Vonis Bebas Adelin Lis Menciderai Publik

Tangapan Atas Putusan Adlin Lis:

WALHI SUMUT : Putusan Kasus Adlin Lis Sangat Mengecewakan dan Menciderai Publik

 

Hari ini kita telah menyaksikan putusan hakim Pengadilan Negeri Medan yang memutus tidak terbukti atau dengan kata lain putusan/vonis bebas  pelaku pembalak hutan Adlin Lis di Pengadilan Negeri Medan.

 

Putusan ini sangat mengejutkan kita. Kita tidak menyangka akan terjadi vonis bebas lagi di Sumatera Utara. Sudah ada 11 (sebelas) kasus vonis bebas sejak tahun 2006 s/d 2007, saat ini telah bertambah. Ini semakin menambah panjang deret vonis bebas dan menambah besar kekecewaan public terhadap institusi peradilan (lingkungan) di Indonesia khususnya di Sumatera Utara, tegas Hardi Munthe Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara yang terus memantau sampai hari ini.

 

Kasus Adlin Lis ini merupakan barometer pengakan hokum dalam pemberantasan pembalakan hutan di Indonesia. Pasalnya pengusutan kasus ini telah memakan waktu panjang, perhatian, energi dan biaya pengusutan yang luar biasa. Fakta persidangan, saksi, bukti dan desakan public melalui unjuk rasa serta aksi-aski tekanan sudah cukup untuk membuktikan bahwa public Sumatera Utara sangat mendambakan pelaku pembalak hutan harus dijerat seberat-beratnya. Namun harapan public akan dunia peradilan yang fair, berwibawa dan professional menjadi hambar, tegas Mangaliat Simarmata, SH Direktur Eksekutif BAKUMSU (Bantuan Hukum dan Advokasi rakyat Sumatera Utara)

 

Putusan bebas ini luar biasa dan diluar dugaan kita. Selama ini adanya dugaan konspirasi dan permaian dalam proses pengusutan, hari ini dibuktikan sudah oleh pengadilan negeri Medan. Kita sangat kecewa dan ini sangat menciderai perasaan masyarakat dan keadilan yang didambakan, ujar Hardi Munthe. Kejanggalan demi kejanggalan terindikasi sejak awal antara lain tidak diterapkannya UU Lingkungan Hidup No.23 tahun 1997 dalam tuntutan, adanya surat Menteri Kehutanan kepada kuasa hokum yang terindikasi menggiring bahwa kasus ini adalah administrative, majelis hakim yang tidak melakukan sidang lapangan ke lokasi, dll adalah fenomena pengusuta kasus ini, yang awalnya hanyalah dugaan. Akan tetapi hari ini terbukti dugaan itu mengarah kepada vonis bebas. Bagaimana mungkin majelis dapat memuntuskan perkara ini dengan adil dan professional kalau tidak pernah ke lokasi, nilai Hardi. Ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hokum kasus-kasus hutan dan lingkungan lainnya, ujarnya.

 

Untuk itu, kita akan segera melaporkan preseden buruk atas putusan bebas oleh mejelis hakim yang menyidangkan kasus ini ke Komisi Yudisial. WALHI Sumut akan menggalang dukungan pro demokrasi dan pro rakyat dan segera melaporkan perilaku hakim PN Medan yang menyidangkan perkara ini ke Komisi Yudisial. Institusi peradilan khususnya di Sumatera Utara saat ini sangat mengecewakan dan tidak berwibawa. Maka itu, kita akan meminta Ketua Mahkamah Agung untuk segera mengevaluasi Ketua Pengadilan Negeri Medan dan Ketua Pengadilan Tinggi Sumut atas putusan bebas kasus ini, bila perlu memberikan sanksi moral dan tindakan tegas atas ketidakbecusan kinerja peradilan dalam kasus-kasus lingkungan dan kehutanan. Selanjutnya dalam hal lain Jaksa harus mengambil sikap  dan mengambil perlawanan hokum ke yang lebih tinggi dan tidak “bermain-main” lagi, pinta Hardi.

 

Laju kerusakan hutan di Sumatera Utara yang mencapai 152.000 hektar per tahun dan kerusakan hutan Sumut yang sudah mencapai 70 persen, tidak bisa lagi dibiarkan terus terjadi. Dampak ekologis seperti banjir, longsor, kekeringan dan perubahan iklim adalah fakta yang tak terbantahkan. Dunia Internasional akan mempertanyakan dan menilai tidak serius Pemerintah dan Peradilan di Indonesia. Kita akan malu dan terus dipersalahkan dengan kondisi ini. Padahal Indonesia sangat gencar menyakinkan dunia Internasional sehingga ditunjuk tuan rumah pertemuan dunia bagi perubahan iklim global di Bali pada Desember 2007 mendatang. Kita akan malu dan akan bilang apa kepada dunia intenasional dan bangsa ini, kalau kejahatan kehutanan dan lingkungan terus dibiarkan bebas. Atas preseden dan potret buruk penegakan hukum bagi kejahatan kehutanan dan lingkungan semacam ini maka kita akan mendorong perlu direalisasikan Peradilan Khusus atau Ad Hoc Lingkungan Hidup, tukas Hardi.

 

Medan,  5 Nopember 2007

 

 

 

Hardi Munthe

Direktur Eksekutif

WALHI Sumatera Utara

Jalan Naggar Jati No.4 Medan 20236

Tel/Fax : 061- 455 34 30

Email : walhisumut@telkom.net atau walhisumut06@yahoo.co.id

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: