Archive for release

Implementasi Arah Penegakan Hukum LH/Kehutanan Masih Belum Menyakinkan

img_2585.jpgSecara umum penegakan hukum lingkungan di Sumatera Utara tidak menggembirakan. Dari beberapa kasus yang diungkap tidak jarang terhenti hanya proses penyidikan oleh kepolisian. Beberapa kasus yang mencuat di Sumatera Utara bahkan berujung kepada vonis bebas terdakwa. Hal ini dapat dilihat dari kasus bebasnya Lingga Tanujaya alias Aleng oleh PN Madina. Hal ini menjadi preseden buruk bagi proses pengusutan Adlin Lis yang saat ini sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. Memang secara khusus ada berita menggembirakan dimana vonis 8 tahun terhadap DL. Sitorus baru-baru ini namun sangat disayangkan eksekusi terhadap lahan yang mencapai puluhan ribu hektar masih belum jelas juntrungya. Ditambah fakta menunjukkan masih ada sekitar 43 pemodal/mafia dibelakang kasus register 40.

Beberapa cuil kasus berikut dapat memberikan gambaran seperti apa penegakan hukum terhadap kasus kehutanan (illegal/legal logging) di Sumatera Utara antara lain misalnya : (Kasus Adlin Lis, di Madina, saat ini masih dalam proses Kejaksaan, kelihatannya akan bebas dan diarakan ke pelanggaran adminsitratif), (Kasus Linggatanujaya/Aleng, di Madina, telah divonis bebas), ( Kasus DL. Sitorus, Register 40/Tapsel, divonis 8 tahun&eksekusi lahan belum jelas), (Kasus Aseng Petani, di Register 18/Simalungun, masih ditangan POLRES Simalungun dan belum jelas), (Kasus Acan alias Janes Tan, di Sikundur/Langkat, sampai sekarang DPO, tidak jelas pengusutan), (Kasus Panusunan, Cs, di Asahan, vonis bebas), (Kasus 57 Petani, di Reg 1&2 SImalungun, mereka divonis hakim dan di hukum percobaan), (Kasus Pejabat/Anggota DPRD, di hutan Register 18 /Simalungun tidak tersentuh hukum dan terkesan dibackup oleh Bupati)

Jika kita melihat sekilas gambaran diatas, maka sangat jelas proses hukum kasus illegal/legal logging masih sangat jauh dari yang diharapkan. Beberapa kasus yang diusut kelihatan masih hanya sekedar kejar target dan bernuansa politis. Beberapa kasus lainnya masih tarik menarik dan tidak serius. Masih banyak kasus-kasus lainnya yang tidak diusut tuntas seperti misalnya perambahan hutan di Jandi Raya Kab. Simalungun yang melibatkan 3 orang anggota DPRD Simalungun dengan menggunakan modus IPKTM (ijin pemanfaatan kayu tanah milik). Begitu juga perambahan hutan lindung Tormatutung Asahan juga tidak diusut secara serius belum lagi kasus penggarapan kawasan hutan Register Nantalu Labuhan BAtu/Asahan melibatkan pejabat dan anggota Dewan dan Pemodal.

Dalam proses penegakan hukum kasus kehutanan yang ada peran Kepolisian kelihatan sangat menonjol. Ini dapat dilihat dari beberapa kasus Sumatera Utara dimana Kepolisian khususnya POLDA SUMUT umumnya menonjol dalam proses pengusutan .Hal ini sangat mungkin dipengaruhi oleh kebijakan Kepolisian secara nasional untuk mengusut illegal logging di Indonesia. Namun sangat disayangkan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian masih minim kordinasi dengan pihak Kehutanan, Perindustrian, Kejaksaan dan pihak-pihak yang konsern/berkompeten. Minimnya kordinasi ini berakibat kepada macetnya proses penyidikan misalnya karena kurangnya bukti, salah menerapkan pasal, pemahaman kehutanan yang lemah sehingga beberapa kasus masih saja terjadi vonis bebas. Minimnya gelar perkara terhadap pengungkapan kasus sangat menentukan bagi proses hukum terhadap kasus yang ada. Jika dilihat vonis bebas yang dijatuhkan hakim sesunggunya ini menunjukkan citra citra buruk bagi penegak hukum mulai dari Kepolisian dan Kejaksaan serta Kehakiman itu sendiri. Ditambah potret penegakan hukum untuk kasus-kasus illegal logging masih saja hanya mampu menyentuh penggarap/petani yang notabene rakyat kecil.

Terkait proses pengusutan PT. RMM oleh POLDA SUMUT saat ini maka WaLHI memberikan apresiasi terhadap ini. Namun pengusutan ini merupakan batu ujian bagi POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan untuk kembali diminta keseriusan dan tanggunggugatnya (akuntabilitas) untuk dapat membuktikan bahwa hukum masih menjadi panglima bagi proses perlindungan hutan Sumatera Utara.

Atas kondisi ini maka WaLHI berpendapat :

  1. Proses penegakan hukum lingkungan haruslah diarahkan kepada kepastian dan kedaulatan hukum sebagi panglima dalam perlindungan lingkungan hidup dari kerusakan. Hal ini karena masih banyak kasus-kasus yang tidak terungkap dan belum disentuh hukum dibanding kasus yang terungkap.
  2. Dalam proses pengusutan harus ada keseriusan dan kerjasama sistemik antara POLDA, KEJAKSAN, KEHUTANAN, BAPEDALDA dan pihak-pihak yang konsern dan berkompeten terhadap permasalahan. Hal ini penting agar tidak mengulangi kegagalan-kegagalan dalam proses penegakan kepastian dan keadilan hukum untuk kasus-kasus lingkungan.
  3. Untuk mengusut kasus-kasus lingkungan hidup, diminta agar aparat hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang memang memiliki kapasitas dan kompetensi keahlian atau kemampuan basis Lingkungan Hidup/Kehutanan karena persoalan Lingkungan Hidup adalah specialis, kompleks dan membutuhkan keahlian khusus. Kita melihat di Sumatera Utara masih sangat minim SDM Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim yang memiliki keahlian khusus Lingkungan Hidup.

Medan,  12 Maret 2007  Hardi Munthe

Direktur Eksekutif

Jalan Sukaria No. 19 (stm) Medan 20146

Tel/Fax : 061-786 7591

Advertisements

Leave a comment »