PERLU REVISI TATA RUANG SUMUT SECARA PARTISIPATIF

PRESS RELEASE
TATA RUANG SUMUT BERMASALAH,
PERLU REVISI SECARA PARTISIPATIF

Keluarnya SK Menhut No.44 tahun 2005 tentang penunjukan kawasan hutan Sumatera Utara dan dirubah lagi dengan keluarnya SK Menhut No.201 tahun 2006 telah merubah wacana dan perdebatan yang kontroversial di Sumatera Utara. Keluarnya regulasi di bidang kehutanan oleh Menhut MS Kaban ini sentak membuat keresahan dan penderitaan khususnya di masyarakat sekitar kawasan hutan dan juga pemerintah daerah dalam penataan hutan.

Dampak yang tercatat akibat keluarnya keputusan Menhut ini, misalnya saja di kawasan register 1 dan 2 (Gunung Simbolon) di Kabupaten Simalungun mengakibatkan 56 warga petani dipenjarakan karena dituduh memasuki dan merambah kawasan hutan yang masuk dalam SK No.44. Sementara di Desa Pijar Koling Kec. Dolok Kabupaten Tapanuli Selatan, ada 7 warga petani ditangkap oleh aparat kepolisian dan kehutanan karena dituduh merambah di kawasan hutan. Di Kec. Leidong Kab.Labuhan Batu ada sebanyak 2000 Kepala Keluarga lebih merasa resah dan ketakutan karena desa mereka dinyatakan masuk dalam kawasan hutan oleh keputusan Menhut tersebut.

Hasil pemantauan WALHI Sumatera Utara pada April s/d Juni 2007, beberapa Pemerintah Kabupaten di Sumatera Utara juga merasakan akibat keluarnya kebijakan pusat ini yang berdampak pada tata ruang dan tata kawasan hutan yang telah ada. Sebagai contoh Pemkab Simalungun merasakan akibat keluarnya SK penunjukan kawasan hutan Sumut ini, luas kawasan hutannya malah bertambah sekitar 33.000 hektar dari 105.593,70 hektar (sebelum SK 44). Pemkab Tapanuli Selatan merasakan munculnya masalah pada kawasan hutan seluas lebih kurang 264.443,89 hektar. Di Kab. Labuhan Batu justru akibat keluarnya SK Menhut No.44 tahun 2005 atau SK 201 tahun 2006 malah 14 dari 22 (2/3 kecamatan) atau sekitar 74 Desa masuk dalam kawasan hutan. Banyak fasilitas pemukiman, prasarana dan sarana pemerintahan (misalkan saja kantor Bupati Simalungun, Markas Brimob Tapsel,kantor Camat, dll) maupun sarana public menjadi masuk dalam kawasan hutan oleh keputusan Menhut ini.

Pada implementasi lebih lanjut, SK Menhut ini malah menimbulkan ketidakadilan. Warga petani dituduh menduduki kawasan hutan dan ditangkapi padahal sebelum zaman kemerdekaan mereka sudah bermukim dan mengelola lahan atau arealnya untuk pertanian dan bercocok tanam. Rakyat atau Petani ditangkap dan dipenjarakan karena dituding memasuki kawasan hutan tanpa ijin, namun tak satupun Pejabat Pemerintah dan Aparat yang berhasil ditangkap juga karena memasuki hutan lindung.Inikan aneh dan terkesan hukum diarahkan untuk menjebak ke rakyat kecil saja, ujar Hardi Munthe Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara di Medan (24/08/07). Implementasi SK ini nampaknya tidak didasarkan pada pemahaman yang sama dan terkesan diskriminatif, tambah Hardi Munthe.

Pada sisi lain, perkembangan dan pertumbuhan pendudukan juga sangat mempengaruhi pemanfaatan lahan (land use) sehingga terjadi perubahan peruntukan lahan (tanah) yang sebelumnya berfungsi hutan sekarang menjadi bukan hutan. Belum lagi perkebunan yang diberikan ijin oleh Pemerintah baik perkebunan sawit maupun karet yang mengambil lahan cukup besar juga terimbas. Disini, Pemerintah tidak memiliki kesamaan acuan dan persepsi dalam menetapkan dan menerapkan kebijakan. Akibatnya terjadi kekacauan dan kerancuan yang menimbulkan korban di semua pihak baik Pemerintah Daerah, Investor dan terutama Rakyat Sekitar kawasan hutan. Implikasi dari kekacauan dan kerancuan ini berdampak pada penataan ruang dan tata kawasan hutan dan lahan/tanah di kabupaten di Sumatera Utara. Lebih jauh hal ini berimplikasi dan berimbas pada Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara yang ditetapkan pada tahun 2003. Dalam Perda No.7 tahun 2003 tentang RTRWP (rencana tata ruang wilayah propinsi) dinyatakan bahwa luas hutan Sumatera Utara adalah sebesar 3.679.338,48 Hektar. Akan tetapi pada SK Menhut No.44 maupun SK 201 tahun 2006 luasnya mengalami selisih yang sangat jauh berbeda. Pada SK Menhut No.44 tahun 2005 kawasan hutan Sumatera Utara dinyatakan seluas 3.742.120 hektar. Sementara pada SK Menhut 201 tahun 2006 kawasan hutan Sumatera Utara luasnya menjadi seluas 2.969.448 Hektar.

Melihat realitas permasalahan tersebut maka WALHI Sumatera Utara mendesak agar :
SK.No.201 tahun 2006 dibatalkan dan perlu segera dilakukan pembenahan penetapan kawasan hutan Sumatera Utara secara benar, akurat dan terintegrasi serta terkordinasi antar Pemerintah dan Sektoral dengan mengacu perintah pasal 13, 14 dan 15 UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
Tata Ruang Propinsi Sumatera Utara dilakukan kaji ulang dan revisi terbatas secara komprehensif dan membuka partisipasi public yang luas, khususnya pada masalah hutan dan kawasan hutan akibat proses pengukuhan kawasan hutan di Sumatera Utara.
Selama proses pembenahan dan pengukuhan kawasan hutan (sesuai pasal 15 UU No.41 tahun 1999) agar tidak ada penangkapan dan pemenjaraan serta Pemerintah memberikan perlindungan terhadap petani atau rakyat sekitar hutan yang telah turun temurun mengelola hutan.
Pemerintah menghentikan pemberian-pemberian ijin-ijin seperti ijin pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan baik HPH (hak pengusahaan hutan), IUPHHK (ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu), IUPK (ijin usaha pemanfaatan kawasan), dll dengan alasan apapun selama proses pengukuhan kawasan hutan masih berlangsung.
Aparat Hukum agar menindak tuntas pelaku perusakan hutan (destructif logging) di Sumatera Utara tanpa pandang bulu dan professional sesuai dengan UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 5 tahun 1990 tentang KSDAH, UU No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, peraturan perundangan lainnya dengan mangacu Perda No.7 tahun 2003 sebelum direvisi.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.
Medan , 24 Agustus 2007

Hardi Munthe
Direktur Eksekutif

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: