Archive for October, 2007

Hakim Gunakan Nurani Perkara Adlin Lis

RELEASE PERS

WALHI DESAK NURANI JAKSA DAN HAKIM DALAM KASUS ADLIN LIS

(Walhi Sumut, 21/10/2007)
Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 22 Oktober 2007 akan digelar sidang dengan agenda tuntutan terhadap perkara perambahan hutan yang melibatkan bigbos Mujur Timber Group Adlin Lis, dkk di Pengadilan Negeri Medan. Telah hampir empat bulan (Juni 2007) sidang peradilan terhadap kasus perambahan hutan ini digelar, sudah akan memasuki tahap akhir untuk menentukan apakah Adlin Lis, dkk mampu dijerat oleh hukum melalui tangan pengadilan.

Saat ini adalah momen yang pas untuk mendesakkan agar Jaksa Penuntut dan Hakim Pengadilan Negeri Medan mampu dan piawai dalam menerapkan hukum dalam kasus adlin lis, dkk. Persidangan demi persidangan sudah digelar secara maraton dan menguras energi public khususnya di Sumatera Utara yang memantau setiap proses peradilan kasus ini. Saatnya, kita meminta agar Jaksa dan Hakim menggunakan nurani agar mampu dan professional serta menggunakan moral dalam rangka memutuskan perkara ini, desak Hardi Munthe Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara di Medan (21/10/2007).

Beberapa kasus vonis bebas di Sumatera Utara telah menjadi “Pil Pahit” bagi penegakan hukum kehutanan dan lingkungan di Sumatera Utara. Dari catatan WALHI Sumatera Utara di Sumatera Utara sejak tahun 2006 sampai 2007 sudah ada 11 (sebelas) kasus destructive logging/pembalakan hutan baik illegal maupun legal. Dari 11 kasus ini semula ditangani Polda (4 kasus), Polres Tapsel (1 kasus), Polres Dairi (1 kasus), Polres Asahan (4 kasus) dan terakhir Polres Labuhan Batu (1 kasus). Potret buram penegakan hukum kasus destructive logging semacam ini jangan lagi terjadi karena selain akan menambah panjang daftar vonis bebas juga akan semakin memperparah ketidakpercayaan public atas supremasi hukum di Indonesia dalam menjerat pelaku perusakan hutan, tambah Hardi Munthe.

Dampak kerusakan hutan yang terjadi di Mandailing Natal sudah sangat parah dan telah menimbulkan kerugian akibat banjir, longsor dan kekeringan. Ingat longsor dan banjir Madina (2006). Sementara laju kerusakan hutan (deforestasi) di Sumut telah mencapai 152.000 hektar per tahun. Hutan di Sumut hanya tinggal hutan lindung dan konservasi. Itupun dalam posisi terancam antara lain oleh aktifitas ekspansi perkebunan sawit, pertambangan, perambahan atau pembalakan hutan secara tidak sah, dampak IPKTM/HPH/HPHTI, dll. Kita akan terus dituding oleh dunia internasional karena tidak bisa mencegah dan menjaga hutan sebagai penyerap karbon dan paru-paru dunia. Untuk itu harus ada keseriusan Pemerintah dan Aparat Hukum untuk menunjukkan keseriusan dan kemampuannya dalam menjaga dan melestarikan hutan Indonesia yang tinggal 50 % saja yang layak dipertahankan dari 120 Juta Hektar.

Kami meminta agar Jaksa dan Hakim yang menyidangkan perakara Adlin Lis tidak memakai “kaca mata kuda” atau kaku dalam menerapkan hukum lingkungan dan kehutanan dan serius, tambah Mangaliat Simarmata, SH Direktur Eksekutif Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) bersama Hardi Munthe. Jaksa dan Hakim harus mampu membaca apa keinginan rakyat dan mampu menggunakan nuraninya dalam menuntut dan memutuskan perkara Adlin Lis. Beberapa aksi massa elemen warga Sumut sudah digelar, energi semua pihak sudah terkuras untuk mengawal proses pengusutan perkara ini. Hukum harus mampu menghukum pelanggar hukum kehutanan dan lingkungan. Bila perlu kami akan mengajak Hakim yang menyidangkan perkara ini agar turun ke masyarakat untuk mengetahui dan mendengar secara langsung apa yang diinginkan oleh public Sumatera Utara terhadap proses hukum perkara ini, tegas Hardi Munthe mengakhiri.

Salam adil dan lestari,

Hardi Munthe
Direktur Eksekutif
WALHI Sumatera Utara

Advertisements

Leave a comment »

JAGA WIBAWA DAN INPENDENSI PERADILAN PERKARA ADLIN LIS

RELEASE PERS :

JAGA WIBAWA DAN INPENDENSI PERADILAN PERKARA ADLIN LIS

(Walhi Sumut-Medan : 28-10-2007)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Utara (WALHI Sumut) sebagai organisasi non pemerintah yang konsern terhadap penyelematan LH, yang memiliki 45 Anggota NGO/LSM yang tersebar di Kabupaten di Sumatera Utara tetap mengawal dan meminta sikap tegas dari Pengadilan yang menyidangkan perkara perambahan hutan yang dilakukan oleh Adlin Lis,dkk.  Pada tanggal 29 Oktober 2007 (besok) akan dilakukan sidang lanjutan dengan agenda pembelaan oleh Pembela Adlin Lis di PN Medan. Pada sidang sebelumnya kita mengikuti langsung dan dengan seksama bahwa Adlin Lis dituntut 10 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan. Tuntutan Jaksa ini sangat tidak sesuai dan tidak sebanding dengan kerusakan hutan dan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari tindakan eksploitasi yang di lakukan oleh perusahaan KNDI dan Inanta Timber di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal. Kami sangat menyesalkan pada tuntutan JPU hanya mendalilkan pada 2 (dua) UU yakni UU Kehutanan dan Korupsi. Padahal dampak kerusakan lingkungan hidup seperti kerusakan daerah aliran sungai (DAS), perubahan iklim mikro, kehilangan vegetasi (pohon), kehilangan daerah resapan air dan sumber air bagi pertanian warga di sepanjang DAS tidak mendapat perhatian serius, ujar Hardi Munthe Direktur WALHI Sumut di Medan (28/10/2007).  Tuntutan JPU sesungguhnya bisa lebih berat bahkan lebih dari 15 tahun jika JPU piawai dan professional dalam menerapkan sanksi pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jika UU LH ini diterapkan maka tuntutan JPU akan semakin memberatkan karena perbuatan pidana dilakukan secara sistematis oleh badan hukum dalam kasus oleh perusahaan Keangnam Development Indonesia) dan IT (Inanta Timber) dan terhadap jajaran pemberi perintah dalam perusahaan dimaksud. Untuk itu Hakim jangan hanya terpaku pada tuntutan JPU dan hakim dapat memberikan sanksi yang lebih berat dengan menerapkan UU LH,  tambah Mangaliat Simarmata, SH Direktur Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU) bersama Hardi Munthe Tahun 2006 s/d 2007 Peradilan Hukum Kasus-Kasus Hutan dan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara terhadap Mafia/Intelektual Terorganisir Masih Menunjukkan Rangking Paling Buruk dan Hanya Mampu Melakukan Vonis Bebas dan Pilih Tebang serta Tebang Pilih. Azas kepatutan, keadilan dan kepastian bagi rakyat nampaknya belum benar-benar dilakukan di negeri Indonesia ini. Hukum nampaknya masih diperlakukan bagi kaum lemah dan rakyat jelata tapi bagi kapitalis, borjuis dan kaum punya diut tidak tersentuh sama sekali. Pada tahun 2006 ada 56 orang Petani Simalungun yang dijerat hukum karena dituduh merambah hutan, 22 orang diantaranya divonis bersalah dan dipenjarakan oleh PN Simalungun. Kami menyerukan kepada Hakim dan Jaksa agar mampu berlaku adil dan memberikan sanksi yang seberat-beratnya kepada Adlin Lis, jangan hanya kepada rakyat kecil saja hukum diperlakukan tegas dan berat, desak Ir. Agus Marpaung dan Tri Utomo dari Perhimpunan Petani Pinggiran Kawasan Hutan(P3KH-Simalungun) yang merupakan mitra kerja WALHI Sumut. Dampak penegakan hukum yang tidak adil menimbulkan kesan kepercayaan public terhadap hukum semakin menipis. Padahal kerusakan hutan dan lingkungan yang telah menimbulkan banjir.longsor dan bencana kekeringan belum pernah ada terdakwanya. Kita berharap berbagai bencana lingkungan seperti longsor, banjir dan kekeringan dapat dipertimbangkan pengadilan (Hakim dan Jaksa) dalam memutus perkara perambahan hutan untuk memberatkan. Banjir Bahorok 2003 sampai sekarang tidak ada terdakwanya dan terkesan kita hanya menyalahkan alam dan mengesankan takdir dari Tuhan. Padahal kerusakan hutan di berbagai tempat telah menimbulkan penderitaan karena ulah manusia itu sendiri. Untuk itu Aparat Hukum harus bisa memberikan sanksi yang tegas dan berat kepada Adlin Lis, dkk untuk menunjukkan supremasi hukum dapat ditegakkan, ujar Edi Suriatno dari YPMP (Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Pancasila, selaku Anggota WALHI Sumut yang berbasis di Langkat) di Medan (28/10/2007). Kasus perambahan hutan yang dilakukan oleh Adlin Lis, dkk (KNDI dan IT:red) merupakan sorotan dunia dan menjadi barometer penegakan hukum lingkungan dan ujian bagi peradilan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Menurut catatan WALHI Sumut tahun 2006 s/d 2007 ada 11 kasus vonis bebas bagi pelaku  perusak hutan (destructive logging). Wibawa dan citra pengadilan khususnya Hakim yang menyidangkan perkara ini sangat dipertaruhkan. Kami meminta agar Hakim tetap menjaga independesi dan tidak terpengaruh oleh pembelaan yang dilakukan oleh kuasa hukum Adlin Lis dalam persidangan kasus ini, tegas Hardi Munthe. Wibawa dan Independesi peradilan di Indonesia dapat memperbaiki citra Indonesia di dunia Internasional khususnya dalam pemberantasan pembalakan hutan dan penyelamatan hutan yang semakin menipis. Perlu diketahui Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Pertemuan Internasional Perubahan Iklim Global yang akan dilakukan di Bali Desember 2007 mendatang. Pertemuan strategis ini terkait penting dengan kondisi hutan di Indonesia. Inilah menjadi ujin berat bagi Aparat Hukum, Pemerintah dan Rakyat Indonesia ketika penggancuran hutan yang dilakukan dengan modus legal dan illegal terus terjadi dimana pengawasan dan sanksi yang ketat dan tegas masih terus dipertanyakan. Untuk itu WALHI Sumut dengan tegas menyatakan Hakim dan Jaksa tidak bermain-main dan tetap independen dalam kasus Adlin Lis ini untuk menunjukkan martabat dan wibawa hukum kita ke dunia Internasional, tegas Hardi Munthe mengakhiri pernyataanya.  

Hardi Munthe

Direktur Eksekutif

WALHI Sumatera Utara

Jl.Nanggar Jati No.4 Medan 20236 Tel/Fax : 061- 455 3430

Email: walhisumut@telkom.net atau walhisumut06@yahoo.co.id

Leave a comment »

TINDAK TEGAS PERAMBAHAN HUTAN

KETERANGAN PERS BERSAMA :

“ TINDAK TEGAS PERAMBAHAN HUTAN REGISTER 4/KL”

Pada tanggal 19 Juni 2007 lalu beberapa NGO/LSM di Sumut yaitu Kelompok Pelita Sejahtera (KPS), BAKUMSU (Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara, LENTERA Labuhan Batu, OPPUK (Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-Usaha Kerakyatan) dengan didampingi WALHI Sumatera Utara telah melakukan pelaporan/pengaduan dugaan tindak pidana perambahan hutan yang dilakukan oleh PT.Sawita Leidong Jaya (PT.SLJ) kepada POLDA Sumatera Utara. Dugaan perambahan hutan lindung dan konservasi (register 4/KL) dalam skala luasan mencapai lebih dari 7.000 Hektar telah berlangsung sejak tahun 1999 sampai sekarang. Kondisi di lapangan bahwa kawasan hutan lindung dan konservasi (suaka alam Leidong) di Kec.Kualuh Hulu dan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Kondisi tanaman sawit telah berbuah dan sudah mulai dipanen. Secara hukum, dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan ini seharusnya ditindak tegas oleh aparat Kepolisian dan Pegawai Penyidik di Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ujar Mangaliat Simarmata, SH selaku Direktur Eksekutif BAKUMSU ketika memberikan keterangan dalam jumpa pers pada Kamis (04/10/2007) di kantor BAKUMSU Jalan Air Bersih No.28 Medan bersama dengan Hardi Munthe selaku Direktur WALHI Sumatera Utara.

Laporan dan data-data yang telah disampaikan oleh NGO/LSM termasuk yang disampaikan juga oleh rakyat kepada POLRES Labuhan Batu (baru-baru ini) sudah menjadi bukti permulaan yang cukup untuk diproses secara hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku, tambahnya. Hardi mengungkapkan bahwa pihak mereka (NGO/LSM) telah berulang kali mendesak POLDA dan Pejabat Kehutanan agar bertindak dan serius mengusut kasus ini. Pada 3 Oktober 2007, kita (melalui BAKUMSU) kembali mendesak POLDA SUMUT melalui surat yang kita layangkan untuk mempertanyakan perkembangan kasus yang telah dilaporkan dan meminta keseriusan Aparat Hukum (POLDA SU) untuk menindak tegas PT. SLJ karena diduga kuat telah merambah kawasan hutan dalam luasan yang massif tanpa ijin yang sah, ujar Hardi Munthe. Hardi memaparkan sesuai dengan surat BAPEDALDA Labuhan Batu bernomor 660/401/BPDL-LB/AP/2007 tertanggal 13 Agustus 2007 menyatakan bahwa PT.SLJ tidak/belum pernah ada ijin AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan hidup). Hal ini dikuatkan pula oleh surat Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara bernomor :503/880/F tertanggal 19 September 2007 menyatakan bahwa berdasarkan SK Menteri Pertanian No.357/Kpts/HK.350/5/2002 tanggal 23 Mei2002 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan, penerbitan izin usaha perkebunan diatur bahwa salah satu persyaratan dalam memperoleh ijin usaha perkebunan adalah harus memiliki ijin AMDAL. Hal ini sebagai amanah dari UU No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan khususnya pasal 25 (pelestarian lingkungan). Jelas PT.SLJ telah mengangkangi hukum dan peraturan yang berlaku.

Pemerintah harus proaktif dan tidak membiarkan kasus semacam ini terus terjadi. Menurut Mangaliat perusahaan perkebunan PT.SLJ yang beraktifitas di kawasan hutan register 4/KL berstatus hutan lindung dan konservasi adalah menjadi tanggungjawab pemerintah dan aparat Negara untuk melindunginya dari penguasaan yang tidak sah. Hal ini bisa dibuktikan dengan surat Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan bernomor S.1187/KUM-3/07 tertanggal 21 September 2007 membalas surat BAKUMSU menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT.SLJ yang mengerjakan kawasan hutan tanpa ijin dari Menteri Kehutanan adalah merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut Surat Badan Planologi Departemen Kehutanan bahwa lokasi kawasan hutan yang dikuasai oleh PT.SLJ belum pernah ada ijin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI . Hal ini adalah kejahatan kehutanan sesusai dengan UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, tegas Mangaliat.

Senada dengan itu, Hardi mendesak agar Aparat Dinas Kehutanan dan POLDA segera berkordinasi untuk melakukan penyelamatan asset Negara yang dikuasai perkebunan secara melawan hukum. Kasus ini bukanlah delik aduan sehingga Dinas Kehutanan dan Dinas terkait segera menurunkan timnya untuk melakukan pengusutan dan segera memproses secara hukum kejahatan dan tindak pidana yang telah berlangsung bertahun-tahun. Aparat POLDA dan Dinas Kehutanan (Propinsi dan Kabupaten) jangan sampai berlaku diskriminatif dan tidak serius ataupun membiarkan kasus ini berlarut-larut. Kerugian Negara jelas-jelas terjadi akibat perambahan (penguasaan) kawasan hutan Negara karena kehilangan tegakan/vegetasi hutan, rusaknya ekosistem, kerugian ekonomi dari hasil kayu dan non kayu dari kawasan tersebut. Kami memperkirakan kerugian ekonomis dari penguasaan secara tidak sah yang dilakukan oleh PT.SLJ seluas 7.000 hektar lebih di kawasan hutan Leidong lebih dari Rp.5 Trilyun. Kerugian ini semakin tahun akan semakin bertambah sehubungan dengan berkurangnya fungsi penyerap karbon dan hilangnya fungsi ekologis kawasan tersebut. Kita akan terus dituding oleh Negara lain karena tidak serius menyelamatkan hutan sebagai paru-paru dunia. Untuk itu Pemerintah harus bertindak tegas dan adil menghentikan perusakan hutan semacam ini, desak Hardi. Sementara itu, Mangaliat meminta agar Aparat Hukum dan Pemerintah harus bertindak adil dan bijaksana dengan tidak mengkriminalisasi dan menjadikan rakyat sekitar kawasan hutan menjadi tersangka/terdakwa. Akibat berlarutnya penindakan kasus perambahan hutan ini kini isu menjadi beralih terhadap penangkapan dan pemenjaraan rakyat dirampasnya hak tananhya oleh PT.SLJ. Kami jelas prihatin rakyat kecil ditangkap dan dipenjarakan padahal kejahatan yang jelas-jelas terjadi secara sistematis tidak ditindak oleh Pemerintah dan aparat hukum. Aparat hukum harusnya adil dan professional dalam merespon dan mengusut kasus-kasus yang sudah bertahun dan menjadi sorotan public, ujar Mangaliat.

Medan , 4 Oktober 2007

BAKUMSU                          WALHI SUMUT

Mangaliat Simarmata, SH       Hardi Munthe

Direktur Eksekutif                   Direktur Eksek

Leave a comment »