Archive for September, 2007

PERLU REVISI TATA RUANG SUMUT SECARA PARTISIPATIF

PRESS RELEASE
TATA RUANG SUMUT BERMASALAH,
PERLU REVISI SECARA PARTISIPATIF

Keluarnya SK Menhut No.44 tahun 2005 tentang penunjukan kawasan hutan Sumatera Utara dan dirubah lagi dengan keluarnya SK Menhut No.201 tahun 2006 telah merubah wacana dan perdebatan yang kontroversial di Sumatera Utara. Keluarnya regulasi di bidang kehutanan oleh Menhut MS Kaban ini sentak membuat keresahan dan penderitaan khususnya di masyarakat sekitar kawasan hutan dan juga pemerintah daerah dalam penataan hutan.

Dampak yang tercatat akibat keluarnya keputusan Menhut ini, misalnya saja di kawasan register 1 dan 2 (Gunung Simbolon) di Kabupaten Simalungun mengakibatkan 56 warga petani dipenjarakan karena dituduh memasuki dan merambah kawasan hutan yang masuk dalam SK No.44. Sementara di Desa Pijar Koling Kec. Dolok Kabupaten Tapanuli Selatan, ada 7 warga petani ditangkap oleh aparat kepolisian dan kehutanan karena dituduh merambah di kawasan hutan. Di Kec. Leidong Kab.Labuhan Batu ada sebanyak 2000 Kepala Keluarga lebih merasa resah dan ketakutan karena desa mereka dinyatakan masuk dalam kawasan hutan oleh keputusan Menhut tersebut.

Hasil pemantauan WALHI Sumatera Utara pada April s/d Juni 2007, beberapa Pemerintah Kabupaten di Sumatera Utara juga merasakan akibat keluarnya kebijakan pusat ini yang berdampak pada tata ruang dan tata kawasan hutan yang telah ada. Sebagai contoh Pemkab Simalungun merasakan akibat keluarnya SK penunjukan kawasan hutan Sumut ini, luas kawasan hutannya malah bertambah sekitar 33.000 hektar dari 105.593,70 hektar (sebelum SK 44). Pemkab Tapanuli Selatan merasakan munculnya masalah pada kawasan hutan seluas lebih kurang 264.443,89 hektar. Di Kab. Labuhan Batu justru akibat keluarnya SK Menhut No.44 tahun 2005 atau SK 201 tahun 2006 malah 14 dari 22 (2/3 kecamatan) atau sekitar 74 Desa masuk dalam kawasan hutan. Banyak fasilitas pemukiman, prasarana dan sarana pemerintahan (misalkan saja kantor Bupati Simalungun, Markas Brimob Tapsel,kantor Camat, dll) maupun sarana public menjadi masuk dalam kawasan hutan oleh keputusan Menhut ini.

Pada implementasi lebih lanjut, SK Menhut ini malah menimbulkan ketidakadilan. Warga petani dituduh menduduki kawasan hutan dan ditangkapi padahal sebelum zaman kemerdekaan mereka sudah bermukim dan mengelola lahan atau arealnya untuk pertanian dan bercocok tanam. Rakyat atau Petani ditangkap dan dipenjarakan karena dituding memasuki kawasan hutan tanpa ijin, namun tak satupun Pejabat Pemerintah dan Aparat yang berhasil ditangkap juga karena memasuki hutan lindung.Inikan aneh dan terkesan hukum diarahkan untuk menjebak ke rakyat kecil saja, ujar Hardi Munthe Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara di Medan (24/08/07). Implementasi SK ini nampaknya tidak didasarkan pada pemahaman yang sama dan terkesan diskriminatif, tambah Hardi Munthe.

Pada sisi lain, perkembangan dan pertumbuhan pendudukan juga sangat mempengaruhi pemanfaatan lahan (land use) sehingga terjadi perubahan peruntukan lahan (tanah) yang sebelumnya berfungsi hutan sekarang menjadi bukan hutan. Belum lagi perkebunan yang diberikan ijin oleh Pemerintah baik perkebunan sawit maupun karet yang mengambil lahan cukup besar juga terimbas. Disini, Pemerintah tidak memiliki kesamaan acuan dan persepsi dalam menetapkan dan menerapkan kebijakan. Akibatnya terjadi kekacauan dan kerancuan yang menimbulkan korban di semua pihak baik Pemerintah Daerah, Investor dan terutama Rakyat Sekitar kawasan hutan. Implikasi dari kekacauan dan kerancuan ini berdampak pada penataan ruang dan tata kawasan hutan dan lahan/tanah di kabupaten di Sumatera Utara. Lebih jauh hal ini berimplikasi dan berimbas pada Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara yang ditetapkan pada tahun 2003. Dalam Perda No.7 tahun 2003 tentang RTRWP (rencana tata ruang wilayah propinsi) dinyatakan bahwa luas hutan Sumatera Utara adalah sebesar 3.679.338,48 Hektar. Akan tetapi pada SK Menhut No.44 maupun SK 201 tahun 2006 luasnya mengalami selisih yang sangat jauh berbeda. Pada SK Menhut No.44 tahun 2005 kawasan hutan Sumatera Utara dinyatakan seluas 3.742.120 hektar. Sementara pada SK Menhut 201 tahun 2006 kawasan hutan Sumatera Utara luasnya menjadi seluas 2.969.448 Hektar.

Melihat realitas permasalahan tersebut maka WALHI Sumatera Utara mendesak agar :
SK.No.201 tahun 2006 dibatalkan dan perlu segera dilakukan pembenahan penetapan kawasan hutan Sumatera Utara secara benar, akurat dan terintegrasi serta terkordinasi antar Pemerintah dan Sektoral dengan mengacu perintah pasal 13, 14 dan 15 UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara dilakukan kaji ulang dan revisi terbatas secara komprehensif dan membuka partisipasi public yang luas, khususnya pada masalah hutan dan kawasan hutan akibat proses pengukuhan kawasan hutan di Sumatera Utara.
Selama proses pembenahan dan pengukuhan kawasan hutan (sesuai pasal 15 UU No.41 tahun 1999) agar tidak ada penangkapan dan pemenjaraan serta Pemerintah memberikan perlindungan terhadap petani atau rakyat sekitar hutan yang telah turun temurun mengelola hutan.
Pemerintah menghentikan pemberian-pemberian ijin-ijin seperti ijin pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan baik HPH (hak pengusahaan hutan), IUPHHK (ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu), IUPK (ijin usaha pemanfaatan kawasan), dll dengan alasan apapun selama proses pengukuhan kawasan hutan masih berlangsung.
Aparat Hukum agar menindak tuntas pelaku perusakan hutan (destructif logging) di Sumatera Utara tanpa pandang bulu dan professional sesuai dengan UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 5 tahun 1990 tentang KSDAH, UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, peraturan perundangan lainnya dengan mangacu Perda No.7 tahun 2003 sebelum direvisi.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.
Medan , 24 Agustus 2007

Hardi Munthe
Direktur Eksekutif

Advertisements

Leave a comment »

WALHI DESAK POLRI BUKA KEMBALI SP3 KASUS HUTAN

WALHI DESAK POLRI MEMINTA KETERANGAN
MENHUT TERKAIT SP3 KASUS HUTAN SUMUT

Medan, (walhi sumatera utara/19/7/2007)
Walhi Sumatera Utara sebuah forum 45 elemen NGO/LSM di Sumatera Utara yang konsern terhadap penyelematan lingkungan hidup dan ekosistem yang adil, berkelanjutan dan pro rakyat kembali meminta KAPOLDA Sumatera Utara untuk memeriksa atau meminta keterangan dari Menhut (MS.Kaban) terkait adanya kasus yang berstatus SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Hal ini untuk menegaskan pernyataan Menhut baru-baru ini pada saat rapat kerja dengan komisi IV DPR RI senin tanggal 16 Juli 2007 di Jakarta terkait pemberantasan illegal logging dan kinerja Departemen Kehutanan RI. Menhut dalam berberapa Media menyebutkan telah meminta Kepolisian untuk membuka kembali kasus SP3 yang ada di Sumatera Utara tanpa merinci kasus apa saja yang dimaksud. Untuk memperjelas itu, dengan ini kami mendesak KAPOLDA SU dan KABARESKRIM Mabes Polri agar meminta keterangan dari Menhut terkait kasus SP3 dimaksud, ujar Hardi Munthe, Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara (19/7/2007) di Medan.

Walau demikian menurut catatan WALHI Sumut setidaknya ada tiga (3) kasus yang berstatus SP3 di jajaran POLDA SU antara lain adalah kasus PT.Grahadura Leidong Prima (GDLP) mencapai 14.000 Ha (satu kepemilikan dengan PT.SLJ) di Kabupaten Labuhan Batu, PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) mencapai 12.266,43 Ha di Kec. Sosa dan Hutaraja Tinggi dan PT. Karya Agung Sawita (KAS) mencapai 14.374,86 di Kec. Sosa, kedua-duanya berada di Kab.Tapanulis Selatan. SP3 terhadap ketiga kasus ini nampaknya sangat tertutup dan tidak transparan padahal menurut fakta penelusuran yang kami lakukan lokasi lahan perkebunan sawit yang dibuka berada pada kawasan hutan register. Sebagai contoh kasus PT.Grahadura Leidong Prima berada pada kawasan hutan register 4/KL (kawasan hutan lindung dan cagar alam) sementara kedua perkebunan lainnya (PT.MAI dan KAS) berada pada register 40 Padang Lawas Kabupaten Tapanuli Selatan Prop.Sumatera Utara. Kami sepakat dan mendesak agar kasus yang berstatus SP3 ini dibuka kembali demi transparansi dan komitmen keseriusan Pemerintah dan Aparat Hukum dalam menuntaskan kasus-kasus perambahan hutan khususnya di Sumatera Utara yang sampai saat ini masih setengah hati dan diskriminatif, pinta Hardi.

Terhadap dugaan tindak pidana perambahan hutan di Register 4/KL yang dilakukan PT. Sawita Leidong Jaya (PT.SLJ) di Desa Sukarame dan Desa Sonomartani Kec. Kualuh Hulu dan Desa Air Hitam Kec. Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara. Pembukaan perkebunan sawit yang dilakukan perusahan ini telah berlangsung lama dan belum ada tindakan konkrit dari Aparat Hukum (khususnya Kepolisian dan Kehutanan) untuk mengusutnya. Untuk ini, ada kelambanan dan ketidakseriusan Aparat POLDASU dan Dinas Kehutanan Sumut untuk merespon dan proaktif, padahal bukti/petunjuk awal sudah diserahkan resmi oleh pihak kami, namun nampaknya belum ada komitmen dan persepsi yang jelas untuk menuntaskan kasus ini. Padahal lokasi lahan yang dibuka menjadi perkebunan sawit oleh PT.SLJ berada dalam kawasan hutan lindung dan konservasi (register 4/KL) sesuai surat surat Badan Planologi Kehutanan No. S.293/VII-PW/2005 tertanggal 21 April 2005 yang secara jelas menyatakan bahwa kawasan yang dikuasai dan diusahai PT. Sawita Leidong Jaya adalah kawasan hutan register 4/KL dan belum memiliki ijin pelepasan kawasan dari pejabat yang berwenang sesuai SKB (surat keputusan bersama) Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala BPN No.364/Kpts-II/1990, No.519/Kpts/HK.050/7/1990, No.23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian. Ini menyangkut kerugian Negara atau hutan Negara dengan status hutan lindung dan konservasi, asset Negara “dicaplok” sepihak oleh corporasi, jelas kerugian Negara dalam jumlah besar yang harus dihentikan dan diusut Aparat Hukum dalam hal ini Polisi, Kehutanan dan Kejaksaan, tambah Hardi.

Sehubungan dengan itu pula kami meyakini masih banyak lagi perkebunan khususnya perkebunan sawit di Propinsi Sumatera Utara yang dibuka tanpa prosedur yang ditentukan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini ketentuan perudangan kehutanan dan lingkungan hidup. Antara lain adalah perkebunan yang dibuka di dalam kawasan hutan (kawasan hutan lindung dan konservasi) yang melanggar ketentuan sesuai UU. No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU.No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam& Hayati dan UU. No.23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Kami yakini banyak perijinan HGU atau ijin perkebunan yang dikeluarkan di dalam kawasan hutan lindung (register) tanpa ijin pelepasan kawasan hutan sebagaimana ketentuan sesuai SKB ( surat keputusan bersama) Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala BPN No.364/Kpts-II/1990, No.519/Kpts/HK.050/7/1990, No.23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha. Antara lain di kawasan register 40 Padang Lawas misalnya ada data yang mengindikasikan kuat sebanyak 43 (empat puluh tiga) perusahaan perkebunan yang diperkirakan berada dalam kawasan hutan Padang Lawas Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara. Tapi mengapa Kepolisian dan Departemen Kehutanan belum satu komitmen dan persepsi untuk mengusut ini. Terkesan ada diskriminasi terhadap proses pemberantasn illegal logging atau pembalakan hutan tidak sah di Sumatera Utara. Ada kesan bahwa Aparat Hukum huma “kerja rodi dan kejar target” sesuai pesanan terhadap kasus yang diungkap, padahal masih banyak kasus lain yang harus dibongkar. Kita heran kenapa terhadap kasus Mujur Timber yang punya HPH saja bisa diseret ke Pengadilan,juga kasus Padang Lawas yang menjerat DL.Sitorus bisa diseret, namun mengapa kasus lain misalnya kasus GDLP, MAI dan KAS yang jelas tidak punya ijin pelepasan kawasan hutan malah di SP3 kan dan mengapa Departemen Kehutanan bungkam, ujar Hardi heran. Sementara kasus PT.SLJ yang dilaporkan NGO/LSM sudah punya dugaan awal yang kuat tapi tidak disentuh Aparat Hukum baik POLDA maupun Dinas Kehutanan, harusnya proporsional dan adil, jangan diskriminatif, tegas Hardi. Sementara 56 Petani di Simalungun hanya butuh lahan untuk bertani malah dijerat dan dipidanakan oleh oleh Polres Simalungun pada Agustus 2006 dan 5 orang Petani Kelompok Tani Penghijauan Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab.Labuhan Batu dikejar-kejar oleh Polisi ibarat teroris yang disangka mencaplok lahan hutan. Jelas ini tidak adil dan perlu pembenahan dalam proses pemberantasan perambahan hutan di Sumut. Dalam Inpres No.4 tahun 2005 tentang pemberatasan perambahan hutan secara liar jelas semangatnya bagaimana membongkar actor intelektual dan mafia yang mendalangi perambahan hutan secara sistematis, ini harus diingat oleh Aparat Hukum dan Instansi terkait agar pemberantasan perambahan hutan dilakukan secara professional dan tidak diskriminatif, ujar Hardi Munthe.

Medan , 19 Juli 2007

Hardi Munthe
Direktur Eksekutif
WALHI Sumatera Utara

Leave a comment »

PERKEBUNAN TAK PUNYA IJIN AMDAL, HARUS DITINDAK

Release Press
PERKEBUNAN TAK PUNYA IJIN AMDAL,
HARUS SEGERA DITINDAK!

Pengamatan yang dilakukan WALHI Sumatera Utara di beberapa daerah di Sumatera Utara khususnya terhadap perkebunan kelapa sawit masih banyak yang belum memiliki ijin kelayakan lingkungan hidup yaitu ijin AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan). Kami perkirakan hampir delapan puluh persen perkebunan di Sumatera Utara tidak memiliki ijin amdal, ujar Hardi Munthe Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara (4/9/2007) menanggapi pernyataan manajemen Bakrie Sumatera Plantation (BSP) kemarin (Medan Bisnis 3/9/2007). Dalam pernyataanya BSP telah mengakuisisi atau mengambil alih kepemilikan saham PT.Graha Dura Leidong Prima (GDLP) seluas 8.000 hektar perkebunan sawit di Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu.

Seharusnya sebelum membeli perkebunan itu, pihak BSP harus yakin dulu bahwa perkebunan itu telah mentaati hukum atau memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang menyangkut lingkungan hidup khususnya ijin kelayakan lingkungan hidup. Hal ini sebagai bukti bahwa korporasi atau perusahaan memiliki komitmen dan kepatuhan terhadap hukum Indonesia . UU No.23 tahun 1997 tentang lingkungan hidup dan PP No.27 tahun 1997 tentang AMDAL adalah payung hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh perkebunan yang akan beraktifitas baiak dalam kawasan hutan maupun non hutan (budidaya)

Menurut data dan penelusuran pihak kami dan dikuatkan dengan penjelasan tertulis dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Labuhan Batu dalam suratnya kepada kami bernomor 660/401/BPDL-LB/AP/2007 tertanggal 13 Agustus 2007 jelas bahwa PT.Grahadura Leidong Prima (GDLP) dan PT.Sawita Leidong Jaya (SLJ) tidak atau belum memiliki ijin atau persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), namun hanya UKL/UPL, tambah Hardi Munthe menguatkan pernyataanya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.11 tahun 2006 (sebagai perintah UU 23 tahun 1997 dan PP No.27 tahun 1999) tentang jenis usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL maka setiap perkebunan yang luasnya diatas 3.000 wajib dilengkapi dengan persetujuan atau ijin AMDAL. Atas dasar ini, maka seharusnya kedua perusahaan perkebunan (GDLP dan SLJ) harus diusut dan ditindak secara hukum oleh Aparat Hukum. Selain itu pula, perkebunan PT.SLJ jelas berada di kawasan hutan lindung register 4/KL sehingga secara hukum harus dilakukan tindakan tegas dan ketat karena selain tidak memiliki ijin AMDAL juga tidak memiliki ijin pelepasan kawasan hutan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kehutanan.

Untuk itu, Bapedalda Sumut dan Labuhan Batu harus segera menurunkan PPNS (penyidik pegawai negeri sipil) berkordinasi dengan Polisi untuk mengusut kedua perusahaan ini secara hukum. Kita tidak ingin penegakan hukum dilakukan secara sepotong-sepotong dan diskriminasi. Semua perkebunan (tidak hanya GDLP dan SLJ) yang melanggar hukum harus ditindak tegas. Hukum lingkungan dan aparat hukum harus serius menyelamatkan lingkungan hidup dan hutan yang semakin hari semakin menurun daya dukung dan daya tampungnya. Maka semua pihak harus mendukung upaya ini termasuk pengusaha perkebunan juga harus patuh hukum dan Pemerintah pun harus tegas dan jangan bermain-main dalam penegakan hukum lingkungan. Belum ada contoh atau bukti nyata yang bisa kita lihat bahwa hukum lingkungan atau AMDAL ditegakkan di Sumatera Utara. Instansi yang mengurusi bidang lingkungan hidup dalam hal ini BAPEDALDASU dan BAPEDALDA Kabupaten terkait harus bisa menjadi pelopor menindak setiap pelanggaran AMDAL dan UU No.23 tahun 1997 serta PP No.27 tahun 1999. Sudah saatnya upaya represif (penindakan) dilakukan dan tidak lagi persuasif (lunak) karena sudah hampir 20 tahun UU ini selalu dikangkangi, maka saatnya ditegakkan, tambah Hardi Munthe.

Medan , 4 September 2007

Hardi Munthe
Direktur Eksekutif
WALHI Sumatera Utara

Leave a comment »

PROTES KERAS, TUDINGAN WALHI TERLIBAT TERORIS

SIARAN PERS
PROTES KERAS, TUDINGAN WALHI TERLIBAT TERORIS

Tuduhan yang disampaikan oleh Senator Australia Ian McDonald dan Presiden
Direktur PT Newmont Minahasa Raya Richard B. Ness, yang menyebutkan bahwa
WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/Friends of the Earth Indonesia)
sebagai organisasi lingkungan hidup yang berafiliasi dan dipengaruhi
kelompok-kelompok teroris di Indonesia, adalah bentuk tindakan provokatif, tak berdasar, spekulatif, anti demokrasi dan pengkebirian ruang gerak bagi para pembela Hak
Asai Manusia (human rights defenders).

Dalam pernyataan resminya di depan Parlemen Australia pada tanggal 9 Agustus 2007, Senator Ian McDonald menuduh WALHI beraliansi dengan organisasi teroris di Indonesia ,serupa dengan tuduhan Presiden Direktur Newmont Minahasa Raya. Selain itu, tuduhan terhadap WALHI juga dilansir oleh harian *The Straits Times * Singapura pada tanggal 22 April 2006.

Pelabelan sepihak terlibat dalam jaringan teroris *(profiling as terrorism)*kepada organisasi pembela lingkungan dan HAM adalah tindakan tidak berdasar dan tidak populer yang justru bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai demokrasi yang selama ini diusung organisasi pembela lingkungan hidup global dan organisasi HAM lainnya. Tuduhan ini juga akan berdampak buruk bagi pemajuan kerja-kerja aktivis dan organisasi lingkungan hidup dan pembela HAM di Indonesia khususnya.
Selama ini kami mengenal WALHI sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang memiliki 438 organisasi anggota yang tersebar di 30 propinsi, selama 27 tahun berjuang membela kepentingan lingkungan hidup Indonesia, senantiasa memegang teguh nilai-nilai organisasi yang menghormati pluralisme, menghargai prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, anti kekerasan, dan anti terorisme.

WALHI Sumatera Utara adalah bagian struktur jaringan kerja WALHI di Propinsi Sumatera Utara yang beranggotakan 45 NGO/LSM yang tersebar di hampir 85% Kabupaten di Sumatera Utara adalah komponen aktif WALHI yang merupakan satu kesatuan perjuangan terhadap penyelamatan lingkungan hidup dan advokasi sumber daya alam. WALHI adalah organisasi non profit, bersifat terbuka dan dalam melakukan kerja-kerjanya tetap dalam koridor demokrasi, supremasi hukum dan kritis.

Kami memandang tuduhan ini adalah bagian sistematik dari upaya-upaya para
penjahat lingkungan dan penjahat HAM yang selama ini telah merampas sumber
daya alam Indonesia dengan cara-cara melanggar Hak Asasi Manusia, untuk
mengalihkan isu dari substansi masalah yang sesungguhnya. Sebagaimana
diketahui, PT Newmont Minahasa Raya saat ini sedang menghadapi gugatan WALHI
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas tindakan penghancuran ekologi dan
sumber-sumber kehidupan di kawasan Teluk Buyat, Propinsi Sulawesi Utara.
Aktivitas advokasi WALHI dalam kasus ini sudah dilakukan sejak 7 tahun
lamanya. Demikian juga dengan beberapa kasus yang melibatkan
perusahaan-perusaha an pertambangan Australia seperti PT Nusa Halmahera
Mineral/Newcreast di Maluku Utara. Sejak tahun 2004 WALHI bersama organisasi
lingkungan hidup dan HAM lainnya telah melakukan advokasi dan kampanye
global atas kasus ini.

Untuk di Sumatera Utara WALHI Sumatera Utara bersama anggota dan jaringan kerja serta mitranya melakukan advokasi kehadiran aktifitas pertambangan Australia yakni 3 perusahaan tambang yang masing-masing sahamnya dimiliki oleh Australia adalah PT.Agincourt Resources (eks Newmont Horas Nauli) tambang Emas di Batang Toru-Tapanuli Selatan, PT. Dairi Prima Mineral, tambang Timah Hitan (Pb) dan Seng (Zn) di Sopokomil-Dairi dan PT.Sorik Mas Mining, tambang Emas di Mandailing Natal. “Jangan sampai tudingan semacam ini justru ingin mengalihkan isu atas ancaman kehadiran perusahaan tambang raksasa yang ingin menggerogoti sumber daya alam/kehidupan (hutan dan tambang) bangsa Indonesia . Kita memiliki kedaulatan atas sumber-sumber kehidupan khususnya sumber mineral tambang dan kita harus tunjukkan wibawa dan rasa prihatin kita atas kehadiran komprador (penghisapan) sumber daya alam yang justru meninggalkan bencana dan korban bagi rakyat Indonesia.Tudingan itu sangat merugikan WALHI dan gerakan advokasi lingkungan hidup dan HAM di Indonesia, tegas Hardi Munthe Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara di Medan (5/9/2007).

Oleh karena itu kami sebagai bagian dari gerakan advokasi lingkungan hidup menyampaikan sikap dan desakan:

Protes keras atas tindakan Senator Ian McDonald dan Presiden
Direktur PT Newmont Minahasa Raya Richard B. Ness yang menuduh WALHI/FoE Indonesia terlibat jaringan teroris;

Mendesak agar Senator Ian McDonald dan Presiden Direktur PT
Newmont Minahasa Raya Richard B. Ness segera mencabut tuduhan kepada WALHI yang tidak didukung fakta dan bukti-bukti yang kuat;

Mendesak Presiden Senat Australia dan Direksi Newmont di Amerika
Serikat untuk segera mengambil tindakan tegas atas tuduhan yang telah
disampaikan oleh Senator Ian McDonald dan Presiden Direktur PT Newmont
Minahasa Raya Richard B. Ness .

Mendukung sepenuhnya upaya-upaya advokasi lingkungan hidup yang
dilakukan oleh WALHI/FoE Indonesia untuk terus melawan para penjahat
lingkungan dan melindungi sumberdaya alam Indonesia .

Mendesak agar Perwakilan Pemerintah Australia dan Amerika yang ada di Medan dan Jakarta (baik Konsul maupun Dubes) agar menyampaikan substansi protes keras atas tudingan yang dilakukan oleh Senator Ian McDonald dan Presiden Direktur PT.Newmont Minahasa Raya Richard B.Ness dengan tujuan tidak mengulangi tindakan tidak populis semacam ini di kemudian hari.

Medan , 5 September 2007

Hardi Munthe
Direktur Eksekutif
WALHI Sumatera Utara

Leave a comment »