa ditolak, untung tak bisa diraih”. Barangkali itulah yang dialami Karto Sihombing, 45, penduduk Desa Bintang Maria, Kecamatan Tapian Dolok, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara (Sumut). Baru beberapa tahun tinggal di pinggiran Bukit Simbolon sudah dijadikan tersangka pelaku perambah hutan di kawasan setempat.

Tak pelak, suratan takdir dilahirkan sebagai orang tidak punya alias miskin hingga membuatnya bermukim di perkampungan Bintang Maria di areal hutan register 1 Bukit Simbolon pun disesalinya.

Bagaimana tidak? Gara-gara mencari peruntungan dengan memanfaatkan lahan bekas hutan seluas 1 hektare (ha), Karto harus merasakan dinginnya ‘sel’ kamar Hotel Prodeo. “Entah kenapa saya yang jadi korban. Inilah nasib orang tak punya, (gara-gara) membuka lahan bekas hutan ini, saya dipenjara,” ujarnya kepada Media Indonesia di Medan, pekan lalu.

Padahal, bukan dirinya saja yang bermukim di kawasan tersebut. Setidaknya masih ada 65 kepala keluarga (KK) lain yang ‘beradu’ nasib di kawasan tersebut. Jauh sebelum mereka bermukim di sana, katanya, sejumlah perusahaan sudah memelopori praktik pengambilan kayu di hutan.

Karto ditangkap pihak Kepolisian Resor (Polres) Simalungun dan Dinas Kehutanan pada 24 Agustus 2006 bersama tujuh warga lainnya. Mereka adalah Parto, Ferry, Karimin, Rama Silalahi, Ahad, dan P Matondang beserta istrinya. Bersamaan dengan mereka, tiga warga Desa Kampung Baru, Kecamatan Panombean Pane, juga digelandang polres setempat. Pada 9 Maret 2006, polres juga menangkap empat warga setempat.

Diskrimasi

Gencarnya operasi menimbulkan kegalauan warga setempat. Menurut B Sitorus, 47, tokoh masyarakat Desa Bintang Maria, warga ketakutan dan trauma setiap melihat polisi datang ke kampung mereka. Bila polisi datang, warga langsung lari bersembunyi ke hutan dan baru kembali ke desa setelah hari gelap.

Padahal, tutur Sitorus, warganya sudah turun-temurun sejak 1979 menempati kawasan itu. Tercatat ada 40 KK dari Desa Kampung Baru dan 65 KK dari Desa Bintang Maria yang ‘menumpang’ dan memanfaatkan lahan di kawasan di register 1 Bukit Simbolon seluas 23.619 ha itu.

Warga membudidayakan aneka jenis tanaman mulai dari karet, kemiri, durian, jengkol, dan petai dengan hasil Rp1 juta per bulan. Hasil pertanian itu dijual ke Kota Pematang Siantar yang berjarak sekitar 35 km dari Desa Bintang Maria dan Kampung Baru. “Dibanding pengusaha dan pejabat yang membuka puluhan ha areal hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, pendapatan warga tidak seberapa.”

Senada dengan itu, Agus Marpaung, Direktur Bina Insani juga melayangkan protes. Padahal, tandasnya, nama-nama pengusaha dan pejabat yang membuka lahan di kawasan itu terdaftar di Dinas Kehutanan (Dishut) Simalungun sebagai penguasa areal kawasan hutan register 18. “Ini bukti terjadi diskriminasi dalam penindakan perambahan hutan di Simalungun.”

Masalahnya, nama pengusaha pelaku penguasaan dan perambah hutan di kawasan itu sudah sering diekspos, tapi tidak ditindak.

Bahkan, Kepala Dishut Simalungun Bahrum Sipayung pun menantang untuk menangkap warga setempat. Menurut Sipayung, dari sedikitnya 276 warga yang berada di kawasan hutan Register 18, ada 40 orang di antaranya pengusaha dan pejabat. “Kalau mereka ditangkap, apakah masyarakat sudah siap ditangkap?” ujarnya pada dialog publik, pekan lalu. Sipayung menjelaskan, pengusaha yang terlibat di antaranya adalah Kok Liang dan Iskandar Sinaga. Pernyataan itu jelas menyulut kemarahan warga yang merasa dikorbankan pihak aparat hukum. “Seharusnya, kalau hukum mau ditegakkan, semua termasuk pengusaha Kok Liang, China Dingin, dan Edi harus diproses. Jangan kami rakyat kecil saja yang ditangkap,” protes Ruminta, salah seorang warga yang ikut dalam diskusi tersebut.

Direktur Walhi Sumut Hardi Munthe menilai ada yang salah dengan regulasi di bidang kehutanan. Buktinya, dari 56 orang yang ditangkap dan dipenjarakan karena tuduhan menduduki dan menguasai kawasan hutan yang ditunjuk SK Menteri Kehutanan (Menhut) No 44/2005, hanya 22 yang disidangkan oleh pengadilan negeri setempat. Sisanya dibebaskan karena dinilai batas hutan belum jelas.

Ujung pangkal ketidakberesan peraturan itu, jelas Hardi, bersumber pada ketidakpastian luas areal kawasan hutan. Sebelumnya, pada SK 44/2005 disebutkan luas kawasan 3.742.120 ha, namun kemudian keluar lagi SK Menhut No 201/2006 yang menyatakan luas kawasan hutan berubah. Dengan keluarnya SK 201 ini luas kawasan berkurang, menjadi 2.969.448 ha. “Mana yang mau dijadikan acuan?” (Kennorton Hutasoit/Yennizar Lubis/N-4)

Leave a comment »

Dari Perang Sunggal sampai Lahan Kuala Namu

Dari Perang Sunggal sampai Lahan Kuala Namu
Oleh Khaeruddin

Kompas, Sabtu, 30 Juni 2007 http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0706/30/Fokus/3642945.htm

Layaknya wilayah lain di Nusantara, dahulu rakyat Sumatera Utara tak pernah mengenal kepemilikan individual atas tanah. Kedatangan Belanda yang membuka perusahaan perkebunan menandai dimulainya era kepemilikan individual itu.

K Saidin, Kepala Pertanahan Kesultanan Deli, dalam buku Sengketa Tanah dan Alternatif Pemecahan Studi Kasus di Sumatera Utara (Sumut), menulis, kedatangan Nienhuys, pengusaha onderneming (perkebunan) asal Belanda ke tanah Deli, yang sekarang menjadi wilayah kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, pada Juli 1863 dianggap sebagai awal mula dari karut-marutnya sengketa tanah di Sumut.

Nienhuys adalah orang yang memperkenalkan tanah Deli ke dunia dengan membuka perkebunan tembakau, yang galur asli daunnya masih terkenal di seluruh dunia hingga kini.

Berawal dari keberhasilan Nienhuys inilah, di wilayah Karesidenan Sumatera Timur yang kini menjadi Sumatera Utara mulai berdiri perkebunan swasta asing dengan komoditas lain, seperti karet dan kelapa sawit. Perusahaan swasta asing ini menyewa lahan untuk membuka perkebunan dari sultan dan ketua masyarakat adat melalui akta konsesi.

Menurut Saidin dalam bukunya, sultan atau ketua masyarakat adat menyewakan tanah-tanah tersebut dengan tenggang waktu selama 75 hingga 99 tahun. Sultan bertindak atas nama masyarakat hukum adat dan diketahui gubernur jenderal sebagai wakil Kerajaan Belanda di Hindia Timur.

Ahli hukum agraria dari Universitas Sumatera Utara (USU), Prof Dr Muhammad Yamin Lubis, mengungkapkan, tindakan Sultan Deli menyewakan tanah adat ke perusahaan swasta asing telah mengubah konsep kepemilikan tanah di wilayah Kesultanan Deli.

“Seperti juga di wilayah lain di Indonesia, di Deli tanah itu milik Tuhan yang diberikan kepada rakyat. Atas nama rakyat, raja kemudian mengorganisasinya. Kepemilikan tanah tetap atas nama rakyat, hanya saja yang mengorganisasi raja. Ini berbeda dengan hukum agraria Barat, di mana raja adalah pemilik keseluruhan tanah,” papar Yamin.

Konsep hukum agraria Barat yang dibawa ke Deli dimulai saat perusahaan perkebunan swasta menyewa tanah langsung dari sultan tanpa melibatkan rakyatnya.

“Perusahaan perkebunan ini menyewa tanah langsung ke raja, padahal rakyatlah yang punya. Mereka membuat kontrak dengan raja sendirian. Hak-hak kepemilikan tanah mulai terindividualisasi. Jika masyarakat ingin diakui sebagai pemilik sah atas tanah, mereka harus mendaftar dan memiliki surat atau sertifikat,” ujarnya.

Perang Sunggal

Sejarah mencatat, apa yang dilakukan Sultan Deli dengan menyewakan tanah komunal kepada perusahaan perkebunan swasta asing menuai konflik berdarah.

Pada tahun 1870, Sultan Deli Mahmud Perkasa Alam memberikan tanah subur di wilayah Sunggal, yang membentang dari Pancur Batu di Kabupaten Deli Serdang hingga di pinggiran Selatan Kota Medan, sebagai wilayah konsesi perusahaan perkebunan tembakau De Rotterdam dan Deli Maschapij.

Pemberian tanah ini tanpa melalui perundingan dengan penguasa serta rakyat di wilayah Sunggal sehingga menimbulkan konflik bersenjata. Datuk Badiuzzaman Surbakti, pemimpin masyarakat Sunggal, pada tahun 1872 mengadakan perlawanan atas tindakan sepihak Sultan Deli. Perang pun pecah antara Sultan yang didukung Belanda dan masyarakat Sunggal yang dipimpin Badiuzzaman Surbakti.

Perang ini berlangsung dalam kurun waktu 23 tahun, dari tahun 1872 hingga 1895. Sejarah mencatat sengketa tanah ini sebagai Perang Sunggal. Perang ini menjadi penanda dimulainya sengketa tanah di Sumut yang melibatkan rakyat dengan perusahaan perkebunan.

Menurut Yamin, hukum agraria Barat yang dibawa Belanda juga memperkenalkan masyarakat Deli dengan konsep hak ulayat. Setelah tanah komunal mereka disewakan sepihak oleh sultan, perusahaan perkebunan memberikan tanah untuk dikelola rakyat. Tujuannya agar rakyat tidak merambah tanah yang telah dikonsesikan kepada perusahaan perkebunan.

Ketika Jepang menjadi penguasa di tanah Deli, hampir tak ada aturan soal tanah. Baru setelah Indonesia merdeka, negara mulai mengurus bukti kepemilikan tanah masyarakat maupun perkebunan.

Di Sumut, lanjut Yamin, setelah terbit Undang-Undang (UU) Darurat Nomor 8 Tahun 1954 tentang Pemakaian Tanah oleh Rakyat, pemerintah mulai mengatur bukti penguasaan tanah bekas perkebunan swasta asing oleh masyarakat.

Masyarakat mengenal kartu registrasi penggunaan tanah (KRPT), surat keterangan tanah (SKT), girik, hingga Ipeda. Di Sumut, selain surat tersebut, ada juga Grant C (controleur), bukti kepemilikan tanah yang dihadiahkan perkebunan kepada rakyat; Grant Deli Maschapij, bukti kepemilikan tanah yang dihadiahkan perusahaan tembakau Deli Maschapij; dan Grant Sultan, bukti kepemilikan tanah yang dihadiahkan sultan kepada rakyat.

Hanya saja, kata Yamin, surat tersebut tak beraturan. Ada yang keluar di atas tanah yang bukan haknya. Setelah terbit UU No 5/1960 tentang Agraria, negara memberikan kesempatan kepada pemilik surat tersebut untuk mengonversi hak mereka atas tanah dengan sertifikat, baik sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, maupun sertifikat hak guna pakai.

“Namun, yang terjadi sebelum ada konversi, tanah ini sudah diperjualbelikan dan itu tidak di lembaga yang ditunjuk UU. Akibatnya, sampai sekarang di Medan, SK Camat hampir rata menjadi masalah. Padahal, SK Camat itu bukan bukti kepemilikan, hanya surat yang menunjukkan tanah itu terletak di suatu tempat,” katanya.

Mestinya, ujar Yamin, tanah yang menjadi milik negara dikonversi menjadi hak penguasaan, tanah yang menjadi milik perkebunan dikonversi jadi hak guna usaha (HGU), dan tanah yang menjadi milik rakyat dikonversi jadi hak milik keperdataan.

“Di dalam kehidupan yang sebenarnya, rakyat kita tak pernah memiliki bukti kepemilikan tertulis. Rakyat juga tak mau berurusan dengan lembaga pemerintah yang mengatur hak mereka, seperti badan pertanahan karena takut bakal dipunguti pajak,” kata Yamin.

Rakyat vs perkebunan

Kebiasaan rakyat yang enggan memiliki bukti tertulis penguasaan mereka atas tanah menjadi bibit baru sengketa tanah ketika pemerintah menasionalisasi perkebunan swasta asing menjadi perusahaan perkebunan negara (PTPN).

Masyarakat Deli yang dulunya diberi hak ulayat oleh sultan dan perusahaan perkebunan swasta asing tak lagi bisa menikmatinya ketika perkebunan negara tak lagi mengakui hak mereka.

Rakyat kemudian menuntut haknya. Mereka tak segan menyerobot tanah perkebunan seperti yang terjadi pada konflik masyarakat Melayu Deli dengan PTPN II.

Konflik pun meluas, tak lagi antara masyarakat Melayu dan perusahaan perkebunan, seperti PTPN II, tetapi antara bekas buruh kontrak dari Jawa hingga pendatang dari Tapanuli.

Sengketa tanah yang melibatkan bekas buruh perkebunan dari Jawa dengan perusahaan perkebunan, antara lain, terjadi dalam kasus pembangunan Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang.

Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan (Bitra) yang banyak mendampingi masyarakat yang berkonflik dengan perkebunan mencatat, sengketa jenis ini terjadi merata di semua wilayah Sumut.

Di Desa Pergulaan, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, misalnya, rakyat yang dulu membuka hutan dan mendirikan perkampungan sendiri tiba-tiba tanahnya diklaim sebagai bagian dari HGU milik Perusahaan Perkebunan (PP) London Sumatera.

Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu) mencatat jenis konflik lain antara petani dan perusahaan perkebunan. Menurut Sekretaris Eksekutif Bakumsu Mangaliat Simarmata, 301 keluarga di Desa Suka Rame dan Desa Sono Martani, Kecamatan Kualu Hulu, harus kehilangan tanah akibat ditipu perusahaan perkebunan PT Sawita Leidong Jaya dan PT Grahadura Leidong Prima.

Kedua perusahaan itu menjanjikan lahan garapan baru bagi petani di kedua desa kalau mereka melepas tanah garapannya. Rakyat yang memang menggarap lahan di hutan register 4 mau memberikan tanah garapan mereka kepada kedua perusahaan tersebut. Bupati Labuhan Batu pun memberikan izin prinsip kepada kedua perusahaan membuka perkebunan kelapa sawit di hutan register 4.

Namun, janji kedua perusahaan tidak dipenuhi. Rakyat kehilangan tanah garapan. Saat mereka merambah dan merusak kebun sawit kedua perusahaan, polisi pun bergerak. Dua orang warga desa ditahan di Kepolisian Daerah Sumut.

Kasus lain adalah sengketa tanah Pando Perengan di Afdeling 13 Bandar Betsy, Kabupaten Simalungun. Masyarakat yang umumnya datang dari Pulau Samosir pada tahun 1950 menggarap bekas perkebunan Belanda yang dibiarkan telantar.

Yang mereka garap adalah rawa-rawa yang dikenal dengan istilah Pando dan tanah penghubung dengan daratan yang disebut Perengan karena bentuknya yang landai. Kini lahan yang mereka garap diklaim merupakan bagian dari HGU PTPN III. “Mereka yang mencoba menuntut kembali haknya dicap komunis,” ujar Mangaliat.

Penguasaan hutan

Jenis sengketa tanah lain yang juga terjadi di Sumut adalah penguasaan lahan oleh masyarakat di hutan yang telah gundul oleh pembalak liar. Hardi Munthe dari Walhi Sumut mencatat kasus ini terjadi di hutan register 1 Kabupaten Simalungun.

“Sebanyak 56 petani ditangkap polisi dengan alasan merambah hutan. Padahal, hutan yang mereka rambah sudah gundul oleh pembalak liar. Petani yang katanya merambah malah mendapat pembinaan dari dinas kehutanan setempat untuk mengelola hutan. Dengan alasan operasi hutan lestari, mereka malah ditangkap, sementara pengusaha yang dulu membalak sampai sekarang dibiarkan bebas,” kata Hardi.

Solusinya, menurut Hardi, rakyat diberi hak pengelolaan hutan. Hardi mengatakan, hampir semua rakyat di Sumut yang tinggal di sekitar hutan punya kearifan lokal. Di Tapanuli Selatan dikenal istilah hutan harangan (larangan), wilayah hutan yang terlarang dieksploitasi warga.

“Pengelolaan hutan bisa sustainable dan rakyat bisa mendapat keuntungan. Di Simalungun, rakyat sudah menanami bekas hutan yang gundul dengan pohon seperti kemiri, mangga, dan durian. Namun, mengapa mereka malah ditangkapi. Dengan tanaman jenis itu, daerah tangkapan air terjaga, sementara rakyat bisa dihidupi. Sementara, kalau pengusaha yang membuka hutan, bakal monokultur dengan ditanami tanaman seperti sawit dan karet,” kata Hardi.

Leave a comment »

Penebangan Pinus Dihentikan

Daerah Sumatera Utara
Penebangan Pinus Dihentikan
Rabu, 08/08/2007
KARO (SINDO) – Hasil rapat kerja gabungan Komisi A dan B dengan Dinas Kehutanan serta masyarakat Kuta Mbelin,akhirnya menyepakati dewan meminta Bupati DD Sinulingga menghentikan sementara penebangan hutan pinus di kawasan Kuta Mbelin Kec Lau Beleng.

“Dewan segera melayangkan surat meminta bupati meninjau kembali izin dan penebangan kayu harus dihentikan sementara,“ kata Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Karo, Melem Pagi Sitepu. Sebelumnya, beberapa anggota dewan sudah mengunjungi lokasi penebangan hutan pinus. Di lokasi ditemukan banyak kerancuan penerbitan izin penebangan.

Anggota DPRD Inganta Kembaren menyebut beberapa kejanggalan, antara lain lokasi penebangan hutan pinus seluas 16 ha berada tidak jauh dari sungai dan mata air. “Kerancuan lainnya dalam lokasi penebangan ada dua di desa yang berbeda tapi kenapa izinnya hanya satu,” ungkap Inganta Malem.

Hal lain yang cukup membahayakan bila penebangan kayu pinus ini dilanjutkan,apalagi kemiringan lokasi penebangan melebihi 45 derajat membuat daerah tersebut menjadi rawan bencana longsor. Kabid Kehutanan Pemkab Karo N Sianturi menyebut, izin penebangan kayu sudah sesuai prosedur yang berlaku. Pemohon sudah menyertakan alas hak tanda kepemilikan tanah berupa surat keterangan kepemilikan dari kepala desa.

“Demikian juga halnya dengan sudut kemiringan jurang di lokasi penebangan tidak melebihi dari 45 derajat,” ujar dia berargumentasi. Masih menurut Sinaturi,kayu pinus terletak di tanah hak milik warga yang suka rela melakukan penghijauan sekitar 1980 sebagai hutan produksi. (makmur sembiring)

Leave a comment »

Keterangan Saksi Beda dengan BAP

Daerah Sumatera Utara
Keterangan Saksi Beda dengan BAP
Rabu, 08/08/2007
MEDAN (SINDO) – Dua pegawai Dishut Madina yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus terdakwa kasus illegal logging Adelin Lis, di Pengadilan Negeri Medan,kemarin,memberi keterangan bertolak belakang dengan berita acara pemeriksaan (BAP).

Keterangan saksi Hanafi Hasibuan (Petugas Pemeriksa Laporan Hasil Produksi atau P2LHP) dan Zairun Harahap (Petugas P2SKSHH) bertolak belakang BAP yang dibuat tim penyidik Polda Sumut. Penuntut Umum (JPU) Harly Siregar juga mengakui adanya keterangan palsu dilontarkan kedua saksi tersebut. Keterangan bohong itu terungkap saat saksi kunci Zairun Harahap memberikan keterangannya terkait pengecekan blok lapangan (checking block) areal kayu PT KNDI.

Zairun yang pernah bekerja sebagai petugas checking block pada 2001, selain P2SKSHH di 2003 – 2004 mengatakan, pengecekan blok kayu tebangan PT KNDI yang dikerjakannya memiliki intensitas 60%. Berbeda dari keterangan di BAP yang menyatakan hasil checking block yang dikerjakannya pada 2001 lalu tercatat intensitas 100%.

Laporan checking blockyang dibuatnya dimaksudkan sebagai usulan Rencana Karya Tahunan (RKT) 2002. Keterangan bertolak belakang juga terlihat saat JPU Harly menanyai Zairun terkait pengecekan blok lapangan di 2004 untuk bahan penyusunan RKT 2005. Saksi mengatakan sudah membuat laporan pengecekan dan menekennya untuk disampaikan ke Dishut Madina.Padahal,pengakuan saksi di masa itu (2004), dirinya sedang bertugas di Medan dan tidak turun ke lapangan.

”Ini aneh,keterangan saksi bertolak belakang dengan BAP. Dari sejumlah pertanyaan yang kita lemparkan banyak keterangan saksi bertolak belakang. Saya melihat ada semacam pengarahan agar para saksi mengaburkan penebangan di luar areal RKT. Buktinya saja peta yang ditunjukkan kemarin adalah peta 2005 yang jelas-jelas tanpa pengecekan blok pada 2004,” kata Harly.

Tak jauh beda dengan kesaksian Hanafi Hasibuan,yang menyampaikan keterangannya lebih banyak mengaku tidak tahu-menahu. Saat bertugas sebagai petugas pemeriksa laporan hasil produksi, Hanafi membuat laporan tidak sesuai dengan kenyataan lapangan. Keterangan Hanafi ini sempat memantik komentar keras dari majelis hakim yang diketuai Arwan Byrin.Majelis hakim menuding pejabat Dinas Kehutanan Madina bodoh dan tidak profesional.

”Anda ternyata lebih bodoh dari Kasubdis lain di Dinas Kehutanan Madina.Apa yang anda ketahui tentang pekerjaan anda,”kata Arwan dengan nada keras di hadapan Hanafi yang saat itu duduk memberikan kesaksiannya. Sidang kemarin berlangsung aman dan lancar. Tidak seperti sebelumnya, sidang diwarnai kericuhan dan aksi perang mulut antara kuasa hukum dengan JPU. Barisan kuasa hukum terdakwa kemarin tampak tidak dihadiri koordinator kuasa hukum terdakwa Hotman Paris Hutapea.

Anggota Majelis Jarasmen Purba sendiri mengatakan, keterangan palsu atau pencabutan BAP oleh sejumlah saksi dari KNDI itu sudah menjadi pertimbangan khusus bagi majelis. Sebelum putusan akhir nanti, majelis hakim akan menguji semua keterangan yang disampaikan saksi.

”Keterangan saksi itu tetap kita uji. Nanti akan kita lihat apakah ada relevansinya. Kami juga berhati-hati menanggapi keterangan saksi dari KNDI ini, bisa saja ke-terangannya menjebak atau hanya pengalihan isu. Nanti akan terjawab dengan sendirinya. Soalnya masih ada puluhan saksi lagi yang akan disidangkan,” katanya kepada SINDO. Di luar sidang, massa Komite Anti Illegal Logging Sumatera Utara (Kailsu) berunjuk rasa meminta agar pengacara Adelin Lis ditindak tegas karena dinilai menyalahi kode etik advokat sesuai UU No 18/2003. Koordinator Luky Hamonangan Nasution mengatakan, pengacara Adelin Lis sudah terang-terangan melakukan kesalahan dengan memengaruhi saksi-saksi di luar arena sidang.

Pihaknya me-minta Polda Sumut untuk memanggil saksisaksi yang mencabut BAP karena dinilai mengeluarkan keterangan palsu dalam persidangan. Aksi unjuk rasa kali ini terlihat menurun dibanding hari-hari sebelumnya. Kemarin, jumlah pengunjuk rasa tak sampai ratusan lagi.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal (Direskrim) Polda Sumut Kombes Pol Ronny F Sompie yang dihubungi terpisah mengatakan, tim Pembinaan Hukum dan Intelkam Polda kini sedang menangani masalah berbedanya keterangan saksi dari BAP. ”Tim yang menangani berbeda, bukan hanya tugas Reskrim.Timtim itu nantinya yang akan bekerja,” kata Sompie. (rusman siregar/zailani)

Leave a comment »

REGULASI BERMASALAH

 (Tulisan ini telah dimuat di Harian Analisa Edisi Sabtu 4 Agustus 2007)  

REGULASI BERMASALAH,  

RAKYAT MERANA!

(KONTRADIKSI SK MENHUT 201 VS SK 44 VS PERDASU 7/2003)

[Oleh : Hardi Munthe/Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara]

Regulasi di bidang kehutanan masih saja menimbulkan masalah yang pelik di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Sebagai misal Menteri Kehutanan mengeluarkan SK Menhut No. 44 tahun 2005 pada tanggal 16 Februari 2005. SK Menhut ini diyakini keluar sebagai pelaksanaan perintah dari pasal 15 UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengatur tentang proses pengukuhan kawasan hutan. Dalam Pasal 15 dinyatakan, dalam pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses : 1) Penunjukan Kawasan Hutan 2)Penataan Batas  Kawasan Hutan 3)Pemetaan Kawasan Hutan, dan  4)Penetapan Kawasan Hutan. SK ini keluar khusus untuk menunjuk kawasan hutan Sumatera Utara seluas seluas 3.742.120 Hektar.

Jika diperhatikan, yang menjadi dasar keluarnya SK Menhut No.44 tahun 2005 adalah Perda No. 7 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara tertanggal 28 Agustus 2003 dan dalam rangka menyahuti Surat Gubernur Propinsi Sumatera Utara No. 522/779 tanggal 11 Pebruari 2004. Dalam Perda No.7 tahun 2003 menyatakan luas Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Utara adalah seluas 3.679.338,48 Hektar. Ada selisih luas kawasan hutan Sumatera Utara antara SK Menhut 44 dengan PerdaSU 7/2003 sebesar 52.781,52 Hektar. Perda 7 tahun 2003 tentang RTRWP masih berlaku dan belum ada pembatalan atas Perda ini oleh Gubernur maupun DPRDSU pasca keluar SK Menhut 44 ini.

Kontradiksi Menelan Korban

SK Menhut No.44 tahun 2005 di tingkat implementasinya memunculkan berbagai masalah. Di Kabupaten Simalungun, ada 56 orang Petani ditangkap dan dipenjarakan karena dituduh menduduki dan menguasai kawasan hutan yang ditunjuk oleh SK Menhut ini. Tak pelak, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun mendalilkan objek perkara yang disidangkan terhadap 22 orang warga adalah mengacu pada kawasan hutan register 1 dan 2 sebagaimana dalam SK 44 tersebut. Walaupun di kasus yang lain ada kekeliruan majelis hakim dalam menerapkan SK Menhut 44 sebagai dalil karena batas hutan belum jelas, yang pada akhirnya 2 orang Petani dibebaskan dari dakwaan. Dari kasuistik Simalungun ini di satu sisi hakim mendalilkan SK Menhut 44 satu sisi lagi tidak menerapkannya.  Lebih lanjut di Labuhan Batu lebih parah lagi. Menurut perkiraan Dinas Kehutanan Labuhan Batu (dari hasil wawancara penulis dengan salah seorang staf Dinas Kehutanan Labuhan Batu) menyatakan bahwa akibat keluarnya SK Menhut No.44 tahun 2005 sebanyak 14 Kecamatan atau 74 Desa masuk dalam kawasan hutan. Ini berarti 14 dari 22 Kecamatan di Labuhan Batu (65 persen) adalah kawasan hutan dan siap untuk dieksekusi atau digusur karena melanggar ketentuan SK Menhut ini. Terakhir kasus yang mencuat adalah Dinas Kehutanan Labuhan Batu tiba-tiba saja memasang plank di Kecamatan Kualuh Leidong, isi plank tersebut menyatakan bahwa lokasi Desa-Desa dimaksud adalah berada dalam kawasan hutan sesuai UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (red: SK Menhut No.44 tahun 2005). Aneh bin ajaib. Hal ini mengakibatkan kekhawatiran warga yang sudah sejak lama bermukim disana bahkan sebelum tahun 1945. Dalam kasus Adlin Lis (kasus Mujur Timber Group), pihak kuasa hukum Adlin Lis  juga mendalilkan bahwa kawasan hutan hutan yang menjadi HPH PT.KNDI dan Inanta Timber adalah mengacu kepada SK Menhut No.44 ini dan sekarang menjadi Areal Penggunaan Lain (APL). Mereka berlindung dibalik SK Menhut No.44 tahun 2005.

Keluar SK Menhut No. 201/2006 merubah SK 44/2005

Pada tanggal 5 Juni 2006 Menhut kembali mengeluarkan SK Menhut No. 201/Menhut-II/2006 tentang perubahan SK Menhut No. 44 tahun 2005 yang merubah peruntukan kawasan hutan di wilayah Propinsi Sumatera Utara.  Hal yang paling mendasar dikeluarkan SK Menhut No. 201 tahun 2006 adalah bahwa luas kawasan hutan sesuai SK Menhut No.44 seluas 3.742.120 Hektar telah berubah peruntukan antara lain seluas 1.109.067 Hektar Berubah dari Kawasan Hutan menjadi BUKAN Kawasan Hutan dan seluas 336.395 Hektar Berubah dari Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan. Keluarnya SK 201 ini luas kawasan hutan menurut SK 44 menjadi berkurang sehingga luas kawasan hutan menjadi  3.742.120 – 772.672 = 2.969.448 Hektar. (Angka 772.672 adalah 1.109.067 dikurangi 336.395 ). Dari angka terakhir ini jika kita bandingkan dengan Perda No.7 tahun 2003, juga ada selisih luas sebesar  709.890,48 Hektar (3.679.338,48  dikurangi 2.969.448).

Kerancuan dan Kekacauan

Mana yang mau dijadikan acuan? Apakah Perda No.7 2003 rela kehilangan kawasan hutan seluas 709.890,48 Hektar itu? Sementara kalau SK 44 dikeluarkan mengacu kepada PerdaSU No.7/2003 sebagai konsideran pertimbangannya, sekarang apakah SK 201 yang mengacu Perda 7 tahun 2003 atau Perda 7 tahun 2003 yang mengacu SK 201? Pada sisi lain SK 201 masih menyatakan bahwa SK No.44 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan.  Apakah dengan demikian Perda 7/2003 otomatis tidak berlaku karena luasnya bertentangan dengan SK 201? Dalam situasi kekacauan semacam ini, mana yang menjadi acuan implementasi di lapangan mengingat proses tahapan pasal 15 UU No.41 tahun 1999 masih dilakukan? Baik SK 44 maupun SK 201 tidak mengatur bahwa selama proses ini masih berjalan mana yang harus dijadikan acuan di lapangan. SK 201 juga hanya melindungi ijin-ijin yang masih berlaku saja, sementara diluar itu bagaimana statusnya?Apakah illegal?lalu apa yang harus dilakukan jika ilegal? Selanjutnya adalah bagaimana perbedaan selisih ini disikapi dan mana saja lokasi yang menjadi objek SK 201 dan perubahannya itu? Semua pertanyaan ini masih belum jelas jawabannya dan masih berproses walau tidak punya acuan.

Baik SK 44 maupun SK 201 nampaknya dikeluarkan secara tidak akurat dan teledor. Jika dilihat UU No.41 tahun 1999 pasal 15 tentang pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui 4 proses. Pasal ini mengacu kepada pasal 14 yang berbunyi : “berdasarkan invetarisasi hutan sebagaimana pasal 13, pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan”. Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan. Jadi sangat jelas bahwa kegiatan pengukuhan kawasan hutan adalah haruslah melalui proses 4 tahapan baru kemudian disebut kawasan hutan kukuh atau tetap. Sebelum perintah pasal 15 dilakukan maka kawasan hutan belum kukuh atau belum tetap. Ini berarti SK 44 maupun SK 201 masih dalam proses menuju pengukuhan kawasan hutan. Akan tetapi masih pada proses penunjukan saja (SK 44 dan 201) telah menimbulkan kekacauan. Kekacauan ini dilandaskan pada tidak dilakukannya perintah pasal 13 (UU No.41 tahun 1999) yang  berbunyi : “inventarisasi hutan dilakukan untuk mengetahui dan memperolah data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap”. Invetarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan survey mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi social masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari inventarisasi tingkat nasional, tingkat wilayah, tingkat daerah aliran sungai dan tingkat unit pengelolaan. Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan dan sistem informasi kehutanan. Kegiatan inventarisasi sebagaimana diamanatkan oleh pasal 13 ini nampaknya belum dilakukan secara benar karena haruslah dilakukan melalui survey mengenai status, keadaan fisik, flora/fauna dan kondisi social masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Hasil survei tidak pernah dipublikasikan oleh Pemerintah. Dalam SK 44 tidak terlihat bahwa yang menjadi dasar adalah hasil inventarisasi. Dengan demikian jika tidak dilakukan inventarisasi maka sesungguhnya proses penunjukan kawasan hutan ini tidak punya dasar yang cukup kuat karena hanya dilakukan dengan cara digital/foto udara. Hal ini sangat jelas terlihat dalam SK 201. Hasil inventarisasi ini sangat diperlukan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan rencana, penyusunan neraca sumber daya hutan dan sistem informasi kehutanan (sesuai pasal 13 UU No.41 tahun 1999). Keluarnya SK 44 atau 201 nampaknya tidak dilakukan secara partisipatif, bertanggunggugat, transparan, terpadu serta memperhatikan kekhasan daerah pasal sesuai pasal 11 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999. Karena itu keluarnya SK 44 atau SK 201 masih bertentangan dengan pasal 11 ayat (2) UU No. 41 tahun 1999 “Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah”.Kekurangtegasan dan Kekurangpekaan

UU No.41 thn 1999 tidak secara tegas menyatakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan proses penatabatasan (tahapan kedua dari pasal 15). Tidak ada sanksi yang diatur apabila tahapan proses pasal 15 tidak dilakukan oleh Pemerintah (Daerah).  Hal ini justru yang membuat masalah dalam pelaksanaan UU ini karena tidak ada kewajiban dan sanksi yang jelas jika perintah pasal 15 ini tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Adanya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan hanya mengatur soal kriteria dan standard pengukuhan kawasan hutan saja. Dalam Kepmenhut ini, pada tahap penataan batas maka Bupati yang diberikan kewenangan untuk membentuk tim tata batas yang terdiri dari berbagai unsur terkait sampai tokoh masyarakat. Namun pada pelaksanaanya, biaya penataan batas ini juga dibebankan kepada Pemerintah Daerah. Hal terakhir ini menjadi masalah dimana beban anggaran untuk kegiatan penataan batas sampai selesai tentu akan memberatkan APBD Propinsi/Kabupaten. Untuk Sumatera Utara program Pemerintah (2007) untuk melakukan tata batas hutan seluas 3,7 Juta hektar akan dilakukan temu gelang/batas luar sepanjang 8.800 KM. Untuk memasang patok batas sepanjang satu (1) KM memakan dana sebesar Rp. 5 Juta/KM. Jika kegiatan penataanbatas dilakukan seluruhnya maka akan memakan dana hampir sebesar Rp. 43 Milyar lebih. Justru inilah yang menjadi problem jika Pemerintah Daerah tidak jeli dan bijaksana.

Pemerintah Harus Bijak dan Proaktif

Dalam kondisi yang masih carut-marut ini tentu Pemerintah tidak bisa berdiam diri namun secara cerdas dapat melakukan upaya-upaya yang tidak kontraproduktif dan dapat menyakiti hati masyarakat khususnya yang berada dalam kawasan hutan. Antara lain adalah :

  1. Karena kebijakan Pemerintah Daerah bukan saja hanya dalam proses penataan batas dengan pengalokasian dana sebagaimana dijelaskan. Lebih bijak dari itu bagaimana Pemerintah Daerah tidak serta merta mengimplementasikan SK 44 atau SK 201 kepada masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan.
  2. Harus ada identifikasi, inventarisasi dan pendataan social serta karakteristik masing-masing wilayah hutan. Hal ini untuk memastikan bahwa masyarakat yang jauh sebelum kawasan hutan ditetapkan sudah hidup dan berinterakasi secara fisik dan psikologi serta memiliki hubungan sprititual dengan tanah hutan juga untuk memastikan hak-hak (tenurial) yang ada di dalamnya.
  3. Selama proses pengukuhan kawasan ini berlangsung, Pemerintah Daerah harus dulu memastikan bahwa Aparat Hukum dan Aparat Birokrasi terkait berhati-hati dan memiliki pemahaman yang sama untuk tidak menjadikan masyarakat sebagai sasaran operasi kehutanan atau operasi-operasi hukum. Kebijakan ke arah ini sangat dinantikan. Masyarakat sekitar hutan seperti di Simalungun. Labuhan Batu dan lokasi lainnya telah trauma dan ketakutan kalau-kalau mereka menjadi pesakitan kembali akibat keteledoran dan kelalaian Pemerintah dalam menatakelola hutan. Jangan ada dulu penangkapan  dan pemidanaan dalam masalah ini. Inilah suara masyarakat sekitar hutan yang perlu didengar. Lantas, apakah kebijakan ini berlaku untuk melindungi perusahaan atau pemilik duit yang menguasai kawasan hutan tanpa ijin?
  4. Hal yang terakhir ini harus bisa dibedakan. Masyarakat sekitar hutan punya alasan logis mengapa mereka menguasai dan mengusahai hutan. Mereka butuh lahan untuk diusahai demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pengusaha dan pemodal memiliki kebutuhan berbeda. Pengusaha atau pemilik duit, butuh lahan untuk membuka kebun, untuk menumpuk asset dan bahkan berspekulasi tanah/lahan untuk investasi. Perbedaannya sangat jauh. Hal ini yang harus diidentifikasi, diinventarisir dan dipetakan masalahnya secara arif dan bijaksana. Pemetaan masalah ini diharapkan memberikan potret penyelesaian dan metode penanganan yang efektif masalah sebagai dampak SK 44 atau SK 201.
  5. Tiap kabupaten akan memiliki potret masalah dan karakteristik penyelesaian yang berbeda. Maka peran Propinsi sebagai manager penyelesaian pengukuhan kawasan hutan di Sumatera Utara sangat diharapkan berperan aktif. Kabupaten dapat mengusulkan desain penataan hutan atau menggagas tata ruang (kelola) hutan untuk dijadikan dasar tata ruang propinsi yang bottom up dan sesuai dengan karakteristik daerah. Tentu metodenya membuka keterlibatan/partisipasi multistakeholder seluasnya dan menempatkan rakyat sekitar hutan sebagai subjek tata kelola hutan menjadi sangat penting diperhatikan.(*)

Leave a comment »