Promosi Hakim Adelin Lis Tak Patut

Siaran Pers
WALHI Sumut : Promosi Hakim Majelis Adelin Lis Tak Patut
——————————————————————————
(Walhi Sumut :11/11/2007)
Pasca putusan bebas Adelin Lis oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 Nopember 2007 dalam kasus pembalakan hutan muncul polemic dan kontrovesial yang belum tuntas dipahami oleh publik. Publik khususnya di Sumatera Utara masih menantikan penjelasan dari institusi hukum dan aparat Negara yang bertangungjawab atas bebasnya Adelin Lis dari jerat hukum. Atas desakan publik Komisi Yudisial akan memerika Majelis Hakim dalam perkara ini. Jaksa Agung berencana akan memeriksa JPU (jaksa penuntut umum) yang menangani perkara ini. Persidangan Adlin Lis dalam perkara ini diduga kuat ada semacam konspirasi dan indikasi mafia peradilan bermain di dalamnya. Selanjutnya desakan untuk dilakukan eksaminasi atas putusan ini masih sedang berlangsung.

Dalam kondisi yang masih controversial dan carut marut semacam ini kenapa justru ada rencana promosi terhadap majelis hakim Adelin Lis. Hal ini tidak logis dan melukai perasaan publik yang masih ingin mendapatkan kejelasan atas penanganan kasus ini, ujar Hardi Munthe Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara di Medan (11/11/2007). Seharusnya yang dilakukan adalah memeriksa semua Aparat yang terlibat dan menjelaskan kepada publik mengapa sampai terjadi vonis bebas. Promosi jabatan dalam kondisi ini tidak patut dan tidak pantas. Bagaimana mungkin hakim yann membuat putusan kontrovesial dan mencederai rasa keadilan publik diberikan penghargaan yang tak pantas diberikan dalam kondisi ini. Sepantasnya hakim Adelin Lis segera dibebaskan dari tugasnya agar pemeriksaan oleh Tim Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mendapat apresiasi dari publik. Nampaknya jelas bahwa penegakan hukum atas kejahatan kehutanan dan lingkungan yang dilakukan hanya dongeng atau permainan belaka khususnya di Sumatera Utara. Bagaimana mungkin publik di Mandailing Natal yang menjadi korban longsor dan banjir (tahun 2006) dapat menerima kenyataan vonis bebas bagi penghancur hutan di Madina? Rakyat korban banjir Bahorok 2003 yang selama ini yang menderita oleh bencana lingkungan karena hancurnya hutan tentu akan semakin marah dan merasa tidak adil menerima kenyataan ini, ujar Hardi yang lama mendampingi korban banjir Bahorok 2003.

Pejabat harus Bertanggungjawab
Kehancuran hutan di Sumatera Utara tidak terlepas dari pengawasan dan tanggungjawab Pemerintah. Menteri Kehutanan MS Kaban dan jajaranya seharusnya bertanggungjawab atas parahnya kehancuran hutan di daerah ini. Laju kerusakan hutan 152.000 hektar per tahun di Sumut telah menyumbangkan 60 s.d 70 persen hutan Sumatera Utara rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Mestinya pejabat Kehutanan dimintai pertanggungjawabanya atas semua ini. Juga dalam bebasnya Adelin Lis seharusnya Menteri Kehutanan MS Kaban segera diperiksa oleh Aparat Kepolisian karena surat dan sikapnya yang mengintervensi proses dan menggiring ke arah administrasi sehingga intervensi dimaksud berkontribusi signifikan membawa putusan ini bebas dari sanksi pidananya. Aparat Kepolisian harusnya berani dan segera menuntaskan intervensi ini, agar jelas dan tidak berlarut-larut, ujar Hardi.
Selanjutnya tindakan MS Kaban terlalu maju dan tidak pantas sehingga patutlah diusut atas dugaan persekongkolan yang menguntungkan pelaku pembalak hutan yang berujung divonis bebas. Kita dan 21 NGO di Sumatera Utara (antara lain BAKUMSU, OPPUK, YLL, LPM Haranggaol, dll) telah melayangkan surat pada tanggal 9 Nopember 2007 kepada Presiden RI agar selaku atasannya menindak tegas Menhut MS Kaban atas intervensinya dalam kasus Adelin Lis. Dalam hal ini Inpres No. 4 tahun 2005 tentang pemberantasan penebangan dan peredaran hasil hutan secara liar telah dikangkangi. Seharusnya sebelum mengeluarkan surat dimaksud, Menhut MS Kaban harus melapor dan berkordinasi dengan MENKOPOLHUKAM selaku kordinator yang ditunjuk Presiden dalam pemberantasan pembalakan hutan, bukan maju sendiri, tambah Hardi.

Pemilik Ijin Bisa Ditindak
Perusakan hutan dengan dalih HPH (hak pengusahaan hutan) atau Ijin Pemanfaatan Hutan tidak serta merta bebas nilai atau bebas dari jerat hukum. Kerusakan hutan terbesar dan berdampak luas adalah dikarenakan banyaknya ijin-ijin yang diberikan oleh pejabat kehutanan dan Pemerintah yang tidak mendapat pengawasan ketat dan terkesan sengaja dibiarkan. Ada kesalahan memandang ijin HPH atau ijin pemanfaatan hutan yang digiring sepihak seolah tidak bisa menyalah. Bukan berarti kalau sudah diberikan ijin atau HPH, pemegang ijin sesuka hati merusakan kawasan hutan di dalam arealnya. Ada ketentuan yang harus dipatuhi bahwa dalam setiap SK HPH atau SK pemegang ijin harus mematuhi semua ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Antara lain adalah dilarang menebang dilarang menebang di radius 100 meter kiri-kanan tepi sungai, areal di atas kelerengan 40%, daerah konservasi atau resapan air, dst. Kalau ini dilakukan maka dapat dijerat pidana sesuai dengan UU Kehutanan No.41 tahun 1999 tentang kehutanan. Ibarat seseorang diberi ijin menyewa kamar di hotel atau menyewa rumah, seseorang dimaksud diijinkan menguasai dan membayar kewajiban, namun apa bisa si pemegang ijin merusak atau mengambil sesuatu bukan haknya atau melakukan tindakan yang merugikan si pemberi ijin? Dalam ketentuannya hal ini dilarang dan bisa ditindak. Namun yang terjadi dalam kasus bebasnya Adelin Lis Institusi Hukum tidak punya logika dan visi yang sama dan berjalan sendiri-sendiri dengan target sendiri. Lebih jauh lagi Mangaliat Simarmata, SH dari BAKUMSU menajamkan bahwa sejak awal nada indikasi kuat konspirasi yang melemahkan pembuktian dan mafia peradilan bermain yang berujung pada vonis bebas, hal ini harus diusut tuntas termasuk Kuasa Hukum terdakwa pantas diusut, ujarnya. Hardi menggambarkan kalau kondisi pemberantasan dan penegakan hukum dalam kondisi sekarang ini ini masih terus berlangsung maka nasib berbagai kasus perambahan/pembalakan hutan yang sedang ditangani dan masih belum tersentuh akan semakin tidak jelas juntrungnya, ujarnya.

Demikian disampaikan. Semoga mendapat perhatian dan follow-upnya.

Hardi Munthe
Direktur Eksekutif
WALHI Sumatera Utara
Jalan Nanggarjati No.4 Medan 20236
Tel/Fak :061-455 3430
Email : walhisumut@telkom.net atau walhisumut06@yahoo.co.id

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: