Vonis Bebas Bukti Peradilan LH Tak Profesional

SIARAN PERS : [TERKAIT PUTUSAN ADLIN LIS]
WALHI SUMUT : Vonis Bebas Bukti Tidak Profesionalnya Peradilan LH
——————————————————
Walhi Sumatera Utara sebagai NGO yang memiliki anggota 45 berbasiskan NGO/LSM tersebar di kabupaten di Sumatera Utara tetap mengawal proses penegakan hukum lingkungan, kedaulatan rakyat atas sumber kehidupan, keadilan dan penegakan supremasi hukum.

Pasca putusan bebas Adlin Lis di Pengadilan Negeri Medan, semua pihak bersuara keras adalah hal yang wajar karena kekecewaan yang mendalam. Namun hal penting bagaimana kita tetap mengawal isu pembalakan hutan dan konsisten di isu hukum dan lingkungan. Kita berharap pasca putusan bebas Adlin Lis tetap dilihat dalam konteks hukum dan penyelamatan lingkungan. Secara moral kita mengajak semua pihak agar mendesak penerapan hukum yang fair, professional dan berwibawa. Aspek keadilan rakyat, kepentingan ekologis/LH secara konsisten perlu disuarakan. Kita tidak ingin isu vonis bebas ini dijadikan isu atau komoditas pihak tertentu ataupun kepentingan politilk pihak-pihak tertentu. ujar Hardi Munthe Direktur Eksekutif WALHI Sumatera Utara dalam siaran persnya (7/11/2007)

Kami menilai bebasnya Adlin Lis juga sangat terkait dengan tingginya intervensi, faktor non hukum lebih dominan dan lebih sarat kepentingan politis. Akhirnya berujung kepada putusan yang merugikan kepentingan public, menista rasa keadilan dan masa depan penegakan hukum lingkungan hidup kita. Seharusnya pasca putusan bebas Adlin Lis Departemen Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan dan Institusi Peradilan mengevaluasi diri dan membangun soliditas antar institusi hukum dan Pemerintah sehingga upaya hukum yang akan dilakukan ke depan antara lain upaya kasasi yang akan dilakukan oleh Jaksa dapat membuahkan hasil yang dapat mewujudkan keadilan dan kepatutan hukum. Image yang kadung terbangun selama ini kelihatan semua instansi hukum dan pemerintah berjalan sendiri-sendiri, terkesan membangun ego dan saling meniadakan sehingga sistem peradilan lingkungan yang dijalankan menjadi carut marut dan pada titik nadir terendah.
Sebagai gambaran hari ini (7/11/07) kita mendengar bahwa Polisi kembali menetapkan Adlin Lis sebagai DPO dalam kasus Money Laundryng, Jaksa merasa harus menghargai hak azasi seseorang sehingga segara membebaskan Adlin Lis dari tahanan dan membantah ada kesepakatan dengan Polisi bahwa Adlin Lis harus dijerat, sementara Hakim memvonis bebas Adlin Lis dan mengesankan Jaksa yang tidak mampu membuktikan, selain itu Menteri Kehutanan malah terkesan menggiring ke wacana administrative. Kita bayangkan bagaimana deret panjang vonis bebas di Sumatera Utara sudah mencapai 11 kasus sejak tahun 2006 sampai sekarang telah bertambah menjadi 12..Dalam potret ini sangat kelihatan bahwa Aparat Hukum atau Institusi peradilan/pemerintah tidak professional dan terkesan ego sehingga berujung pada vonis bebas. Jika Aparat Hukum Profesional dan Solid maka tidak akan terjadi vonis bebas. Kini kita justru mempertanyakan profesionalisme dan keseriusan Aparat Hukum dalam penegakan hukum lingkungan terutama dalam kasus ini. Atau sudah ada semacam konspirasi atau scenario dibalik vonis bebas ini? ujar Hardi. Kondisi ini sangat merugikan bagi nasib pemberantasan pembalakan hutan dan rasa keadilan public. Kondisi ini sudah sangat memprihatinkan dan membuat ketidakpercayaan rakyat terhadap supremasi hukum yang diharapkan public semakin sirna.

Evaluasi dan koreksi mendasar harus dilakukan pasca putusan ini. Untuk itu kita meminta agar Komisi Yudisial segera memeriksa Hakim, Komisi Kejaksaan meneliti Jaksa Penuntut perkara ini dan karena putusan vonis bebas yang kontroversial ini, tambah Hardi.
Kasus Adlin Lis ini bukanlah kasus biasa, kasus ini diharapkan menjadi salah satu barometer bagi penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Sebagaimana diketahui bahwa Mujur Timber Group adalah salah satu perusahaan yang menguasai HPH terbesar 170.000 hektar di kawasan hutan Sumatera Utara yakni Keangnam Development Indonesia, Inanta Timber (keduanya di Madina) dan Mitra Wana Lestari (di Labuhan Batu). Ketiganya dalam kondisi masih aktif ijinya. Apa jadinya penegakan hukum bagi kasus-kasus lainnya yang sekarang masih belum disentuh atau pun yang di-SP3-kan. Sebagaimana diketahui sekarang ada 3 kasus SP3 yang ditangani oleh POLDA Sumut yakni kasus PT. KAS, PT.MAI (di Tapanuli Selatan) dan PT.GDLP (di Labuhan Batu).

Salam adil dan lestari,

Hardi Munthe
Direktur Eksekutif
WALHI Sumatera Utara
Jalan Nanggar Jati No. 4 Medan 20236
Tel/Fax : 061- 455 3430
Email : walhisumut@telkom.net atau walhisumut06@yahoo.co.id

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: