Peradilan Adelin Lis Tak Becus dan Bobrok

Keterangan Pers Atas Putusan Adlin Lis:
WALHI SUMUT : Mengecam Peradilan Bobrok dan Tidak Becus Dalam Putusan Bebas Adlin Lis.

Kita telah menyaksikan putusan hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutus tidak terbukti atau dengan kata lain putusan/vonis bebas pelaku pembalak hutan Adlin Lis.

Kita sangat menyesalkan dan mengecam terjadi lagi vonis bebas Sumatera Utara. Kami mencatat sebelumnya sudah ada 11 (sebelas) kasus vonis bebas kurun waktu tahun2006 s/d 2007 di Sumatera Utara. Beberapa kasus vonis bebas ini telah menjadi “Pil Pahit” bagi penegakan hukum kehutanan dan lingkungan di Sumatera Utara. Dari 11 kasus ini semula ditangani Polda (4 kasus), Polres Tapsel (1 kasus), Polres Dairi (1 kasus), Polres Asahan (4 kasus) dan terakhir Polres Labuhan Batu (1 kasus). Putusan bebas Adlin Lis ini semakin menambah panjang deret vonis bebas dan menambah besar kekecewaan public terhadap institusi peradilan (lingkungan) di Indonesia khususnya di Sumatera Utara, tegas Hardi Munthe Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara di Medan (6/11/207).
Kita terus memantau proses kasus Adlin Lis ini. Harapan public klasus Adlin Lis ini merupakan barometer pengakan hokum dalam pemberantasan pembalakan hutan di Indonesia, telah sirna. Pasalnya pengusutan kasus ini telah memakan waktu panjang, perhatian publik, dunia internasional, energi dan biaya pengusutan yang luar biasa. Fakta persidangan, saksi, bukti dan desakan public melalui unjuk rasa serta aksi-aski tekanan sudah cukup untuk membuktikan bahwa public Sumatera Utara sangat mendambakan keadilan dan pelaku pembalak hutan dihukum seberat-beratnya. Namun harapan public terhadap peradilan yang fair, berwibawa dan professional menjadi hambar dan semakin sulit ditemukan di Indonesia, ujarnya.

Selama ini adanya dugaan konspirasi dan permaian dalam proses pengusutan, hari ini dibuktikan sudah oleh pengadilan negeri Medan. Kita sangat kecewa dan ini sangat menciderai perasaan masyarakat dan keadilan publi, kita berkabung atas putusan bebas ini, ujar Hardi Munthe dengan kecewa. Kejanggalan demi kejanggalan terindikasi sejak awal antara lain adanya surat Menteri Kehutanan yang terkesan menggiring bahwa kasus ini adalah administrative, puluhan saksi tiba-tiba saja menarik kesaksiannya di persidangan, JPU tidak menerapkan UU Lingkungan Hidup No.23 tahun 1997 dalam tuntutan yang seharusnya dapat memperberat dakwaan. Kekecawaan kita sejak awal adalah majelis hakim yang tidak melakukan sidang lapangan ke lokasi. Terkesan ada kesengajaan dan pembiaran-pembiaran sehingga memperlemah pembuktian dan dakwaan. Bagaimana mungkin majelis dapat memuntuskan perkara ini dengan adil dan professional kalau tidak pernah ke lokasi, nilai Hardi.

Putusan bebas ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hokum kasus-kasus hutan dan lingkungan lainnya, ujarnya. Padahal ada puluhan bahkan ratusan lagi kasus-kasus perambahan hutan yang dilakukan secara sistematis baik dengan modus ijin maupun illegal di Sumatera Utara. Para pembalak hutan dan “Adlin Lis” yang lain akan semakin bebas dan meraja lela. Institusi peradilan khususnya di Sumatera Utara saat ini sangat mengecewakan dan tidak berwibawa. Hukum telah dikalahkan oleh pemodal dan pembalak hutan, ujar Hardi kecewa.

Atas putusan bebas ini, kita akan segera melaporkan ketidakberesan dan kebobrokan Hakim dalam putusan bebas ke Komisi Yudisial. WALHI Sumut akan menggalang dukungan pro demokrasi dan pro rakyat dan segera melaporkan perilaku hakim PN Medan yang menyidangkan perkara ini ke Komisi Yudisial.. Kita akan meminta Ketua Mahkamah Agung untuk segera mengevaluasi Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Ketua Pengadilan Tinggi Sumut atas ketidakbecusan institusi peradilan di Sumatera Utara khususnya dalam kasus vonis bebas Adlin Lis ini. Tim Kejaaksaan Agung harus segera turun dan mengevaluasi jajaaranya dan segera melakukan perlawanan hukum, desak Hardi. Aparat hokum jangan bermain-main dan harus sensitive terhadap dampak dan kerugian yang ditimbulkan karena perusakan hutan yang dilakukan oleh Mujur Timber Group (Adlin Lis,cs) terhadap lingkungan hidup dan rakyat Sumatera Utara, desak Hardi..

Kejahatan kehutanan dan lingkungan semacam ini harus dihentikan segera dan peradilan kasus lingkungan harus becus dalam menangani perkara kejahatan semacam. Hal ini disebabkan laju kerusakan hutan di Sumatera Utara yang mencapai 152.000 hektar per tahun dan kerusakan hutan Sumut yang sudah mencapai 70 persen, tidak bisa lagi dibiarkan. Dampak ekologis seperti banjir, longsor, kekeringan dan perubahan iklim adalah fakta yang tak terbantahkan. Dunia Internasional akan mempertanyakan dan terus menuding Pemerintah dan Peradilan di Indonesia tidak memiliki wibawa. Kita akan malu dan terus dipersalahkan dengan kondisi ini. Padahal Indonesia sangat gencar menyakinkan dunia Internasional sehingga ditunjuk tuan rumah pertemuan dunia bagi perubahan iklim global (yang sangat terkait dengan penyelamatan hutan) di Bali pada Desember 2007 mendatang. Kalau kejahatan kehutanan dan lingkungan terus dibiarkan bebas maka Pemerintah akan dituding telah melakukan pembohongan global kepada dunia Internasional.

Ke depan, perlu dilakukan reformasi dalam proses peradilan lingkungan. Saatnya Pemerintah merealisasikan Peradilan Khusus atau Ad Hoc Lingkungan Hidup, karena masalah lingkungan memerlukan kekhususan dan kapasitas tersendiri, desak Hardi..

Medan , 6 Nopember 2007

Hardi Munthe
Direktur Eksekutif
WALHI Sumatera Utara
Jalan Naggar Jati No.4 Medan 20236
Tel/Fax : 061- 455 34 30
HP. 0812 641 6466Email : walhisumut@telkom.net atau walhisumut06@yahoo.co.id

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: