TINDAK TEGAS PERAMBAHAN HUTAN

KETERANGAN PERS BERSAMA :

“ TINDAK TEGAS PERAMBAHAN HUTAN REGISTER 4/KL”

Pada tanggal 19 Juni 2007 lalu beberapa NGO/LSM di Sumut yaitu Kelompok Pelita Sejahtera (KPS), BAKUMSU (Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara, LENTERA Labuhan Batu, OPPUK (Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-Usaha Kerakyatan) dengan didampingi WALHI Sumatera Utara telah melakukan pelaporan/pengaduan dugaan tindak pidana perambahan hutan yang dilakukan oleh PT.Sawita Leidong Jaya (PT.SLJ) kepada POLDA Sumatera Utara. Dugaan perambahan hutan lindung dan konservasi (register 4/KL) dalam skala luasan mencapai lebih dari 7.000 Hektar telah berlangsung sejak tahun 1999 sampai sekarang. Kondisi di lapangan bahwa kawasan hutan lindung dan konservasi (suaka alam Leidong) di Kec.Kualuh Hulu dan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Kondisi tanaman sawit telah berbuah dan sudah mulai dipanen. Secara hukum, dugaan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan ini seharusnya ditindak tegas oleh aparat Kepolisian dan Pegawai Penyidik di Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ujar Mangaliat Simarmata, SH selaku Direktur Eksekutif BAKUMSU ketika memberikan keterangan dalam jumpa pers pada Kamis (04/10/2007) di kantor BAKUMSU Jalan Air Bersih No.28 Medan bersama dengan Hardi Munthe selaku Direktur WALHI Sumatera Utara.

Laporan dan data-data yang telah disampaikan oleh NGO/LSM termasuk yang disampaikan juga oleh rakyat kepada POLRES Labuhan Batu (baru-baru ini) sudah menjadi bukti permulaan yang cukup untuk diproses secara hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku, tambahnya. Hardi mengungkapkan bahwa pihak mereka (NGO/LSM) telah berulang kali mendesak POLDA dan Pejabat Kehutanan agar bertindak dan serius mengusut kasus ini. Pada 3 Oktober 2007, kita (melalui BAKUMSU) kembali mendesak POLDA SUMUT melalui surat yang kita layangkan untuk mempertanyakan perkembangan kasus yang telah dilaporkan dan meminta keseriusan Aparat Hukum (POLDA SU) untuk menindak tegas PT. SLJ karena diduga kuat telah merambah kawasan hutan dalam luasan yang massif tanpa ijin yang sah, ujar Hardi Munthe. Hardi memaparkan sesuai dengan surat BAPEDALDA Labuhan Batu bernomor 660/401/BPDL-LB/AP/2007 tertanggal 13 Agustus 2007 menyatakan bahwa PT.SLJ tidak/belum pernah ada ijin AMDAL (analisis mengenai dampak lingkungan hidup). Hal ini dikuatkan pula oleh surat Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara bernomor :503/880/F tertanggal 19 September 2007 menyatakan bahwa berdasarkan SK Menteri Pertanian No.357/Kpts/HK.350/5/2002 tanggal 23 Mei2002 yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Pertanian No.26/Permentan/OT.140/2/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan, penerbitan izin usaha perkebunan diatur bahwa salah satu persyaratan dalam memperoleh ijin usaha perkebunan adalah harus memiliki ijin AMDAL. Hal ini sebagai amanah dari UU No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan khususnya pasal 25 (pelestarian lingkungan). Jelas PT.SLJ telah mengangkangi hukum dan peraturan yang berlaku.

Pemerintah harus proaktif dan tidak membiarkan kasus semacam ini terus terjadi. Menurut Mangaliat perusahaan perkebunan PT.SLJ yang beraktifitas di kawasan hutan register 4/KL berstatus hutan lindung dan konservasi adalah menjadi tanggungjawab pemerintah dan aparat Negara untuk melindunginya dari penguasaan yang tidak sah. Hal ini bisa dibuktikan dengan surat Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan bernomor S.1187/KUM-3/07 tertanggal 21 September 2007 membalas surat BAKUMSU menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT.SLJ yang mengerjakan kawasan hutan tanpa ijin dari Menteri Kehutanan adalah merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut Surat Badan Planologi Departemen Kehutanan bahwa lokasi kawasan hutan yang dikuasai oleh PT.SLJ belum pernah ada ijin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI . Hal ini adalah kejahatan kehutanan sesusai dengan UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan, tegas Mangaliat.

Senada dengan itu, Hardi mendesak agar Aparat Dinas Kehutanan dan POLDA segera berkordinasi untuk melakukan penyelamatan asset Negara yang dikuasai perkebunan secara melawan hukum. Kasus ini bukanlah delik aduan sehingga Dinas Kehutanan dan Dinas terkait segera menurunkan timnya untuk melakukan pengusutan dan segera memproses secara hukum kejahatan dan tindak pidana yang telah berlangsung bertahun-tahun. Aparat POLDA dan Dinas Kehutanan (Propinsi dan Kabupaten) jangan sampai berlaku diskriminatif dan tidak serius ataupun membiarkan kasus ini berlarut-larut. Kerugian Negara jelas-jelas terjadi akibat perambahan (penguasaan) kawasan hutan Negara karena kehilangan tegakan/vegetasi hutan, rusaknya ekosistem, kerugian ekonomi dari hasil kayu dan non kayu dari kawasan tersebut. Kami memperkirakan kerugian ekonomis dari penguasaan secara tidak sah yang dilakukan oleh PT.SLJ seluas 7.000 hektar lebih di kawasan hutan Leidong lebih dari Rp.5 Trilyun. Kerugian ini semakin tahun akan semakin bertambah sehubungan dengan berkurangnya fungsi penyerap karbon dan hilangnya fungsi ekologis kawasan tersebut. Kita akan terus dituding oleh Negara lain karena tidak serius menyelamatkan hutan sebagai paru-paru dunia. Untuk itu Pemerintah harus bertindak tegas dan adil menghentikan perusakan hutan semacam ini, desak Hardi. Sementara itu, Mangaliat meminta agar Aparat Hukum dan Pemerintah harus bertindak adil dan bijaksana dengan tidak mengkriminalisasi dan menjadikan rakyat sekitar kawasan hutan menjadi tersangka/terdakwa. Akibat berlarutnya penindakan kasus perambahan hutan ini kini isu menjadi beralih terhadap penangkapan dan pemenjaraan rakyat dirampasnya hak tananhya oleh PT.SLJ. Kami jelas prihatin rakyat kecil ditangkap dan dipenjarakan padahal kejahatan yang jelas-jelas terjadi secara sistematis tidak ditindak oleh Pemerintah dan aparat hukum. Aparat hukum harusnya adil dan professional dalam merespon dan mengusut kasus-kasus yang sudah bertahun dan menjadi sorotan public, ujar Mangaliat.

Medan , 4 Oktober 2007

BAKUMSU                          WALHI SUMUT

Mangaliat Simarmata, SH       Hardi Munthe

Direktur Eksekutif                   Direktur Eksek

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: