WALHI DESAK POLRI BUKA KEMBALI SP3 KASUS HUTAN

WALHI DESAK POLRI MEMINTA KETERANGAN
MENHUT TERKAIT SP3 KASUS HUTAN SUMUT

Medan, (walhi sumatera utara/19/7/2007)
Walhi Sumatera Utara sebuah forum 45 elemen NGO/LSM di Sumatera Utara yang konsern terhadap penyelematan lingkungan hidup dan ekosistem yang adil, berkelanjutan dan pro rakyat kembali meminta KAPOLDA Sumatera Utara untuk memeriksa atau meminta keterangan dari Menhut (MS.Kaban) terkait adanya kasus yang berstatus SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) di jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Hal ini untuk menegaskan pernyataan Menhut baru-baru ini pada saat rapat kerja dengan komisi IV DPR RI senin tanggal 16 Juli 2007 di Jakarta terkait pemberantasan illegal logging dan kinerja Departemen Kehutanan RI. Menhut dalam berberapa Media menyebutkan telah meminta Kepolisian untuk membuka kembali kasus SP3 yang ada di Sumatera Utara tanpa merinci kasus apa saja yang dimaksud. Untuk memperjelas itu, dengan ini kami mendesak KAPOLDA SU dan KABARESKRIM Mabes Polri agar meminta keterangan dari Menhut terkait kasus SP3 dimaksud, ujar Hardi Munthe, Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Utara (19/7/2007) di Medan.

Walau demikian menurut catatan WALHI Sumut setidaknya ada tiga (3) kasus yang berstatus SP3 di jajaran POLDA SU antara lain adalah kasus PT.Grahadura Leidong Prima (GDLP) mencapai 14.000 Ha (satu kepemilikan dengan PT.SLJ) di Kabupaten Labuhan Batu, PT. Mazuma Agro Indonesia (MAI) mencapai 12.266,43 Ha di Kec. Sosa dan Hutaraja Tinggi dan PT. Karya Agung Sawita (KAS) mencapai 14.374,86 di Kec. Sosa, kedua-duanya berada di Kab.Tapanulis Selatan. SP3 terhadap ketiga kasus ini nampaknya sangat tertutup dan tidak transparan padahal menurut fakta penelusuran yang kami lakukan lokasi lahan perkebunan sawit yang dibuka berada pada kawasan hutan register. Sebagai contoh kasus PT.Grahadura Leidong Prima berada pada kawasan hutan register 4/KL (kawasan hutan lindung dan cagar alam) sementara kedua perkebunan lainnya (PT.MAI dan KAS) berada pada register 40 Padang Lawas Kabupaten Tapanuli Selatan Prop.Sumatera Utara. Kami sepakat dan mendesak agar kasus yang berstatus SP3 ini dibuka kembali demi transparansi dan komitmen keseriusan Pemerintah dan Aparat Hukum dalam menuntaskan kasus-kasus perambahan hutan khususnya di Sumatera Utara yang sampai saat ini masih setengah hati dan diskriminatif, pinta Hardi.

Terhadap dugaan tindak pidana perambahan hutan di Register 4/KL yang dilakukan PT. Sawita Leidong Jaya (PT.SLJ) di Desa Sukarame dan Desa Sonomartani Kec. Kualuh Hulu dan Desa Air Hitam Kec. Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara. Pembukaan perkebunan sawit yang dilakukan perusahan ini telah berlangsung lama dan belum ada tindakan konkrit dari Aparat Hukum (khususnya Kepolisian dan Kehutanan) untuk mengusutnya. Untuk ini, ada kelambanan dan ketidakseriusan Aparat POLDASU dan Dinas Kehutanan Sumut untuk merespon dan proaktif, padahal bukti/petunjuk awal sudah diserahkan resmi oleh pihak kami, namun nampaknya belum ada komitmen dan persepsi yang jelas untuk menuntaskan kasus ini. Padahal lokasi lahan yang dibuka menjadi perkebunan sawit oleh PT.SLJ berada dalam kawasan hutan lindung dan konservasi (register 4/KL) sesuai surat surat Badan Planologi Kehutanan No. S.293/VII-PW/2005 tertanggal 21 April 2005 yang secara jelas menyatakan bahwa kawasan yang dikuasai dan diusahai PT. Sawita Leidong Jaya adalah kawasan hutan register 4/KL dan belum memiliki ijin pelepasan kawasan dari pejabat yang berwenang sesuai SKB (surat keputusan bersama) Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala BPN No.364/Kpts-II/1990, No.519/Kpts/HK.050/7/1990, No.23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian. Ini menyangkut kerugian Negara atau hutan Negara dengan status hutan lindung dan konservasi, asset Negara “dicaplok” sepihak oleh corporasi, jelas kerugian Negara dalam jumlah besar yang harus dihentikan dan diusut Aparat Hukum dalam hal ini Polisi, Kehutanan dan Kejaksaan, tambah Hardi.

Sehubungan dengan itu pula kami meyakini masih banyak lagi perkebunan khususnya perkebunan sawit di Propinsi Sumatera Utara yang dibuka tanpa prosedur yang ditentukan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini ketentuan perudangan kehutanan dan lingkungan hidup. Antara lain adalah perkebunan yang dibuka di dalam kawasan hutan (kawasan hutan lindung dan konservasi) yang melanggar ketentuan sesuai UU. No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU.No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam& Hayati dan UU. No.23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Kami yakini banyak perijinan HGU atau ijin perkebunan yang dikeluarkan di dalam kawasan hutan lindung (register) tanpa ijin pelepasan kawasan hutan sebagaimana ketentuan sesuai SKB ( surat keputusan bersama) Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala BPN No.364/Kpts-II/1990, No.519/Kpts/HK.050/7/1990, No.23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha. Antara lain di kawasan register 40 Padang Lawas misalnya ada data yang mengindikasikan kuat sebanyak 43 (empat puluh tiga) perusahaan perkebunan yang diperkirakan berada dalam kawasan hutan Padang Lawas Kabupaten Tapanuli Selatan Propinsi Sumatera Utara. Tapi mengapa Kepolisian dan Departemen Kehutanan belum satu komitmen dan persepsi untuk mengusut ini. Terkesan ada diskriminasi terhadap proses pemberantasn illegal logging atau pembalakan hutan tidak sah di Sumatera Utara. Ada kesan bahwa Aparat Hukum huma “kerja rodi dan kejar target” sesuai pesanan terhadap kasus yang diungkap, padahal masih banyak kasus lain yang harus dibongkar. Kita heran kenapa terhadap kasus Mujur Timber yang punya HPH saja bisa diseret ke Pengadilan,juga kasus Padang Lawas yang menjerat DL.Sitorus bisa diseret, namun mengapa kasus lain misalnya kasus GDLP, MAI dan KAS yang jelas tidak punya ijin pelepasan kawasan hutan malah di SP3 kan dan mengapa Departemen Kehutanan bungkam, ujar Hardi heran. Sementara kasus PT.SLJ yang dilaporkan NGO/LSM sudah punya dugaan awal yang kuat tapi tidak disentuh Aparat Hukum baik POLDA maupun Dinas Kehutanan, harusnya proporsional dan adil, jangan diskriminatif, tegas Hardi. Sementara 56 Petani di Simalungun hanya butuh lahan untuk bertani malah dijerat dan dipidanakan oleh oleh Polres Simalungun pada Agustus 2006 dan 5 orang Petani Kelompok Tani Penghijauan Desa Sukarame Kec. Kualuh Hulu Kab.Labuhan Batu dikejar-kejar oleh Polisi ibarat teroris yang disangka mencaplok lahan hutan. Jelas ini tidak adil dan perlu pembenahan dalam proses pemberantasan perambahan hutan di Sumut. Dalam Inpres No.4 tahun 2005 tentang pemberatasan perambahan hutan secara liar jelas semangatnya bagaimana membongkar actor intelektual dan mafia yang mendalangi perambahan hutan secara sistematis, ini harus diingat oleh Aparat Hukum dan Instansi terkait agar pemberantasan perambahan hutan dilakukan secara professional dan tidak diskriminatif, ujar Hardi Munthe.

Medan , 19 Juli 2007

Hardi Munthe
Direktur Eksekutif
WALHI Sumatera Utara

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: